SEMARANG — Berkat kolaborasi antara pemerintah daerah dan asosiasi perumahan, angka kebutuhan rumah (backlog) di Jawa Tengah berkurang sebanyak 274.514 unit sepanjang 2025.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengungkapkan, pada awal 2025 backlog di Jawa Tengah tercatat sebanyak 1.332.968 unit. Sepanjang tahun tersebut, sekitar 274.514 unit berhasil ditangani sehingga kini masih tersisa sekitar 1.058.454 unit.
“Ini pekerjaan rumah yang harus kita keroyok bersama-sama dengan menggandeng Real Estate Indonesia (REI) termasuk asosiasi perumahan lainnya,” kata Luthfi saat menghadiri pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD REI Jateng di Wisma Perdamaian, Kota Semarang, Rabu (11/2/2026).
Ia mendorong agar backlog rumah segera dituntaskan sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan. Untuk mengakselerasi hal tersebut, Pemprov Jateng menjalankan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), rehabilitasi, hingga pembangunan rumah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem.
“Jawa Tengah dengan penduduk 38 juta itu angka backlog-nya sekitar 1.330.000. Satu juta di antaranya merupakan kewenangan para bupati/wali kota untuk penyediaan rumah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Kemudian 330 ribu lainnya menjadi bagian teman-teman pengembang untuk menyediakan rumah hunian bagi masyarakat umum,” terang Luthfi.
Luthfi berharap asosiasi dan para pengembang berperan aktif menyediakan rumah sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat, sekaligus mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
“Ini langkah-langkah strategis yang kita lakukan. Insyaallah kita sanggup sehingga kebutuhan sandang, pangan, dan papan masyarakat di Jawa Tengah terpenuhi,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan pengembangan perumahan harus tetap memperhatikan ketersediaan dan peruntukan lahan. Lahan sawah dilindungi (LSD) tidak boleh dialihfungsikan menjadi permukiman. Setiap pengembangan perumahan juga harus dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangan tata ruang masing-masing daerah.
“Dari 3,3 juta hektare luas Provinsi Jawa Tengah, 1,3 juta hektare di antaranya adalah lahan pertanian yang kita pertahankan. Karena itu, teman-teman pengembang maupun investor diharapkan memperhatikan pengadaan lahan untuk permukiman,” tambahnya.
Ketua DPD REI Jateng Harmawan Mardiyanto mengatakan, dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sangat besar dalam mewujudkan rumah layak huni. Setiap tiga bulan, REI Jateng melakukan evaluasi bersama Gubernur Ahmad Luthfi terkait percepatan program 3 juta rumah.
“Masyarakat masih sangat membutuhkan rumah. Kami selaku asosiasi mengimbau anggota untuk bekerja dengan baik dan tidak melanggar aturan,” katanya.
Ia menambahkan, keberadaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman turut membantu pencapaian target pengembangan perumahan, terutama setelah adanya penambahan kuota program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
