Hadi Prabowo, Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), mengatakan pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi untuk memilih pemimpin bangsa dan wakil politik yang memiliki legitimasi kuat dari rakyat.
Oleh karena itu, menurutnya, bangsa Indonesia harus benar-benar menjaga supremasi dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, agar tidak ada lagi ujaran kebencian, penipuan, kampanye hitam, intimidasi, dan lain-lain.
“Dengan demikian, Pemilu 2024 akan terselenggara dengan lebih berkualitas, demokratis, jujur, adil, dan bermartabat,” ujar Hadi Prabowo dalam seminar nasional “Kesiapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 dalam Mewujudkan Pemilu yang Berkualitas, Demokratis, Jujur, Adil dan Bermartabat” yang digelar dalam rangka Dies Natalis ke-67 IPDN.
Dua penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu, telah menyelesaikan tahapan penyelenggaraan pemilu.
KPU melaksanakan tahapan pertama, yaitu memperoleh DP 4 dari Kemendagri pada 14 Desember 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 204.656.053 pemilih dalam pemilu, yang terdiri dari 102.186.591 pemilih laki-laki dan 102.474.462 pemilih perempuan.
Hadi berharap kehadiran KPU bisa memberikan petunjuk pada peta kerawanan pemilu.
“Karena pada 2019, Papua Barat memiliki kerawanan elektoral sebesar 52,83 persen, disusul Jogja sebesar 52,14 persen dan Sumbar sebesar 51,21 persen,” lanjutnya.
Namun, kata dia, keberhasilan pemilu tidak hanya di tangan penyelenggara dan peserta pemilu, tetapi juga harus didukung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, organisasi kemasyarakatan, media dan seluruh masyarakat Indonesia.
Hadi juga mengatakan, seminar nasional dengan ini diharapkan dapat menyatukan persepsi dan meningkatkan sinergi dalam penyelenggaraan pemilu.
“Kita sebagai bagian dari masyarakat Indonesia harus mendukung penuh penyelenggaraan pemilu yang merupakan amanah yang tercantum dalam kalender konstitusi yang tidak mungkin ditunda atau dimundurkan,” terangnya
Hadir sebagai narasumber di seminar tersebut antara lain Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy’ari, anggota Bawaslu kordiv SDMO dan Diklat Herwyn J.H. Malonda, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Heddy Lugito).
Kemudian Direktur Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar, anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini, dan Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yudha.
