UNGARAN TIMUR, PortalJateng.id – Jumat (6/3/2026) sore, Arief (56) berdiri di tepi ladangnya yang tinggal separuh. Ia menunjuk ke arah timur, ke sebuah jurang luas dengan kedalaman puluhan meter. Di seberang jurang itu, dulu ada jalan aspal yang ramai dilintasi kendaraan dari Ungaran menuju Demak. Sekarang jalan itu sudah lenyap, digantikan oleh tebing curam yang terus merambat mendekati pemukiman.
“Ini ladang saya dulu lebarnya 100 meter, sekarang tinggal 40 meter. Setiap hujan, tanah ambrol. Dulu tahun 2022 saya tanam singkong, satu malam bisa hilang 5–7 pohon. Saya kira maling, ternyata tanahnya bergerak sendiri,” kenang Arief, warga RT 04 RW 03 Dusun Bandungan, Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur.
Ia menyebut kejadian longsor pertama kali ia sadari pada Jumat malam, saat hujan lebat. Keesokan paginya jalan sudah retak, namun masih bisa dilewati mobil. Perlahan, retakan itu melebar, ambles, hingga akhirnya pada awal 2023 jalan benar-benar putus total. Kini, lima tahun berselang, bekas jalan itu telah berubah menjadi jurang sedalam 61–75 meter, dengan luas total longsor mencapai 31,5 hektar.
Kronologi Panjang, 2022–2026, Tanah Tak Pernah Berhenti Bergerak
Berdasarkan catatan yang dihimpun PortalJateng.id, bencana longsor di Desa Kalongan sudah berlangsung sejak 19 Februari 2022. Saat itu, jalan penghubung Kabupaten Semarang–Demak ini retak sepanjang 50 meter dengan kedalaman 2–3 meter. Akses utama ditutup, kendaraan dialihkan.
Memasuki awal Januari 2023, longsor semakin parah. Jalan terputus total dan tak bisa dilalui kendaraan. Di kawasan Perumahan Ungaran Asri Regency, longsor juga terjadi akibat buruknya drainase dan tidak adanya penahan tanah di lereng.
Hingga Oktober 2025, kajian geologis menunjukkan bahwa di bawah lokasi longsor terdapat sumber mata air besar dan aliran air purba yang menjaga kelembaban tanah, memicu pergeseran terus-menerus. Bidang gelincir berupa lapisan tanah liat dengan arah geser selatan ke utara membuat tanah terus bergerak. Diprediksi pergeseran masih akan berlanjut hingga 100 sampai 150 meter.
Pemerintah Kabupaten Semarang pun berencana menutup jalan secara permanen dan mengalihkan akses ke jalur lain. Namun hingga kini, warga masih beraktivitas di sekitar lokasi berbahaya, dan longsor terus meluas.
Ancaman Semakin Dekat, 20 Meter dari Rumah Warga
Hingga Maret 2026, pergerakan tanah dilaporkan mencapai radius 1,5 kilometer. Sebanyak 24 KK di Dusun Bandungan dan 24 KK di Dusun Dampu berada dalam zona risiko tinggi. Jarak antara tepi longsor dengan permukiman terdekat kini hanya tersisa sekitar 20 meter.
“Saya sebagai warga berharap pemerintah benar-benar melakukan langkah efektif. Setiap tahun kalau musim hujan longsor nambah, pejabat datang foto-foto, janji ini itu, tapi setelah itu diam lagi. Sudah lima tahun,” keluh Arief.
Ia juga menyoroti alarm peringatan dini (EWS) yang terpasang di lokasi. Alarm itu kadang bunyi terus padahal tidak ada apa-apa, saya rasa sudah rusak. Sekarang jalan sudah hilang, longsor terakhir awal Maret kemarin waktu hujan lebat.
Suara Lain, “Kalau Tak Ada Anggaran, Jadikan TPA Saja”
Warga lain, Mudzakir (59) , tak kuasa menahan kekesalan. Dengan nada tinggi ia berujar,
“Pak, kalau memang tidak ada anggaran untuk menangani longsor ini, ya buangin sampah aja di sini, jadikan TPA. Timbun dengan sampah, nanti kan lama-lama padat tanahnya. Daripada dibiarkan terus, tambah lebar.”
