WASHINGTON DC – Indonesia mencatatkan sejarah baru di kancah diplomasi global. Dalam pertemuan perdana Board of Peace (BoP) di Washington DC, Kamis (19/2/2026) waktu setempat, Indonesia resmi ditunjuk sebagai Wakil Komandan International Stabilization Force (ISF), pasukan multinasional yang bertugas menjaga stabilitas keamanan di Jalur Gaza, Palestina.
Penunjukan ini menempatkan Indonesia di posisi nomor dua dalam struktur komando operasi keamanan di salah satu kawasan paling sensitif di dunia. Pengumuman bersejarah itu disampaikan langsung oleh Komandan ISF Mayor Jenderal Jasper Jeffers di hadapan para pemimpin negara yang tergabung dalam BoP, termasuk Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump .
“Saya ingin mengumumkan bahwa saya telah menawarkan, dan Indonesia telah menerima, posisi Wakil Komandan untuk ISF. Dengan langkah-langkah awal ini, kita akan membantu menghadirkan keamanan yang dibutuhkan Gaza demi kemakmuran masa depan dan perdamaian yang langgeng,” ujar Jeffers dalam pidatonya yang disiarkan secara global.
Prabowo: Komitmen Nyata untuk Perdamaian Palestina
Presiden Prabowo Subianto yang hadir langsung dalam forum tersebut menegaskan kesiapan Indonesia mengerahkan hingga 8.000 personel TNI, atau lebih jika diperlukan, untuk bergabung dalam misi ISF. Ia memperkirakan tahap awal pengerahan dapat dilakukan dalam satu hingga dua bulan mendatang.
“Pencapaian gencatan senjata ini nyata. Kami memuji hal ini, dan oleh karena itu, kami menegaskan kembali komitmen kami untuk menyumbangkan jumlah pasukan yang signifikan, hingga 8.000 personel atau lebih jika diperlukan,” tegas Prabowo dalam sambutannya.
Presiden ke-8 RI itu menjelaskan bahwa sejak awal Indonesia telah mempelajari dan mendukung penuh rencana perdamaian 20 poin yang diinisiasi Presiden Trump.
“Indonesia sepenuhnya setuju dan berkomitmen penuh terhadap rencana ini. Itulah sebabnya kami bergabung dengan Board of Peace. Kami berkomitmen untuk keberhasilannya. Kami tahu akan ada banyak hambatan dan kesulitan, tetapi kami sangat optimistis,” imbuh Prabowo.
Misi Non-Kombatan: Fokus Kemanusiaan dan Rekonstruksi
Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa keterlibatan TNI dalam ISF bersifat non-kombatan. Pasukan Indonesia tidak akan terlibat dalam operasi tempur atau pelucutan senjata pihak manapun. Sebaliknya, mereka akan difokuskan pada misi kemanusiaan, layanan medis, serta rekonstruksi infrastruktur sipil yang hancur akibat konflik.
Pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri RI menegaskan bahwa partisipasi Indonesia akan berada sepenuhnya di bawah kendali nasional dan sesuai dengan mandat internasional yang diatur dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025)
DPR: Implementasi Konstitusi dan Bukti Kepercayaan Dunia
Penunjukan Indonesia sebagai Wakil Komandan ISF mendapat sambutan positif dari DPR RI. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai keputusan ini merupakan wujud nyata amanat konstitusi untuk ikut menjaga perdamaian dunia.
“Keputusan ini adalah implementasi Pembukaan UUD 1945. Kehadiran 8.000 personel TNI bukan sekadar kontribusi militer, tetapi simbol solidaritas kemanusiaan dan diplomasi aktif Indonesia di kawasan konflik,” ujar Dave, Jumat (20/2/2026).
Politisi Golkar itu juga menekankan bahwa penunjukan ini mencerminkan tingginya kepercayaan dunia terhadap profesionalitas TNI.
“Hal ini mencerminkan kepercayaan dunia terhadap profesionalisme TNI serta menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten berkomitmen pada misi perdamaian internasional,” jelas Dave.
Ia menambahkan bahwa Indonesia memiliki rekam jejak panjang dalam misi perdamaian dunia, termasuk di Kongo, Lebanon, hingga Sudan. Pengalaman tersebut menjadi modal penting bagi TNI dalam menjalankan mandat stabilisasi di Gaza.
Komisi I DPR Minta Pembahasan Matang
Meski mendukung, DPR tetap mengingatkan perlunya persiapan menyeluruh mengingat Gaza masih merupakan zona konflik aktif dengan risiko tinggi. Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Syamsu Rizal yang akrab disapa Deng Ical, menyikapi rencana ini dengan hati-hati.
“Pengiriman pasukan ke Gaza membutuhkan kesiapan khusus, baik dari sisi strategi, perlengkapan, hingga mitigasi risiko. Potensi gesekan dengan pasukan perlawanan di Gaza sangat besar dan tidak bisa dianggap ringan,” ujar Deng Ical, Jumat (20/2/2026).
