Catatan Redaksi – Sebelum berdebat tentang konflik di seberang benua, sebelum menggalang dana untuk pembangunan menara yang menjulang, atau sebelum sibuk menghitung pahala ibadah ritual kita, ada sebuah pelajaran mahal dari Ngada, NTT. Harganya, sepuluh ribu rupiah. Itulah harga yang tidak mampu dibayar seorang ibu petani untuk buku dan pena anaknya. Dan itu pula harga yang membayar keputusan tragis seorang anak berusia 10 tahun untuk mengakhiri segalanya.Ini bukan sekadar kisah pilu.
Ini adalah surat teguran keras dari sudut paling sunyi negeri ini, yang menanyakan langsung pada nurani kita, di mana sebenarnya skala prioritas kemanusiaan kita sebagai masyarakat dan bangsa?
Ketika Kewajiban Kolektif Kita Telah Jatuh
Dalam perspektif agama, menolong yang lemah adalah fardhu kifayah, kewajiban kolektif yang jika diabaikan oleh seluruh komunitas, maka semua akan menanggung dosanya. Ayat-ayat tentang berbuat baik kepada anak yatim, orang miskin, dan mereka yang dalam kesulitan adalah fondasi etika sosial.
“Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin…” (QS. An-Nisa: 36).
Ketika seorang anak tewas karena ketiadaan sepuluh ribu rupiah, uang yang bahkan tidak cukup untuk secangkir kopi kekinian di kota, maka itu adalah tanda nyata bahwa jaring pengaman sosial kolektif kita telah robek parah. Sekolah mungkin hanya “mengingatkan” cicilan, tapi bagi jiwa yang terjepit, pengingat itu bisa terasa seperti vonis. Di sini, kita gagal memaknai syariat bukan sebagai ritual, tetapi sebagai tindakan nyata penyelamatan hidup.
Kemanusiaan yang Tergerus di Balik Kemegahan
Hakikat dari keberagamaan dan kemanusiaan kita sedang diuji. Esensinya bukan pada seberapa sering kita bersembahyang atau sejauh apa kita menunaikan haji, tetapi pada seberapa peka kita pada jerit tangis tetangga yang kelaparan, atau pada air mata anak yang tak mampu membeli perlengkapan sekolah.
Anak dari Ngada itu, sebut saja YBR, adalah cermin retak dari bangsa yang kerap lupa. Ia adalah pertanyaan mendasar, untuk apa pembangunan infrastruktur megah, pertumbuhan ekonomi makro, atau wacana politik yang gemuruh, jika pada level paling dasar, hak seorang anak untuk sekadar menulis dan belajar pun tak terjamin?
Respons formal seperti “akan diselidiki” atau “kami prihatin” adalah bahasa birokrasi yang sering datang terlambat. Yang dibutuhkan adalah bahasa aksi yang mencegah duka datang. Setiap anak yang malu karena seragam compang-camping, atau diam-diam menangis karena tak punya pensil, adalah monumen hidup dari kegagalan sistemik kita.
Mengapa Kita Lebih Mudah Tergerak untuk yang Jauh daripada yang Dekat?
Terdapat paradoks yang menyedihkan, kita mudah tergerak menggalang dana untuk bencana atau konflik di luar negeri, sambil mungkin tak mengenal anak tetangga yang putus sekolah karena tak mampu bayar SPP. Kita bersemangat membangun tempat ibadah yang megah, tapi membiarkan anak-anak di sekitarnya belajar dengan atap bocor.
Ini bukan ajakan untuk berhenti peduli pada dunia. Ini adalah ajakan introspeksi untuk menyeimbangkan skala kepedulian. Peduli pada kemanusiaan global adalah mulia, tetapi ia menjadi kosong jika kita menutup mata pada penderitaan yang ada di ujung jalan kita sendiri, di desa sebelah, di sekolah negeri yang kekurangan.
Negara, Masyarakat, dan Tanggung Jawab yang Terbagi
Konstitusi dengan jelas menjamin hak atas pendidikan dan kehidupan layak. Namun, ketika sebuah nyawa melayang karena ketiadaan sepuluh ribu rupiah, jaminan konstitusional itu terasa hampa. Negara memang punya tanggung jawab utama, melalui program bantuan sosial, kartu Indonesia pintar, atau sejenisnya. Tetapi, apakah program itu telah menyentuh yang paling terdampak dengan cara yang manusiawi dan tepat waktu?
Di sisi lain, tanggung jawab itu juga terletak pada kelas menengah yang punya kelebihan, pada lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi tempat berlindung, dan pada komunitas yang seharusnya menjadi keluarga besar. Kita membutuhkan sekolah yang memeluk, bukan hanya menagih. Kita butuh sistem yang pro-aktif mendeteksi kesulitan, bukan reaktif menunggu laporan. Dan kita butuh masyarakat yang tangannya terulur sebelum terpaksa mengangkat tubuh yang tak lagi bernyawa.
Sebuah Janji untuk Tidak Melupakan
Jangan biarkan YBR hanya menjadi headline selama tiga hari, lalu hilang ditelan siklus berita berikutnya. Setiap anak yang terpaksa memilih antara membantu orang tua atau sekolah adalah kegagalan kita. Setiap keluarga yang harus mempertaruhkan pendidikan anaknya demi sesuap nasi adalah cacat moral kolektif yang harus kita perbaiki.
Mari kita jadikan kepiluan ini sebagai titik balik. Mulailah dari hal kecil, kenali tetangga, tanyakan pada guru kelas apakah ada anak yang butuh bantuan terselubung, dan dukunglah inisiatif komunitas yang membantu pendidikan anak tidak mampu.
YBR mungkin telah pergi, dan kita telah terlambat untuknya. Tapi masih ada banyak “YBR” lain yang hari ini mungkin sedang memandang kosong bukunya yang kosong, atau menggigit pulpen yang sudah habis tintanya.
Perubahan tidak selalu membutuhkan kebijakan besar. Kadang, ia dimulai dari kesadaran yang membumi, bahwa di balik gemerlap pembangunan dan euforia pertumbuhan, ada jiwa-jiwa kecil yang terperangkap dalam kemiskinan yang merampas masa depan mereka.
Kita bisa berdebat tentang banyak hal, tapi tidak ada debat untuk nilai nyawa seorang anak. Sepuluh ribu rupiah itu bukan sekadar angka. Ia adalah penggaris untuk mengukur kedalaman empati dan keadilan sosial kita.
Mari berjanji untuk lebih peka, lebih peduli, dan lebih bertindak. Agar tidak ada lagi surat keputusasaan yang ditulis oleh tangan-tangan mungil. Agar hakikat kemanusiaan dan ketuhanan kita tak lagi diukur dari seberapa jauh kita pergi, tetapi dari seberapa dalam kita menyelami dan mengangkat sesama yang tenggelam di dekat kita. Perubahan itu mungkin dimulai dari hal yang sederhana, dari mengenali bahwa sepuluh ribu rupiah bisa menjadi penentu antara harapan dan keputusasaan, antara hidup dan matinya sebuah mimpi. Dan itu adalah tanggung jawab kita semua.