Ucapan setengah bercanda itu mencerminkan frustrasi warga yang merasa selama lima tahun tidak ada solusi nyata. Pola yang terjadi, musim kemarau tidak ada aktivitas perbaikan, musim hujan longsor kembali terjadi, lalu ditinjau, difoto, dijanjikan, dan berulang lagi.
Respons BPBD, Alat Digital dan Kajian Undip
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Semarang, Alexander Gunawan Tribiantoro, mengakui bahwa pergerakan tanah masih aktif.
“Kami pantau masih ada pergerakan aktif di bagian bawah. Dalam seminggu terakhir terlihat sekitar 5–10 meter tanah yang amblas,” katanya saat ditemui Jumat (6/3/2026).
Ia menyebut telah diperintahkan Bupati Semarang Ngesti Nugraha untuk berkoordinasi dengan provinsi dan kementerian guna menangani ancaman yang sudah mendekati pemukiman.
“Kami juga akan menggandeng tim dari Undip untuk menganalisis penyebab pergerakan selain faktor hujan lebat. Selain itu, bekerja sama dengan Badan Geospasial, kami akan memasang alat di sisi barat longsor. Alat di sisi timur saat ini masih manual, sedangkan yang baru nanti bersifat digital, bisa dipantau secara real-time melalui gawai, dan peringatan bisa disebar cepat jika darurat,” jelas Alexander.
Sebelumnya, pada Oktober 2023, telah dipasang dua unit LEWS (Landslide Early Warning System) di Dusun Bandungan dan Dampu. Namun efektivitasnya dipertanyakan warga.
Langkah Pemerintah Daerah, Huntara dan Jalan Alternatif
Bupati Ngesti Nugraha sebelumnya menyatakan bahwa lokasi longsor tidak mungkin diperbaiki. Pemerintah telah menyiapkan lahan seluas 2,5–2,6 hektare untuk pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak. Selain itu, status jalan desa di Dusun Kajangan akan ditingkatkan menjadi jalan kabupaten sebagai akses alternatif baru.
Sementara itu, pada 5 Maret 2026, Komandan Korem 073/Makutarama meninjau lokasi untuk memastikan penanganan optimal. Ia mengingatkan warga agar tetap waspada karena cuaca masih berpotensi hujan intensitas tinggi.
Signifikansi Longsor Kalongan, Bukan Sekadar Longsor Biasa
Longsor di Desa Kalongan masuk kategori bencana besar dengan skala luas dan dampak multiaspek:
· Luas area longsor mencapai 31,5 hektar, kedalaman hingga 75 meter, kemiringan 67 derajat.
· Akses transportasi terputus total, konektivitas Semarang–Demak terhambat.
· Ratusan keluarga terancam, beberapa rumah sudah rusak.
· Koordinasi lintas instansi (Kementerian PUPR, BNPP, Dinas ESDM Jateng, akademisi) menunjukkan tingkat keparahan yang luar biasa.
Namun, yang menjadi sorotan adalah lambannya penanganan. Sejak 2022 hingga 2026, belum ada tindakan konkret yang mampu menghentikan laju pergerakan tanah. Pola respons yang reaktif, hanya bergerak saat longsor terjadi, membuat warga semakin resah.
Catatan Redaksi
Longsor Kalongan adalah potret buram manajemen bencana yang setengah hati. Di satu sisi, pemerintah punya rencana besar, relokasi, jalan alternatif, alat canggih. Di sisi lain, eksekusi berjalan lambat, sementara tanah tak pernah berhenti bergerak.
Keluhan warga seperti Arief dan Mudzakir bukan sekadar luapan emosi, melainkan alarm bahwa pendekatan birokrasi yang kaku harus diubah.
Alat EWS digital dan kajian Undip memang langkah maju, tapi warga butuh lebih dari sekadar peringatan. Mereka butuh kepastian, kapan tanah ini berhenti, kapan mereka bisa tidur tanpa khawatir rumahnya ambles?
Longsor ini bukan hanya soal geologi, tapi juga soal kepercayaan publik terhadap pemerintah yang hadir atau sekadar hadir saat musim hujan.