Ia mendesak agar Komisi I DPR segera menggelar rapat kerja khusus bersama Kementerian Pertahanan untuk mengupas tuntas rencana tersebut.
“Pertemuan ini penting agar publik mengetahui secara jelas tujuan, mandat, aturan pelibatan (rules of engagement), serta skema perlindungan bagi prajurit kita. Jangan sampai ada keputusan strategis yang minim penjelasan kepada rakyat,” tegasnya.
Sementara itu, Dave Laksono menekankan bahwa DPR akan memastikan setiap langkah pemerintah dan TNI dalam misi ini berjalan sesuai koridor hukum internasional serta tetap mengedepankan keselamatan pasukan.
Soal Kedaulatan Palestina
Deng Ical juga menyoroti rencana operasional ISF yang akan menempatkan pasukan di lima sektor Gaza, dengan target pembentukan 12.000 personel kepolisian Gaza serta total 20.000 tentara ISF.
Hal ini memunculkan pertanyaan terkait implikasi terhadap kedaulatan Palestina.
“Kalau melihat rencana itu, ISF akan betul-betul menguasai dan mengendalikan Gaza. Pertanyaannya, di mana kedaulatan rakyat Gaza? Apakah ini bukan bentuk penjajahan baru?” ujarnya.
“Stabilisasi adalah menjaga perdamaian, bukan mengambil alih kendali wilayah. Biarlah warga Gaza yang mengatur wilayah mereka sendiri,” tegasnya.
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Dave Laksono menegaskan bahwa Indonesia menghormati prinsip non-interference dan akan menjalankan mandat sesuai aturan internasional serta kesepakatan multilateral.
“Indonesia tidak datang ke Gaza untuk kepentingan politik praktis atau agenda ofensif. Misi tersebut murni berorientasi pada stabilisasi keamanan, perlindungan warga sipil, serta membuka ruang dialog konstruktif di tengah konflik berkepanjangan,” jelas Dave.
“Fokus utama kita menjaga keamanan, menyalurkan bantuan kemanusiaan, dan menciptakan kondisi yang memungkinkan proses perdamaian berjalan,” pungkasnya.
Koalisi Internasional untuk Gaza
Selain Indonesia, sejumlah negara lain juga telah menyatakan komitmennya untuk bergabung dalam ISF. Jeffers mengumumkan lima negara pertama yang berkomitmen mengirim pasukan: Indonesia, Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania. Maroko menjadi negara Arab pertama yang menyatakan kesediaan bergabung dalam misi tersebut .
Sementara itu, dua negara tetangga Gaza, Mesir dan Yordania, berkomitmen untuk melatih kepolisian lokal Palestina sebagai bagian dari upaya membangun kapasitas keamanan domestik jangka panjang .
Dengan kontribusi 8.000 personel, Indonesia menjadi salah satu penyumbang pasukan terbesar dalam kekuatan multinasional yang ditargetkan mencapai 20.000 prajurit. Jika terealisasi, komitmen tersebut akan mengunci peran Indonesia bukan hanya sebagai penyumbang pasukan, tetapi juga sebagai pengarah operasi.
Catatan Redaksi
Di tengah pusaran politik global yang sering kali timpang, penunjukan Indonesia sebagai Wakil Komandan ISF adalah pencapaian diplomatik yang tidak bisa diremehkan. Ini pertama kalinya RI memegang kendali operasional di zona konflik sekompleks Gaza, membawa serta 8.000 personel TNI yang siap diterjunkan. Sebuah lompatan dari sekadar pengirim pasukan Garuda di bawah bendera PBB, menuju posisi sebagai pembuat keputusan.
Namun, di balik kebanggaan itu, kita wajib bertanya, sejauh mana mandat ini akan berjalan tanpa menggeser kedaulatan rakyat Palestina? Kekhawatiran Deng Ical tentang “penjajahan baru” bukan sekadar nada skeptis, melainkan alarm yang harus didengar. Sejarah mencatat, pasukan stabilisasi kerap menjelma menjadi pasukan pendudukan jika parameter mandatnya kabur.
Pemerintah sudah menegaskan misi non-kombatan dan fokus pada kemanusiaan. Tapi di lapangan nanti, garis antara “stabilisasi” dan “penguasaan” bisa sangat tipis. Apalagi dengan rencana pembentukan 12.000 polisi Gaza dan 20.000 tentara ISF yang akan mengendalikan lima sektor wilayah. Di sinilah DPR harus benar-benar menjalankan fungsi pengawasannya, bukan sekadar formalitas.
Indonesia datang dengan niat mulia: membawa perdamaian. Tapi perdamaian sejati tidak bisa dipaksakan dari luar, ia harus lahir dari kesadaran warga yang merdeka atas tanahnya sendiri. Semoga kehadiran TNI di Gaza benar-benar menjadi jembatan menuju kedaulatan penuh Palestina, bukan justru menjadi tembok pembatas baru. Karena pada akhirnya, solidaritas yang paling berarti adalah ketika kita membantu tanpa mengambil alih kendali.
