Portaljateng.id – Periode transisi pembangunan yang tengah dihadapi Jawa Tengah menuntut kehati-hatian sekaligus ketepatan arah kebijakan.
Di tengah dorongan pertumbuhan ekonomi, masuknya investasi, serta percepatan pembangunan infrastruktur, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Heri Pudyatmoko mengingatkan pentingnya menjaga prinsip keberlanjutan agar pembangunan tidak meninggalkan persoalan jangka panjang.
Heri menilai, fase transisi saat ini ditandai oleh perubahan besar di berbagai sektor. Mulai dari pergeseran struktur ekonomi, tuntutan industri yang semakin modern, hingga tekanan lingkungan akibat pembangunan yang masif.
Kondisi tersebut, menurutnya, tidak bisa disikapi dengan pendekatan sektoral semata. Melainkan membutuhkan perencanaan yang terintegrasi dan berorientasi jangka panjang.
“Pembangunan daerah hari ini tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan. Kita harus memastikan arah kebijakan tetap menjaga keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan,” kata Heri.
Ia menyoroti bahwa Jawa Tengah saat ini mencatat pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dan menjadi salah satu provinsi tujuan investasi di Pulau Jawa.
Namun, di balik capaian tersebut, terdapat tantangan yang tidak kecil. Terutama terkait ketimpangan antarwilayah, daya dukung lingkungan, serta kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi perubahan ekonomi.
Heri melihat, dorongan pembangunan yang tidak diiringi perencanaan berkelanjutan berpotensi menimbulkan masalah baru. Seperti tekanan terhadap lahan produktif, peningkatan risiko bencana, hingga kesenjangan manfaat pembangunan di tingkat masyarakat.
Karena itu, ia menekankan pentingnya memastikan setiap kebijakan pembangunan daerah memiliki dampak yang terukur dan tidak bersifat jangka pendek semata.
Dalam konteks fungsi dan tupoksi pengawasan DPRD, Heri menegaskan perlunya konsistensi pemerintah daerah dalam mengaitkan program pembangunan dengan indikator keberlanjutan. Mulai dari perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur, hingga kebijakan ekonomi dan sosial. Dimana semuanya perlu diselaraskan agar tidak saling bertabrakan
Ia juga menilai era transisi ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat partisipasi publik.
Menurut Heri, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan akan membantu pemerintah daerah membaca kebutuhan riil di lapangan. Termasuk juga meminimalkan kebijakan yang tidak tepat sasaran.
“Pembangunan berkelanjutan tidak bisa hanya dirumuskan di atas kertas. Perlu dialog dengan masyarakat agar kebijakan yang lahir benar-benar menjawab kebutuhan hari ini tanpa mengorbankan masa depan,” katanya.
Heri berharap, dengan pendekatan pembangunan yang lebih terukur dan inklusif, Jawa Tengah mampu menjaga keseimbangan antara laju pertumbuhan dan kualitas hidup masyarakat.
Baginya, keberhasilan pembangunan daerah di era transisi bukan hanya soal capaian angka, tetapi tentang bagaimana kebijakan hari ini tetap relevan dan bertanggung jawab untuk generasi berikutnya.***
