SEMARANG – Banjir yang melanda Kota Semarang dalam beberapa waktu terakhir tidak hanya merendam pemukiman warga, tetapi juga mengganggu operasional transportasi kereta api di wilayah Daerah Operasi (Daop) 4 Semarang. Kondisi ini mendorong Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur dan transportasi untuk turun langsung melakukan pengawasan ke Stasiun Semarang Tawang, Jumat (20/2/2026).
DPR Turun Tangan: Mencari Solusi atas Banjir yang Mengganggu Perjalanan KA
Kunjungan kerja yang dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, ini bertujuan untuk menghimpun data dan informasi faktual terkait dampak banjir terhadap perkeretaapian sekaligus merumuskan dukungan legislatif dalam penanganannya. Rombongan diterima langsung oleh jajaran puncak PT Kereta Api Indonesia (Persero), termasuk Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin, Direktur Pengelolaan Sarana dan Prasarana, serta Executive Vice President KAI Daop 4 Semarang.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Menteri Perhubuhan, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, perwakilan Kementerian PUPR, serta Kepala BMKG, menandakan bahwa persoalan ini membutuhkan pendekatan lintas sektor.
Ancaman Nyata di Jalur Rel: Penurunan Tanah hingga Banjir Rob
Dalam pertemuan tersebut, Dirut KAI Bobby Rasyidin memaparkan secara detail kondisi infrastruktur perkeretaapian yang terdampak. Banjir tidak hanya menyebabkan genangan, tetapi dalam skala tertentu telah memaksa pihak operator untuk melakukan pembatalan atau perubahan pola operasi kereta api, yang berujung pada keterlambatan perjalanan.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan bahwa wilayah Semarang sebagai kawasan padat penduduk memiliki potensi besar bagi pengembangan layanan perkeretaapian. Namun, ia menyoroti sejumlah persoalan infrastruktur serius yang mengintai.
“Wilayah Semarang masih menghadapi persoalan infrastruktur serius seperti penurunan tanah, longsor, banjir, dan ancaman aliran sungai terhadap jalur rel,” tegas Lasarus dalam keterangannya.
Politisi asal Kalimantan Barat ini mendesak agar semua pihak memiliki rencana penanganan komprehensif serta kejelasan timeline koordinasi lintas instansi. Ia menekankan bahwa solusi parsial tidak akan pernah menyelesaikan akar masalah.
“Kami ingin memastikan bahwa peningkatan fasilitas, standar keselamatan, serta kesiapan menghadapi lonjakan penumpang saat Angkutan Lebaran benar-benar siap, sehingga masyarakat mendapatkan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan andal,” imbuhnya.
Langkah Konkret KAI dan Harapan Sinergi Antarlembaga
Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin memaparkan sejumlah upaya yang telah dan akan terus dilakukan untuk meminimalisir dampak banjir.
Beberapa langkah strategis tersebut meliputi:
1. Peninggian jalur kereta api di titik-titik yang teridentifikasi rawan banjir.
2. Pembersihan dan normalisasi saluran drainase secara berkala untuk memastikan aliran air tidak terhambat.
3. Penempatan Alat Material Untuk Siaga (AMUS) di lokasi-lokasi kritis guna mempercepat respons jika terjadi darurat.
4. Penguatan koordinasi lintas lembaga guna mencari dan mempercepat implementasi solusi jangka panjang.
Bobby menambahkan bahwa kunjungan kerja ini merupakan momentum strategis. “Ini untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, regulator, dan operator transportasi dalam mendukung peningkatan layanan publik di sektor perkeretaapian, terutama dalam penanganan banjir di Daop 4 Semarang,” ujarnya.
Menatap Lebaran 2026: Antara Kesiapan dan Peringatan Dini
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan langsung fasilitas stasiun, dialog singkat dengan jajaran operasional di lapangan, serta pemaparan khusus mengenai kesiapan Angkutan Lebaran 2026 di wilayah Daop 4 Semarang.
Dengan adanya kunjungan ini, diharapkan tidak ada lagi ego sektoral. Solusi jangka panjang, seperti normalisasi sungai yang bermuara di pantai utara atau kajian mendalam tentang penurunan tanah (land subsidence), harus segera diintegrasikan ke dalam rencana aksi bersama. Kunjungan yang berlangsung lancar ini diharapkan mampu mendorong percepatan peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan transportasi di Jawa Tengah, memastikan jalur rel tetap menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat yang aman dari ancaman banjir.
