SEMARANG – Kota Semarang kembali terpuruk oleh bencana banjir yang melumpuhkan. Data terbaru menunjukkan sebanyak 63.450 warga merasakan langsung dampaknya, dengan 32 orang lainnya terpaksa meninggalkan rumah mereka untuk mengungsi ke lokasi yang lebih aman.
Dalam upaya menangani situasi darurat ini, Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, mengaku telah melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Langkah ini diambil menyusul temuan di lapangan bahwa kapasitas pompa air yang ada dinilai tidak memadai untuk mengatasi debit air yang terus meningkat.
“Kami berharap pompa diperbesar kapasitasnya, karena debit air terus naik dan hujan memang sudah diintervensi cuacanya, tetapi sepertinya tidak kuat menahan dan akhirnya hujan turun,” ujar Agustina, Kamis (30/10/2025).
Tak hanya soal kapasitas pompa, persoalan lain yang mengemuka adalah kinerja infrastruktur yang tidak optimal. Agustina menyoroti laporan warga yang menunjukkan pompa dan kolam retensi diduga tidak beroperasi secara maksimal. Akibatnya, proses surutnya air di titik-titik banjir utama berjalan sangat lambat.
“Pompa ini juga tidak maksimal memompa. Warga mengirimkan gambar, turunnya air hanya sekitar sentimeter di daerah Sawah Besar. Padahal wilayah Sawah Besar dan Muktiharjo Kidul ini terdampak paling parah,” tegasnya.
Sebagai solusi jangka panjang, Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang telah menyiapkan rencana pembangunan embung tambahan di lahan milik pemerintah, yang dijadwalkan baru akan terealisasi pada 2026.
“Pemerintah Kota akan terus berupaya melakukan langkah-langkah nyata untuk mengurangi risiko banjir, termasuk pembuatan embung-embung baru di wilayah timur,” imbuh Agustina, yang optimis koordinasi dengan pemerintah level atas akan membawa penanganan yang lebih efektif. Namun, di balik pernyataan dan rencana pemerintah, suara kritis justru datang dari warga yang kerap menjadi korban banjir tahunan.
Bagi Nur Efendi (45), warga Trimulyo, Kecamatan Genuk, aksi pemerintah selama ini dinilai lebih banyak bersifat reaktif saat bencana terjadi, bukan preventif dan berkelanjutan.
“Mau bangun embung lagi, kerahkan puluhan pompa, mau begini terus tiap ada bencana banjir?” tegasnya dengan nada prihatin.
Pekerja swasta ini menambahkan, solusi seharusnya lebih fokus pada pekerjaan dasar yang tertunda, seperti normalisasi sungai yang seharusnya intensif dilakukan saat musim kemarau, serta memaksimalkan fungsi embung yang sudah ada dengan pengerukan sedimen.
“Kita sangat berterima kasih kok pada pemerintah, namun tolonglah, masak mau setiap musim hujan baru bingung saat banjir datang,” tutupnya, menggambarkan kelelahan warga menghadapi siklus yang sama setiap tahun. Jika dilihat dari fakta dan realitas, kedua sisi tersebut menyajikan sebuah potret buram, dimana satu pihak selaku pemerintah sibuk dengan rencana dan koordinasi untuk masa depan, namun di sisi lain, warga jenuh dengan solusi yang dianggap sekadar ‘tempelan’, sambil menunggu aksi nyata yang mampu memutus mata rantai banjir yang terus berulang.
