Kabupaten Semarang — Proses pengadaan tanah pengganti aset SMK Negeri 1 Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, yang terdampak proyek pembangunan Jalan Tol Bawen–Yogyakarta, menjadi sorotan warga pemilik lahan dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
Mereka mempertanyakan transparansi proses penentuan hingga pembayaran tanah pengganti tersebut. Warga dan LSM meminta agar prosesnya dibuka secara jelas kepada publik. Surat KeberatanPerwakilan warga pemilik lahan yang ikut dalam proses penawaran tanah pengganti, yang didampingi LSM Gerakan Masyarakat Palagan Madani, telah mengajukan surat sanggahan dan keberatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
Dalam surat keberatannya, GMPM menyebut sejumlah hal yang perlu mendapat penjelasan. Khususnya mengenai mekanisme pemilihan lahan pengganti, proses penawaran, peninjauan lokasi, hasil appraisal, hingga dasar penentuan lahan yang akhirnya dipilih.
Sorotan tersebut salah satunya berkaitan dengan informasi pencarian lahan pengganti yang sebelumnya dilakukan secara terbuka melalui siaran YouTube SMKN 1 Bawen.
Dalam proses tersebut, disebutkan terdapat sejumlah pihak yang menawarkan lahan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah melalui SMKN 1 Bawen.
Setelah adanya penawaran, seharusnya terdapat proses verifikasi dan peninjauan lokasi. Hal ini untuk memastikan apakah lahan yang ditawarkan memenuhi spesifikasi dan persyaratan yang dibutuhkan sebagai tanah pengganti aset sekolah.
Keterangan Lurah BawenLurah Bawen, Agus Wibowo, saat ditemui wartawan di kantor Kelurahan Bawen pada Senin, 19 Oktober 2026, menjelaskan bahwa awalnya pihak sekolah melalui lisan meminta pihak kelurahan membantu mendata warga pemilik lahan di dekat lokasi sekolah.
Warga tersebut diminta mengajukan penawaran dan menyetorkannya ke pihak SMKN 1 Bawen.”Namun hingga sekarang belum ada penjelasan dan hasil dari panitia pengadaan lahan pengganti untuk proses lelang penawaran dan lahan siapa yang terpilih,” tutur Agus Wibowo.
Agus menjelaskan, ada tujuh pemilik lahan yang mengajukan penawaran lewat kelurahan. Penawaran itu sudah diajukan ke pihak panitia SMKN 1 Bawen, didampingi Lurah Bawen, dan disaksikan oleh Kepala Sekolah.
Namun, dalam pertemuan pada 14 September 2026 sekitar pukul 09.00 WIB di SMKN 1 Bawen, terdapat satu pemilik lahan yang disebut sebelumnya tidak termasuk pihak yang mengajukan penawaran.
Pemilik lahan tersebut diundang dalam proses pembahasan. Menurut versi sejumlah pihak, terdapat pembicaraan yang mengarah langsung kepada lahan milik pihak tersebut.
Hal ini kemudian menjadi pertanyaan bagi para pemilik lahan yang ikut penawaran dari awal. Mereka meminta LSM GMPM menjadi perwakilan pendampingan, agar dapat klarifikasi. Tujuannya supaya tidak menimbulkan persepsi adanya perlakuan khusus ataupun intervensi dalam proses penentuan tanah pengganti.Hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum dapat dikonfirmasi.
Suharyo dari GMPM menegaskan, pihaknya tidak menuduh pihak tertentu telah melakukan pelanggaran.”Kami meminta proses dibuka dan dijelaskan secara transparan, sehingga tidak menimbulkan dugaan adanya permainan atau konflik kepentingan,” kata Suharyo.
Ia menambahkan, pihaknya tidak menghambat proses penggantian lahan. Namun sebelum ditentukan siapa pemenangnya, prosesnya harus diulang secara fair dan terbuka.
“Mengingat bahwa tanah yang menjadi objek penggantian merupakan bagian dari aset negara, karena itu proses pengadaan maupun penggantian aset tersebut dinilai harus dilaksanakan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
PendidikanCabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, melalui Dofari, saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Senin, 19 Oktober 2026, menyatakan bahwa proses tersebut merupakan kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.Ia menyebut sudah ada tim teknis ber-SK yang menangani masalah pembayaran tanah pengganti aset SMKN 1 Bawen yang terkena proyek tol Bawen–Yogyakarta.
Sementara itu, konfirmasi dari PPK Tol Bawen–Yogyakarta, Fajri, yang berhasil dihubungi melalui pesan WhatsApp, menyatakan akan berkoordinasi dengan pihak Sekda Provinsi Jawa Tengah.Koordinasi itu terkait penentuan pemenang pemilik lahan pengganti aset SMKN 1 Bawen yang terkena proyek Jalan Tol Bawen–Yogyakarta.
Perlu dipahami bahwa persoalan yang dipersoalkan warga adalah proses pengadaan tanah pengganti. Ini berbeda dengan ganti rugi lahan terdampak proyek tol yang sudah dibayarkan kepada Pemprov Jawa Tengah.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah belum memberikan keterangan terkait surat keberatan yang diajukan GMPM.
Publik kini menunggu keterbukaan dari pihak terkait. Agar proses penggantian aset negara tersebut berjalan sesuai aturan, dan terbebas dari potensi konflik kepentingan maupun praktik yang merugikan keuangan negara.
