SEMARANG – Gelombang protes internal mengguncang Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Kota Semarang. Sebanyak 13 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PSI se-Kota Semarang secara serentak mengumumkan pengunduran diri dari struktur kepengurusan partai, Minggu (22/2/2026) malam.
Aksi yang berlangsung di Kantor DPD PSI Jalan Jagalan, Semarang Tengah, ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Jawa Tengah dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI yang dinilai arogan dan tidak responsif terhadap aspirasi kader akar rumput.
Pengunduran diri ditandai dengan pengembalian aset berupa plang kantor DPC, pencopotan stiker partai, serta aksi simbolis pembacaan puisi dan penyalaan lilin. Meski mundur dari jabatan struktural, para kader menegaskan tetap menjadi anggota biasa PSI.
Pemicu Pemberhentian Ketua DPD dan Penunjukan Plt yang Dipaksakan
Akar permasalahan bermula dari dinamika internal yang sudah berlangsung sejak awal tahun 2026. Ketua DPC PSI Semarang Utara, Hanif Navila Rozaq, mengungkapkan bahwa pemicu utama adalah Surat Keputusan (SK) DPP yang memberhentikan Bangkit Mahanantiyo dari jabatan Ketua DPD PSI Kota Semarang dan menunjuk Ari Nugroho sebagai Pelaksana Tugas (Plt) tanpa alasan yang jelas dan transparan.
“Plt ketua kami tanpa sebab dan alasan yang kuat. Suara kami sudah tidak lagi didengar, maka percuma kalau kami bertahan. Upaya sudah kami lakukan melalui DPW, bahkan melalui grup WA, DM Instagram, dan menginformasikan langsung ke Ketua PSI Mas Kaesang, tapi tidak ada tanggapan,” tegas Hanif dalam pernyataannya, Senin (23/2/2026).
Hanif menjelaskan bahwa pengunduran diri ini merupakan bentuk kepatuhan terhadap keputusan DPP, meski diwarnai kekecewaan mendalam. Menurutnya, total 13 DPC beserta jajaran pengurusnya mundur dari struktur dan mengembalikan seluruh aset DPC ke DPD.
Tudingan Arogansi dan Gagalnya Fungsi Mediasi
Ketua DPC PSI Semarang Tengah, Teguh Pambudi, menambahkan bahwa pihaknya sudah berulang kali meminta dialog dan mediasi kepada DPW PSI Jateng, namun tidak pernah mendapatkan respons memadai. Ia menilai DPW gagal menjalankan fungsi sebagai jembatan komunikasi antara DPC dan DPP.
“Kenyataannya DPW tidak mampu menjadi jembatan. Terakhir yang saya ingat, beliau hanya mengatakan ‘tanya saja ke DPP’. Bagi saya, itu jawaban yang ambigu. Penunjukan Plt yang menggantikan Bangkit tanpa penjelasan dan dasar yang jelas itu bentuk arogansi DPW dan indikator kemunduran partai,” ujar Teguh.
Konflik ini sebenarnya sudah berlangsung sejak Januari 2026. Saat Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan serah terima jabatan DPD PSI Kota Semarang di sebuah hotel kawasan Gayamsari, 13 DPC melakukan walk out dan menyatakan mosi tidak percaya. Saat itu, persoalan utamanya adalah kembalinya Melly Pangestu sebagai Sekretaris DPD, yang sebelumnya pernah disomasi dan dinilai bermasalah oleh kader.
Demokrasi Internal yang Mati Suri
Sekretaris Jenderal DPD PSI Kota Semarang yang ikut mundur, Bayu Roma Wan, menegaskan bahwa langkah ini adalah sikap politik dan tanggung jawab moral. Ia menilai demokrasi internal partai tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Kami mengambil langkah ini sebagai sikap politik. Biarkan pengurus-pengurus yang dianggap lebih mampu untuk membumikan partai ini. Kami tetap menjadi kader biasa PSI, matur suwun sanget untuk PSI, matur suwun sanget untuk Mas Kaesang,” pungkas Bayu.
DPP dan DPW Bungkam, Janji Evaluasi
Hingga berita ini diturunkan, Senin (23/2/2026), baik DPW PSI Jawa Tengah maupun DPP PSI belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait pengunduran diri massal tersebut. Namun, dari sumber internal partai, DPP dikabarkan akan melakukan evaluasi mendalam dan berupaya menyelesaikan masalah secara baik-baik.
Sebelumnya, pada tahun 2023, Ketua DPD PSI Kota Semarang yang kini menjabat sesuai SK DPP, Melly Pangestu, pernah menyatakan bahwa tidak ada pihak yang mempersulit pengunduran diri kader, namun harus mengikuti prosedur dan fatwa integritas yang berlaku.
Catatan Redaksi
Peristiwa ini menjadi ironi di tengah ambisi besar PSI yang ingin menjadikan Jawa Tengah sebagai “kandang gajah” baru. Di level akar rumput, justru terjadi keretakan yang tidak sederhana. Mundurnya 13 DPC secara serempak bukan sekadar angka, melainkan sinyal bahwa demokrasi internal partai sedang diuji.
Aspirasi 13 cabang tingkat kecamatan yang coba disampaikan melalui berbagai kanal, surat resmi, WhatsApp, bahkan DM Instagram ke Ketua Umum, nyatanya bertepuk sebelah tangan. Di era digital yang katanya memudahkan komunikasi, saluran tersebut justru menjadi tembok beton yang tak mampu ditembus suara kader biasa.
Frasa “tanya saja ke DPP” yang dilontarkan DPW menjadi cermin lepas tangannya elite wilayah. Padahal, fungsi intermediasi adalah nyawa dari organisasi politik yang sehat. Ketika jembatan komunikasi runtuh, yang tersisa hanyalah keputusan sepihak yang berujung pada arogansi.
Pengembalian plang dan pencopotan stiker di kantor DPD bukan sekadar simbol. Ia adalah bahasa tubuh politik yang menyuarakan kekecewaan mendalam. Bahwa partai yang ingin besar harusnya tumbuh seperti pohon, semakin tinggi, semakin kokoh akarnya, bukan justru meninggalkan akar-akar itu sendiri.
Kini, dengan 13 DPC mundur dan memilih menjadi kader biasa, PSI Kota Semarang kehilangan mesin politik di tingkat kelurahan yang selama ini menjadi garda terdepan. DPP berjanji evaluasi. Tapi apakah evaluasi akan menyentuh akar persoalan, atau sekadar formalitas belaka? Waktu yang akan menjawab.Yang jelas, peristiwa ini jadi pengingat bagi semua partai, bahwa kekuasaan tanpa komunikasi hanyalah arogansi yang berselimutkan struktur.
