PEKALONGAN – Pemerintah Kota Pekalongan secara resmi memperpanjang status siaga banjir hingga 13 Februari 2026. Keputusan ini diumumkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada 2 Februari 2026, menyusul prakiraan cuaca yang masih menunjukkan potensi hujan hingga 9 Februari mendatang. Seluruh instansi terkait, dipimpin BPBD dan DPUPR, telah disiagakan untuk mengantisipasi segala kemungkinan.
Siaga Total dan Koordinasi Lintas Wilayah
Kalakhar BPBD Kota Pekalongan, Budi Su Heryanto, menegaskan kesiapan penuh aparatnya. “Kami berkoordinasi erat dengan kabupaten hulu (Pekalongan, Batang, Pemalang) dan memantau perkembangan cuaca serta debit sungai secara real-time,” ujarnya.
Penanganan darurat ini berada di bawah komando langsung Wali Kota Pekalongan, H.A. Afzan Arslan Djunaid (Aaf), dengan melibatkan koordinasi lintas OPD. Selain BPBD sebagai ujung tombak, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) bertanggung jawab penuh atas operasional infrastruktur pengendali banjir seperti pompa, drainase, dan bendung.
Belajar dari Sejarah: Dari Tanggap Darurat ke Solusi Jangka Panjang
Kota Pekalongan memiliki catatan panjang berjuang melawan banjir dan rob. Pada Februari 2020, banjir besar pernah merendam 14.000 warga dan merenggut satu nyawa, yang kemudian ditanggapi dengan penetapan status tanggap darurat bencana.
Beberapa tahun terakhir, upaya penanganan difokuskan pada infrastruktur berkelanjutan. Keberhasilan signifikan terlihat di Pekalongan Utara, yang sejak Januari 2025 dinyatakan bebas genangan berkat sistem tanggul laut, drainase, dan pompa terpadu, serta partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan.
Proyek strategis seperti Bendung Gerak Sungai Lodji yang ditargetkan rampung tahun 2024 lalu, merupakan bagian dari solusi jangka panjang untuk mengatur debit air dan menahan intrusi air laut.
Meski ada kemajuan, tantangan tetap ada. Genangan rob masih mengancam kawasan pesisir seperti Desa Depok, Siwalan, yang pada November 2025 lalu kembali tergenang akibat tanggul swadaya jebol. Warga setempat menantikan realisasi pembangunan tanggul permanen dan pompa air yang telah direncanakan tahun 2026.
Sementara itu, penanganan Sungai Bremi-Meduri yang kerap meluap juga terus menjadi perhatian, dengan DPRD Kota siap mengawal pengajuan anggaran ke Kementerian PUPR.
Dengan perpanjangan status siaga ini, seluruh elemen pemerintah dan masyarakat diharapkan tetap waspada dan kooperatif. Langkah antisipatif dan sinergi yang kuat menjadi kunci untuk meminimalisir dampak dan melindungi keselamatan warga Pekalongan dari ancaman air yang datang dari langit dan laut.
