GROBOGAN – Untuk kesekian kalinya, warga Desa Tinanding, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, harus berhadapan dengan langit yang sama: air Sungai Tuntang meluap, tanggul jebol, dan jalan utama Semarang–Purwodadi lumpuh total. Kali ini, bencana terjadi pada Senin (16/2/2026) sore, dipicu curah hujan ekstrem dan kiriman debit air dari hulu.
Dua hari setelahnya, Rabu (18/2/2026), Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen turun langsung meninjau progres perbaikan. “Kemarin Pak Gubernur sudah menginstruksikan. Saya ingin memastikan pekerjaan dijalankan. Alhamdulillah, tinggal 2–3 hari lagi tanggulnya selesai,” ujarnya di lokasi.
Tapi di balik optimisme para pejabat, ada suara yang lebih dalam, yang lahir dari pengalaman bertahun-tahun hidup di bantaran sungai.
“Dulu Waktu Saya Kecil, Sungai Ini Lebar…”
Muhtarom (56), warga Desa Tinanding yang rumahnya berjarak tak lebih dari 500 meter dari tanggul yang jebol, memandangi alat-alat berat yang lalu lalang dengan mata perih. Ia bukan baru sekali ini menyaksikan pemandangan serupa.
“Ini bukan kali pertama, Pak. Dua tahun terakhir, hampir tiap musim hujan kami waswas. Tahun lalu (Maret 2025) tanggul juga jebol di Desa Baturagung, Kecamatan Gubug, sampai 600 rumah terendam . Sekarang di sini lagi,” tuturnya lirih.
Menurut Muhtarom, persoalan utamanya bukan hanya tingginya curah hujan. Ada masalah yang lebih mendasar dan sudah berlangsung lama, yaitu sedimentasi.
“Dulu waktu saya kecil, Sungai Tuntang ini lebar dan dalam. Sekarang? Sudah dangkal parah. Endapan lumpur di mana-mana. Sungai jadi sempit, daya tampung air berkurang. Kalau hujan deras sedikit saja, air meluap. Tanggul setinggi apa pun kalau sungainya sudah penuh lumpur, ya jebol juga,” jelasnya.
Pengamatan Muhtarom sejalan dengan pernyataan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang mengakui bahwa sedimentasi di Sungai Tuntang sangat tinggi. Luthfi bahkan telah menghubungi langsung Menteri PUPR untuk mendorong normalisasi sungai, sebagaimana yang pernah dilakukan di Sungai Wulan, Kudus Jawa Tengah.
“Sedimennya sangat tinggi. Saya akan mengusulkan ke kementerian, karena itu kewenangan BBWS, minimal dinormalisasi,” tegas Luthfi .
Sejarah Panjang Jebol dan Janji Normalisasi
Data menunjukkan, kekhawatiran Muhtarom bukan tanpa dasar. Dalam tiga tahun terakhir, Sungai Tuntang tercatat beberapa kali jebol dan menyebabkan banjir besar .
Pada Maret 2025, tanggul Sungai Tuntang jebol di tiga titik. Desa Baturagung, Desa Papanrejo, dan Desa Sukoreko, menyebabkan 5.501 rumah terendam dan 1.202 jiwa mengungsi. Saat itu, Gubernur Luthfi pun sudah menyinggung perlunya normalisasi sungai dan penguatan tanggul sebagai strategi jangka panjang.
Bahkan jauh sebelumnya, pada April 2025, Menteri PUPR Dody Hanggodo sempat menjanjikan penanganan permanen dengan normalisasi sungai sepanjang 100 kilometer. Ia menilai penanganan tambal sulam seperti yang dilakukan selama ini sangat tidak efektif.
“Sungai sudah mengalami pendangkalan parah. Kalau Sungai Wulan kan sudah kita tangani (normalisasi-red) 30 kilometer. Sedangkan Sungai Tuntang belum sama sekali,” ujar Dody kala itu .
Namun, pada Mei 2025, Kepala BBWS Pemali Juana Fikri Abdurachman mengaku bahwa anggaran untuk normalisasi Sungai Tuntang belum teranggarkan dan masih dalam tahap usulan. Hingga Februari 2026, saat tanggul jebol lagi, normalisasi besar-besaran itu belum juga terealisasi.
