JAKARTA – Masa depan peserta Sekolah Rakyat menjadi salah satu perhatian Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno. Ia sampaikan gagasan masa depan Sekolah Rakyat dalam pembahasan pengentasan kemiskinan lintas kementerian.
Menurutnya, pendidikan yang diberikan melalui Sekolah Rakyat perlu disiapkan hingga jenjang setelah lulus. Baik melalui pendidikan vokasi maupun kesempatan melanjutkan ke perguruan tinggi.
Gagasan tersebut menjadi salah satu rekomendasi yang dirumuskan Sumarno bersama timnya, dalam program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Jenjang Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Utama/Madya Tahun 2026.
Rekomendasi itu bahkan telah disampaikan langsung kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam pertemuan daring pada 8 September 2026.
“Untuk Sekolah Rakyat ini, rekomendasinya adalah bagaimana untuk bisa arah ke depannya sekolah rakyat ini apakah vokasi atau melanjutkan jenjang pendidikan tinggi,” kata Sumarno, usai mengikuti Graduation RPL Program Khusus Jenjang JPT Utama/Madya Tahun 2026,di Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Selasa, 15 September 2026.
Menurut Sumarno, pembahasan tersebut merupakan bagian dari proses pembelajaran yang mengangkat tema Orkestrasi Kebijakan Lintas Sektor dalam Pengentasan Kemiskinan.
Peserta tidak hanya mengikuti pembelajaran di kelas dan e-learning, tetapi juga menyusun rencana aksi kolaboratif berdasarkan persoalan nyata yang dihadapi pemerintah.
Sebanyak 28 peserta dibagi dalam tiga kelompok isu. Masing-masing membahas integrasi data untuk pemanfaatan data terpadu sosial ekonomi, bantuan sosial adaptif untuk mencegah kemiskinan baru, serta Sekolah Rakyat sebagai investasi modal manusia untuk memutus kemiskinan antargenerasi.
Sumarno berada dalam tim yang membahas Sekolah Rakyat. Dari proses tersebut, ia melihat bahwa persoalan kemiskinan tidak bisa diselesaikan secara sektoral, karena melibatkan banyak aspek sekaligus.
“Ini bicaranya lebih ke tema. Jadi di Diklat PIM ini adalah temanya masalah kemiskinan dan kami sangat support karena itu juga menjadi problem kita di Jawa Tengah,” ujar Sekda provinsi Jateng, yang dipimpin gubernur Ahmad Luthfi dan Wagub Taj Yasin itu.
Ia mengatakan, forum tersebut mempertemukan pejabat dari berbagai kementerian dan lembaga dengan pengalaman serta perspektif yang berbeda. Interaksi itu sekaligus membuka jejaring baru yang dapat memperkuat kerja kolaboratif pemerintah daerah.
“Kita mendapat banyak sekali pembelajaran dan diskusi-diskusi dengan teman-teman, dan kita juga memberi rekomendasi Kementerian Sosial untuk bagaimana menyelesaikan problem-problem yang di kelompok kami adalah Sekolah Rakyat,” kata Sumarno.
Bagi Sumarno, selain mendapatkan pembelajaran baru, jejaring yang terbentuk selama program menjadi modal penting untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menjalankan pemerintahan.
“Kita banyak jaringan tentu saja kita akan bisa lebih akseleratif lagi untuk membangun Jawa Tengah,” ujarnya.
Kepala LAN Muhammad Taufiq mengatakan, pendekatan dalam RPL tersebut memang dirancang agar peserta tidak berhenti pada diskusi dan rekomendasi. Sebab, persoalan kemiskinan merupakan persoalan ekosistem yang memiliki banyak dimensi, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga teknologi.
“Ketika masalahnya ekosistem, tentunya tadi perlu sebuah cara kerja ekosistem,” ujar Taufiq.
Menurutnya, peserta didorong keluar dari pola kerja sektoral atau “egosistem” menuju pola kerja ekosistem melalui proses co-sensing, co-creating, hingga collective action. Dengan pendekatan tersebut, pengalaman para pejabat dari berbagai instansi dilebur untuk menghasilkan solusi yang lebih komprehensif.
Sekjen Kementerian Sosial Robben Rico menilai hasil pembelajaran para peserta memiliki nilai praktis karena disusun berdasarkan pengalaman langsung dan kewenangan masing-masing instansi.
“Artinya ternyata dipikirkan dengan banyak kepala itu jauh lebih baik dibandingkan kita berjalan sendirian,” kata Robben.
Ia menyebut hasil rencana aksi tersebut selanjutnya dapat dirangkum menjadi policy brief sebagai bahan perencanaan Kementerian Sosial. Bahkan, hasil tersebut berpotensi diteruskan sebagai bahan kebijakan di tingkat yang lebih tinggi.
Program RPL khusus tersebut berlangsung selama sekitar enam pekan, sejak 4 Agustus hingga 15 September 2026. Program RPL khusus tersebut diikuti 28 peserta dari 15 kementerian/lembaga dan tiga sekretaris daerah provinsi.
Dalam graduasi di Kantor LAN Jakarta, Sumarno menjadi satu dari tujuh peserta yang memperoleh predikat sangat memuaskan.***
