SEMARANG – Tepat setahun kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merilis laporan capaian kinerja yang menunjukkan tren positif di berbagai sektor. Mulai dari pertumbuhan ekonomi yang melampaui target nasional, penurunan angka kemiskinan, hingga puluhan program populis yang menyentuh langsung warga.
Namun di balik deretan prestasi itu, masih ada catatan yang perlu digarap serius, indeks integritas yang belum mencapai target, serta tantangan pemerataan pembangunan antarwilayah.
Ekonomi Tumbuh di Atas Rata-rata Nasional
Berdasarkan laporan yang diterima PortalJateng.id, Selasa (24/2/2026), pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sepanjang 2025 mencapai 5,37 persen. Angka ini melampaui target RPJMD sebesar 4,8 persen dan berada di atas rata-rata nasional yang tercatat 5,11 persen.
“Capaian ini memosisikan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Pulau Jawa,” tulis dalam laporan tersebut.
Sektor investasi juga mencatatkan rekor tertinggi dalam satu dekade terakhir. Realisasi investasi tahun 2025 mencapai Rp88,50 triliun, terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp50,86 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp37,64 triliun. Dari nilai investasi itu, terserap 418.138 tenaga kerja dari 105.078 proyek yang terealisasi.
Angka Kemiskinan dan Pengangguran Terus Menurun
Data BPS menunjukkan tren positif penurunan angka kemiskinan. Pada Maret 2025, penduduk miskin tercatat 9,48 persen (3,367 juta jiwa). Angka ini turun lagi menjadi 9,39 persen (3,34 juta jiwa) pada September 2025.
“Jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 21,86 ribu orang dibanding Maret 2025. Dibanding September 2024, penurunannya lebih signifikan, mencapai 51,52 ribu orang,” jelas Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Ali Said, dalam rilis beberapa waktu lalu.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga berhasil ditekan menjadi 4,66 persen pada Agustus 2025, turun 0,12 persen dibanding periode sebelumnya.
Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jawa Tengah, Dr. Zulkifli Gayo, menegaskan bahwa stabilitas kinerja birokrasi dan ekonomi menjadi kunci utama capaian ini.
“Setiap proses evaluasi kepemimpinan itu alat ukurnya indikator-indikator ini. Dulu setiap tahun ada empat sampai lima yang tidak tercapai. Sekarang kita jaga betul agar mayoritas terpenuhi,” ujarnya dalam diskusi bersama Forum Wartawan Pemprov-DPRD Jateng, Senin (23/2/2026).
10 Program Populis yang Menyentuh Warga
Laporan setahun ini juga merinci 10 program unggulan yang langsung dirasakan masyarakat. Berikut beberapa yang paling menonjol:
1. Pemeriksaan Kesehatan Gratis (Speling)Program Dokter Spesialis Keliling (Speling) telah menjangkau 794 desa/kelurahan di 396 kecamatan dengan total layanan 2.832.160 warga untuk cek kesehatan gratis. Jenis penyakit yang diperiksa meliputi hipertensi, diabetes, TBC, kusta, hingga kanker serviks.
Bahkan dalam tingkat nasional, Jawa Tengah menempati peringkat pertama untuk program Cek Kesehatan Gratis dengan 13,97 juta pendaftar hadir, unggul jauh dari Jawa Timur (12,78 juta) dan Jawa Barat (10,07 juta).
2. Beasiswa Kuliah Sambil Kerja ke Korea SelatanProgram beasiswa yang bekerja sama dengan Provinsi Chungcheongbuk-do, Korea Selatan ini telah memasuki tahap seleksi. Dari 1.700 pendaftar, akan dikirim 100 orang untuk kuliah sekaligus bekerja di Korea Selatan. Selain itu, 14.491 siswa dari keluarga miskin sudah mendapatkan beasiswa di sekolah swasta.
