Jumat, 24 Mei 2024
28 C
Semarang

Hadiri Dialog Kebangsaan, Bupati Cirebon Ingatkan Peran Ulama dalam Rumuskan Pancasila

Berita Terkait

Bupati Cirebon, H Imron Rosyadi menghadiri Dialog Kebangsaan Nasiolan dalam rangka haul ke-93 KH. Muhammad Said Gedongan pada Selasa, 16 Januari 2024 di Pondok Pesantren Gedongan Desa Ender Kabupaten Cirebon.

Dalam forum itu, ia berpesan berdirinya Negara Indonesia yang berideolgikan pancasila itu merupakan hasil pemikiran dari berbagai pihak. Beragam golongan masyarakat, termasuk para kiai turut merumuskan dasar negara republik ini.

Indonesia hari ini, lanjut Imron, dapat berdaulat hasil dari jerih payah para orang tua kita dulu. Mereka berkorban dan berjuang melawan para penjajah, sehingga Indonesia meraih kemerdekaan.

“saya mengingatkan bahwa membincang sejarah bangsa harus diimbangi dengan permasalahan yang saat ini tengah terjadi,” terangnya.

Mewakili sesepuh, KH Wawan Arwani menyampaikan bahwa Gedongan merupakan pesantren yang memiliki keramat. Sebab dengan keberaniannya, Mbah Said tegas untuk tidak menjalin kerja sama dengan pihak Belanda saat masa penjajahan.

“Jelas, Mbah Said tegas sikapnya untuk non kooperatif kepada Belanda. Diceritakan beliau pernah kedatangan tamu residen Belanda dari Cirebon. Saat itu Mbah Said memilih tetap ngajar ngaji, beliau tetap tidak menemui tamu tersebut sampai selesai ngaji hingga jam 10 malam,” ungkap sosok yang juga Rais Syuryiah PCNU Kabupaten Cirebon itu.

Sementara itu, narasumber pertama, Prof. Mujib Qolyubi menjelaskan, di saat NU lahir pada 1926, para ulama saat itu mendapatkan Ilham dari Allah bahwa 10 tahun ke depan Indonesia akan merdeka.

“Kiai-kiai khas alias kiai kita ini sebelum Indonesia merdeka, mereka seakan dikasih bocoran oleh malaikat. Mungkin beliau-beliau ini ditanya malaikat begini ‘Indonesia mau jadi negara apa? Sekuler, agama, atau demokrasi?’ Ternyata yang dipilih negara demokrasi,” jelas kiai Mujib.

Ia menambahkan, apa yang dilakukan para kiai terdahulu itu bukan tanpa landasan. Saat itu, kiai-kiai terlebih dahulu bermusyawarah di Banjarmasin pada Muktamar ke-11 tahun 1936.

“Kiai kita dulu minta petunjuk kepada Allah, dan musyawarah melalui bahsul masail, diambil dari kitab-kitab kuning, salah satunya kitab Bughyatul Musytarsyidin yang cukup representatif dan otoritatif dipelajari di pesantren,” ujar pengurus MUI Pusat itu.

Narasumber berikutnya, Prof. Rohmin Dahuri menyebut bahwa syarat negara menjadi maju, makmur, dan berdaulat itu ada empat.

“Pertama, konsep membangun wilayah diimplementasikan secara berkesinambungan. Kedua, antar komponen wilayah saling berkolaborasi. Ketiga, kualitas sumber daya dan keempat pemimpin yang kompatibel, cerdas, dan tegas,” jelas Mantan Menteri Kelautan itu.

Kemudian narasumber terakhir, Ahnas menyampaikan, banyak anak muda yang ingin bekerja di luar negeri. Karenanya pemerintah berkewajiban melindunginya.

“Di Cirebon juga banyak pekerja dari luar negeri, mereka harus mendapat perhatian bersama,” ujarnya.

“Pekerja luar negeri merupakan cita-cita mulia para anak-anak muda Indonesia. Karena itu, negara harus hadir untuk melindungi pekerja migran dari ujung rambut sampai ujung kaki,” imbuhnya.

Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) itu menambahkan, di tahun 2023, Cirebon menjadi daerah yang memiliki pekerja di luar negeri terbanyak. Sementara di tingkat provinsi, Jawa Barat bersaing ketat dengan Jawa Timur

“Meski demikian, Jawa Barat setengah dari pekerjanya masih ilegal. Artinya masih imbang dengan pekerja resminya. Maka, tentu ini menjadi perhatian bersama,” tandasnya.

Berita Terkait

spot_img

Berita Terbaru