Nyawa di Balik Kredit: Sebuah Potret Kontributor Televisi yang Menyusun Narasi Negeri

Catatan Redaksi – Saat peristiwa penting di Solo, dari kunjungan presiden hingga bencana kecil di sudut kota, muncul di layar televisi nasional, ada satu baris teks kecil di pojok layar, “Kontributor Melaporkan dari, Solo”. Itu adalah segel, sekaligus jejak. Di baliknya, terpendam cerita panjang tentang profesi yang menjadi tulang punggung informasi daerah namun hidup dalam bayang, betapa sistem yang ambigu, Kontributor Televisi.

Berdasarkan penuturan mendalam seorang kontributor senior televisi swasta nasional yang bertugas di wilayah Solo dan sekitarnya, serta tinjauan terhadap ekosistem pendukungnya, berikut potret realitas yang perlu disimak dengan mata jernih.

Sang kontributor senior, yang telah menggeluti dunia ini sejak awal 1990-an, menyaksikan sendiri transformasi radikal model pemberitaan daerah.

“Dulu, kami disebut koresponden. Statusnya karyawan tetap stasiun televisi. Ada gaji bulanan, ada mobil dinas lengkap dengan sopir, ada tim kecil, dan yang paling penting, ada jaminan kesehatan. Kami adalah perpanjangan tangan resmi televisi di daerah,” kenangnya.

Namun, arus efisiensi dan perubahan bisnis media menggeser paradigma itu. Posisi koresponden tetap berangsur digantikan oleh kontributor. Perubahan istilah ini bukan sekadar semantik, melainkan perubahan hakiki dalam status, hak, dan kepastian hidup.

“Orangnya sering sama, tapi statusnya bukan lagi karyawan. Kami menjadi pekerja kontrak dengan sistem honor per tayang. Ibaratnya, dari diangkat menjadi abdi dalem, jadi buruh lepas yang dibayar per potong berita yang laku,” ujarnya, dengan nada yang lebih menggambarkan fakta daripada keluh kesah.

Ekonomi Ketidakpastian: Ketika Hidup Bergantung pada ‘Layak Tayang’

Inilah jantung kerapuhan profesi ini. Seorang kontributor tidak dibayar untuk usaha meliput, tetapi hanya untuk hasil yang tayang. Honor berkisar antara Rp 200.000 hingga Rp 350.000 per item berita yang lolos seleksi redaksi pusat.

“Bayangkan, Anda menghabiskan dua hari untuk liputan lengkap dengan narasumber berharga, tapi redaksi di Jakarta bilang ‘tidak cukup menarik’ atau ‘sudah ada angle serupa’. Itu berarti usaha Anda nol rupiah. Penghasilan kami seperti lotre, sangat bergantung pada selera dan kebutuhan redaksi pusat yang kadang sangat jauh dari konteks lokal,” jelasnya.

Sistem ini menciptakan “ekonomi ketidakpastian” yang kronis. Tidak ada pemasukan tetap, apalagi jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan atau pensiun. Masa depan terasa seperti bukit pasir yang bisa longsor kapan saja.

Multitasking Ekstrem: Menjadi Satu Pasukan Sendirian di Lapangan

Jika di kantor pusat ada divisi yang terspesialisasi, seperti reporter, kameramen, editor video, editor naskah, driver, dan IT, maka kontributor adalah semua peran itu dalam satu tubuh.

Ia memaparkan rantai kerja seorang kontributor tunggal:

1. Reporter & Riset: Mencari info, memverifikasi, dan mewawancarai narasumber.
2. Kameramen & Audio Technician: Memegang kamera, mengatur pencahayaan, dan merekam suara dengan kualitas broadcast.
3. Video Editor & Scriptwriter: Mengedit footage menjadi paket video yang runtut, sekaligus menulis naskah lengkap untuk penyiar.
4. IT & Kurir Digital: Mengunggah file berukuran besar (sering di atas 10 GB) menggunakan kuota internet pribadi ke server pusat, seringkali di tengah malam karena keterbatasan bandwidth.
5. Logistik & Finance: Membiayai sendiri transportasi, akomodasi, konsumsi, dan perawatan peralatan kamera serta laptop pribadi.

