JEPARA – Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten Jepara memberikan update data tingkat kemiskinan ekstrem yang melanda Kabupaten Jepara, angka tahun 2022 naik dua kali lipat lebih besar dari tahun lalu.
Jumlah kemiskinan ekstrem mengalami peningkatan drastis mencapai 1,82 persen, padahal di tahun sebelumnya hanya 0,69 persen.
Hal tersebut, disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Jepara, Edy Supriyanta sewaktu membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Selasa 30 Mei 2023.
“Kalau saya ke daerah itu ya saya lihat sudah bagus, tapi kemiskinan ekstremnya kok malah meningkat,” papar Edy Supriyanta.
Sementara, Kepala BPS Jepara, Manggus Suryono menjelaskan, angka kemiskinan yang digunakan Pemkab Jepara berdasarkan data tahun 2022.
Setidaknya, ada dua macam survei, yakni makro dan mikro. Angka kemiskinan tersebut, dikumpulkan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).
“Data makro tidak bisa dijadikan patokan satu-satunya, butuh mikro yang lebih spesifik dan detail. Ada by name by address pula. Untuk Susenas 2023, masih menunggu BPS Pusat,” terang Manggus.
Predikat miskin ini, menjadi perhatian Ketua DPRD Jepara, Haizul Maarif. Menurutnya, Pemerintah Daerah (Pemda) mesti memperhatikan program prioritas.
Dari data menunjukkan tahun 2020 lalu sebanyak 91,14 ribu orang masuk kategori miskin. Sedangkan 2021 naik menjadi 95,22 ribu orang. Ada kenaikan sebesar 0,27 persen.
Selain predikat miskin, predikat tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT) turut disoroti. Padahal, kata dia, Jepara memiliki banyak perusahaan (investor).
“4,3 persen itu sudah sangat tinggi, banyaknya investasi harus berjalan lurus dengan peningkatan serapan tenaga kerja,” tutup Haizul ketika menggelar Musrenbang RKPD Jepara tahun 2023.