3. Desalinasi Air Minum untuk Wilayah PesisirTeknologi desalinasi untuk mengolah air payau menjadi air bersih telah diresmikan di Rumah Susun Slamaran, Kota Pekalongan, pada 25 Maret 2025. Program ini melayani 250 keluarga (1.000 orang) dengan kapasitas produksi 4.000-6.000 liter per hari, bekerja sama dengan BUMD Tirta Utama dan Universitas Diponegoro.
4. Renovasi Rumah Tidak Layak HuniSepanjang 2025, Pemprov Jateng menangani 26.356 unit rumah melalui berbagai sumber pendanaan. Rinciannya: APBD Provinsi 17.510 unit, APBD kab/kota 6.776 unit, dan kerja sama swasta (Astra, Djarum, Bank Jateng, Baznas) sebanyak 2.070 unit.
5. Penurunan Tarif Trans JatengMelalui SK Gubernur No. 100.3.3.1/124 Tahun 2025, tarif Trans Jateng diturunkan menjadi Rp1.000 bagi pelajar, veteran, buruh, lansia, dan penyandang disabilitas. Pengguna aktif kini mencapai 10 juta orang.
6. Penanaman 5 Juta Mangrove (Mageri Segoro)Program penanaman 5 juta bibit mangrove serentak di kabupaten/kota pesisir berhasil mencetak Rekor MURI.
7. Kartu ZilenialProgram pemberdayaan pemuda ini mengkonsolidasi 13 instansi dengan 29 program pelatihan. Hingga 2025, 743 orang telah dilatih.
Reformasi Birokrasi Melesat, Tapi Integritas Masih PR
Di sektor tata kelola, Indeks Reformasi Birokrasi Jawa Tengah tercatat 94,06, jauh melampaui target awal 91,5. Otonomi Fiskal Daerah mencapai 63,01 persen, menandakan penguatan kemandirian keuangan daerah.
Namun ada satu catatan yang masih menganga. Indeks Integritas Nasional baru mencapai 75,38, sementara target yang ditetapkan 80,97.
Zulkifli Gayo mengakui hal ini menjadi pekerjaan rumah. “Indeks Integritas Nasional targetnya 80,97, tapi kita masih di angka 75,38. Nah, ini yang tidak tercapai. Tapi kita masih nomor dua karena semua provinsi mengalami penurunan,” jelasnya.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Mohammad Saleh, yang turut hadir dalam diskusi tersebut, menilai secara umum capaian kinerja memuaskan. Namun ia menyoroti perlunya penguatan kreativitas birokrasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita tidak bisa hanya bertumpu pada pajak. Optimalisasi aset daerah dan BUMD harus dimaksimalkan agar memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah,” tegasnya.
Terkait investasi, Saleh berharap realisasi Rp88 triliun tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. “Investasi harus berdampak langsung pada masyarakat,” ujarnya.
Pendidikan dan Kesehatan Jateng di Peta Nasional
Dari sisi pendidikan, Harapan Lama Sekolah (HLS) Jawa Tengah berada di angka 13,05 tahun, sementara Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mencapai 8,39 tahun. Meski masih di bawah DIY (15,78 tahun), posisi ini relatif stabil di tengah provinsi-provinsi besar.
Usia Harapan Hidup (UHH) mencapai 75,24 tahun, sedikit di bawah rata-rata nasional namun masih kompetitif dibanding provinsi tetangga.
Program unggulan lain yang patut diapresiasi adalah Kartu Jateng Ngopeni Nglakoni untuk kelompok lansia dan difabel, serta Kube (Kelompok Usaha Bersama) yang menyalurkan 1.000 sambungan listrik gratis dan menjangkau 1.030 kelompok usaha.
Penghargaan Berguguran, Kolaborasi Jadi Kunci
Sepanjang 2025, Jawa Tengah mengoleksi setidaknya 40 penghargaan tingkat nasional. Beberapa di antaranya, WTP 14 kali berturut-turut, Provinsi Layak Anak 2025, Peringkat I Provinsi Terbaik Pelaksanaan Program Penyediaan Perumahan, serta penghargaan Swasti Saba.