“Kami adalah jurnalis full mandiri. Tuntutan kualitasnya setara dengan produksi dari studio, tapi dikerjakan sendirian, dengan peralatan seadanya, dan biaya dari kantong sendiri,” tandasnya.

High Risk, Low Protection: Garis Depan Informasi yang Minim Perisai

Risiko menjadi bagian tak terpisahkan dari profesi ini. Mulai dari risiko fisik di lokasi bencana, kerusuhan, atau kecelakaan, hingga beban psikologis meliput peristiwa tragis. Namun, perlindungan yang menyertai hampir tidak ada.

“Kami masuk lokasi berbahaya hanya bermodalkan kartu pers dan nyali. Tidak ada asuransi jiwa atau kecelakaan kerja khusus dari televisi. Jika terjadi sesuatu, urusannya jadi urusan pribadi dengan keluarga,” ungkapnya. Tekanan untuk selalu menghasilkan berita yang “menjual” dan “sensasional” demi honor juga menjadi beban mental tersendiri.

Jaringan Penguat yang Ada dan Solusi yang Diimpikan

Dalam ketidakpastian itu, beberapa organisasi mencoba menjadi penopang. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan Journalist Club berperan sebagai wadah peningkatan kompetensi dan advokasi hak. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Asosiasi Televisi Nasional Indonesia (ATVNI) diharapkan bisa mendorong regulasi dan praktik industri yang lebih adil.

Namun, menurut sang kontributor senior, solusi sejati harus bersifat sistemik dan kolaboratif:

· Dari Pemerintah: Perlu regulasi khusus yang mengakui dan melindungi status kontributor sebagai pekerja media, menjamin akses mereka pada BPJS, serta mendorong skema insentif bagi perusahaan yang memberikan kontrak dan perlindungan layak.
· Dari Perusahaan Media: Transparansi dan keadilan adalah kunci. Kontrak kerja yang jelas, skema honor yang memperhitungkan usaha riset dan peliputan (bukan hanya hasil tayang), serta jaminan kesehatan dan asuransi kerja adalah hal mendasar yang bisa segera dilakukan.

Fitur ini bukan sekadar menampilkan sisi kelam sebuah profesi. Ini adalah cermin untuk mempertanyakan tata nilai di industri media kita. Di satu sisi, televisi swasta beroperasi dengan logika bisnis, efisiensi, rating, dan profit. Di sisi lain, mereka juga memikul fungsi sosial sebagai penyampai informasi yang akurat dan representatif dari seluruh penjuru negeri.

Antara kedua kutub itulah kontributor berada. Mereka adalah penyelamat sekaligus korban dari sistem tersebut. Mereka menyelamatkan televisi dari kebisuan informasi di daerah, namun sering menjadi korban dari kebisuan sistem terhadap nasib mereka.

Maka, pertanyaan reflektifnya adalah, sudah adilkah kita membangun narasi tentang Indonesia, jika para pengumpul narasi di lapangan hidup dalam ketidakpastian yang mendasar? Bisakah kita membanggakan demokrasi informasi jika penjaga informasi di garis depan tidak memiliki kepastian atas hari esok mereka?

Menghormati kontributor bukan dengan kemurahan hati, melainkan dengan mengakui mereka sebagai stakeholder inti dalam ekosistem media. Mereka bukan sekadar vendor konten, melainkan mitra yang menentukan wajah pemberitaan nasional. Hanya dengan pengakuan dan perlindungan yang setara, kerja jurnalistik yang bermartabat dan pada gilirannya, informasi yang sehat untuk publik, dapat benar-benar terwujud. Saat kita menonton berita dari Solo, ingatlah, di balik gambar yang stabil dan narasi yang runtut, ada perjuangan, keteguhan, dan harapan seorang manusia yang patut mendapat tempat yang lebih baik dalam cerita besar bernama Pers Indonesia.