Portaljateng.id – Wilayah blankspot atau area tanpa sinyal internet masih menjadi penghambat utama pemerataan informasi di pelosok Jawa Tengah, terutama di desa-desa terpencil yang membutuhkan akses digital untuk pendidikan, ekonomi, dan layanan publik.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko, menyoroti isu ini sebagai prioritas yang harus segera dituntaskan. Heri menyampaikan keprihatinan atas masih adanya ratusan desa blankspot di Jateng pada akhir 2025.
“Akses komunikasi yang merata adalah hak dasar masyarakat. Blankspot membuat informasi tidak sampai, menghambat digitalisasi desa, dan memperlebar kesenjangan,” katanya.
Menurut data Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jateng, sepanjang 2025 Pemprov telah memfasilitasi internet gratis di 327 desa, termasuk 195 desa blankspot, 50 desa wisata, 50 desa miskin ekstrem, dan 32 desa rawan banjir. Hingga kini, total fasilitasi mencapai 866 titik, dengan target eliminasi total blankspot pada 2029.
Heri menyoroti peran Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai OPD pelaksana urusan wajib non-pelayanan dasar bidang komunikasi dan informatika. Program ini selaras dengan komitmen Gubernur Ahmad Luthfi untuk intervensi 165-170 desa blankspot setiap tahun.
Politisi Partai Gerindra ini menekankan bahwa pemerataan informasi melalui penutupan blankspot akan mendukung isu strategis daerah, seperti peningkatan kualitas SDM dan pertumbuhan ekonomi pedesaan.
“Tanpa internet, desa sulit akses e-learning, pemasaran UMKM digital, atau layanan administrasi online,” ujarnya.
Dia juga menghubungkan dengan dampak positif program existing, seperti di desa wisata yang kunjungan wisatawannya melonjak setelah terhubung internet. Blankspot yang tersisa sering berada di wilayah pegunungan atau terluar, membutuhkan kolaborasi dengan provider dan pusat.
Heri Pudyatmoko mendorong percepatan target 2025-2026, termasuk penguatan infrastruktur seperti fiber optik dan satelit untuk daerah sulit.
“DPRD akan kawal anggaran Diskominfo agar program ini tepat sasaran dan inklusif,” tegasnya.
Lebih lanjut, Heri mengajak masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota untuk melaporkan titik blankspot agar prioritas intervensi lebih akurat.
Dengan akses komunikasi yang merata, Heri optimis Jateng bisa wujudkan transformasi digital yang menyeluruh serta mengurangi kesenjangan informasi antarwilayah.***