Di kancah internasional, kerja sama sister province terjalin dengan Queensland (Australia), Fujian (Tiongkok), Chungcheongbuk-do (Korea Selatan), Siem Reap (Kamboja), Malaka (Malaysia), hingga Kagawa (Jepang).
Gubernur Ahmad Luthfi selama ini getol mengusung konsep collaborative government. “Kita gandeng beberapa kampus dan seluruh potensi masyarakat. Collaborative government ini cara bersama-sama untuk membangun Jawa Tengah,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Pengamat politik FISIP Universitas Diponegoro, Nur Hidayat Sardini, menilai filosofi Jawa “rame ing gawe, sepi ing pamrih” tercermin dalam gaya kepemimpinan Luthfi–Yasin pada tahun pertama.
“Filosofi itu menggambarkan bahwa pemimpin sebaiknya banyak bekerja, ramai dalam pengabdian, tetapi minimal dalam pamrih dan pencitraan. Ini penting agar seorang pemimpin tetap empan papan dan memberi teladan,” ujarnya.
Namun ia mengingatkan bahwa publikasi kinerja tetap diperlukan. “Pejabat publik adalah pemilik otoritas yang bersumber dari kedaulatan rakyat. Karena itu, publik berhak mengetahui apa yang dikerjakan pemimpinnya. Ini penting agar pembayar pajak tahu bahwa mandat yang mereka berikan digunakan dengan sebaik-baiknya,” jelasnya.
Catatan Redaksi
Setahun berlalu, deretan angka dalam laporan ini meneguhkan satu hal, transformasi di Jawa Tengah sedang berjalan, dan tak bisa dianggap sekadar seremonial belaka. Pertumbuhan 5,37 persen, investasi Rp88 triliun, penurunan kemiskinan ke 9,39 persen, semua itu adalah kerja kolektif yang patut diapresiasi.
Tapi kita juga perlu jujur, masih ada jarak antara angka dan rasa. Indeks integritas yang meleset dari target mengingatkan bahwa pembangunan fisik tak otomatis berbanding lurus dengan kesehatan mental birokrasi. Skor 75,38 dari target 80,97 bukan sekadar statistik, ia potret dari masih adanya celah yang perlu dibenahi.
Pertanyaan besarnya, apakah pertumbuhan ekonomi sudah dirasakan merata oleh warga di pesisir Demak yang masih berjuang melawan rob? Apakah investasi Rp88 triliun benar-benar membuka lapangan kerja bagi pemuda di Brebes atau Cilacap? Apakah beasiswa ke Korea Selatan bisa dinikmati oleh anak-anak putus sekolah di pegunungan?
Ini bukan soal pesimisme, tapi soal kejernihan melihat peta jalan ke depan. Program Speling yang menjangkau 2,8 juta warga patut diacungi jempol. Tapi PR integritas adalah pengingat bahwa pelayanan publik yang baik harus berjalan beriringan dengan tata kelola yang bersih.
Laporan setahun ini ibarat cermin, memantulkan apa yang sudah dikerjakan, sekaligus menunjukkan bagian mana yang masih perlu digosok lebih keras. Bagi warga Jawa Tengah, yang terpenting bukan sekadar klaim, tapi bukti nyata di lapangan. Bahwa kemiskinan turun, harga sembako stabil, anak-anak bisa sekolah, dan orang tua bisa berobat tanpa pusing mikir biaya.
Semoga di tahun-tahun berikutnya, yang turun bukan cuma angka kemiskinan, tapi juga jarak antara janji dan realitas. Karena pada akhirnya, pembangunan yang sejati adalah ketika mereka yang paling kecil suaranya, justru paling besar merasakan manfaatnya.