Dua Kali Jebol, Akses Vital Lumpuh
Jebolnya tanggul kali ini berdampak langsung pada jalur provinsi Semarang–Grobogan yang terputus total. Padahal, jalur ini merupakan urat nadi logistik dan rute vital menjelang mudik Lebaran.
Pemerintah pun bergerak cepat. Dinas PUPR Jateng merelokasi jembatan armco dari Pati ke Desa Tinanding, dan ditargetkan dalam satu pekan jalan bisa dilalui kembali. Sementara itu, BBWS Pemali Juana memobilisasi sembilan alat berat di dua titik jebol, dengan target penutupan tanggul selesai dalam tiga hari dan penguatan dengan bronjong dalam tujuh hari ke depan.
Namun bagi Muhtarom, semua itu adalah solusi jangka pendek. Ia ingin ada kepastian bahwa anak cucunya tak lagi mengalami ketakutan yang sama setiap musim hujan tiba.
“Kami bersyukur pemerintah tanggap, alat berat cepat datang, jalan segera diperbaiki. Tapi tolong, jangan cuma tambal sulam. Sungai ini perlu dikeruk rutin, normalisasi bukan sekali lalu selesai. Endapan lumpur akan datang lagi tahun depan. Harus ada jadwal rutin, seperti orang bersih-bersih rumah,” pintanya.
Logistik Aman, Tapi Beban Batin Tak Terukur
Wagub Taj Yasin menyebutkan bahwa kebutuhan logistik warga terdampak relatif aman. “Alhamdulillah logistik lancar, insya Allah cukup semuanya. Hanya agak tersendat ketika masyarakat mulai bersih-bersih rumah,” jelasnya.
Tapi membersihkan rumah dari lumpur tentu tak bisa dibandingkan dengan membersihkan rasa waswas yang mengendap di hati. Muhtarom dan ribuan warga lain di sepanjang aliran Sungai Tuntang tahu persis, selama sedimentasi tak tertangani, selama normalisasi hanya tinggal janji, maka musim hujan berikutnya akan membawa cerita yang sama.
“Kami hanya berharap, pemerintah pusat dan daerah benar-benar serius. Jangan sampai baru ingat kami saat tanggul jebol, lalu setelah itu diam lagi sampai tahun depan,” ucapnya mengakhiri obrolan.
Catatan Redaksi
Sungai Tuntang mengalir membawa kisah panjang tentang banjir yang datang silih berganti. Dari Baturagung ke Tinanding, dari tahun ke tahun, pola yang sama terus berulang, hujan deras, tanggul jebol, jalan terputus, warga mengungsi, lalu pemerintah datang dengan alat berat dan janji normalisasi.
Tapi setelah debu reda dan berita usai, yang tertinggal di dasar sungai hanyalah endapan lumpur yang semakin tebal dan di hati warga, endapan waswas yang tak kalah pekat.
Data menunjukkan, persoalan utama sudah diidentifikasi sejak lama. Menteri PUPR sendiri mengakui bahwa tambal sulam tidak akan menyelesaikan masalah. Gubernur Jateng pun sudah berkali-kali mendorong normalisasi. Namun kenyataannya, anggaran belum ada, pengerukan belum dilakukan, dan warga kembali menjadi langganan banjir tahunan.
Muhtarom mungkin hanya satu dari ribuan warga bantaran sungai. Tapi suaranya mewakili kegelisahan kolektif, bahwa pembangunan infrastruktur tak boleh berhenti di perbaikan darurat. Harus ada keberanian politik untuk mengalokasikan anggaran jangka panjang, untuk merutinkan pengerukan sedimentasi, dan untuk memastikan bahwa sungai benar-benar kembali ke fungsi awalnya, mengalirkan air, bukan meluapkan air mata.
Karena pada akhirnya, tanggul yang kokoh tak akan berarti apa-apa jika sungainya sendiri sudah tak mampu menampung. Dan janji normalisasi yang tak pernah terealisasi hanya akan menjadi ironi tahunan yang terus berulang, sama seperti banjir itu sendiri.
