Portaljateng.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko, kembali menyuarakan pentingnya perhatian lebih serius terhadap profesi guru sebagai tulang punggung sistem pendidikan.
Menurut Heri, jika ketidaklayakan kesejahteraan dan peluang karier guru terus dibiarkan, hal itu berpotensi mengikis talenta terbaik dari dunia pendidikan. Bahkan, dalam jangka panjang bisa berdampak pada kualitas pembelajaran di seluruh Provinsi Jawa Tengah.
Data tahun 2025 menunjukkan bahwa Jawa Tengah masih kekurangan ribuan tenaga pendidik di sekolah negeri, terutama di jenjang dasar dan menengah.
Berdasarkan catatan data Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), diperlukan sekitar 3.340 guru di berbagai jenjang, namun dari total itu hanya tersedia 1.042 formasi PPPK pada 2024, sehingga kekurangan yang tersisa tetap signifikan mencapai 2.298 guru.
“Kekurangan guru ini bukan sekadar angka administratif. Jika profesi pendidik terus diremehkan, termasuk potensi gaji yang belum sepenuhnya layak dan dukungan karier yang memadai, maka berpotensi menurunkan kualitas pendidikan secara sistemik,” ungkapnya.
Ia mengatakan, jika kondisi kekurangan guru ini terus berlanjut tanpa ada solusi pasti, akan membawa dampak yang berkelanjutan.
Misalnya, kata Heri, talenta terbaik di luar profesi pendidikan enggan masuk ke dunia guru. Hal ini dikarenakan persepsi kesejahteraan yang kurang menarik dibanding profesi lain dengan jenjang pendidikan setara.
Sebagaimana yang diketahui, guru honorer dan kontrak masih menjadi andalan di banyak sekolah. Padahal status ini seringkali diikuti oleh tingkat kompensasi yang jauh di bawah standar layak di banyak daerah.
“Sudah seharusnya, kita semakin melek kalau kesejahteraan guru akan berpengaruh langsung terhadap hasil belajar siswa dan performa sekolah,” katanya.
“Guru yang merasa dihargai secara finansial dan profesional cenderung menunjukkan komitmen tinggi dalam kegiatan pembelajaran dan relasi dengan murid,” lanjutnya.
Heri menyatakan, beberapa langkah konkret dapat dilakukan untuk memitigasi efek domino kekurangan guru.
Pertama, mempercepat rekrutmen guru Blberstatus PPPK dan ASN di daerah. Memurut Heri, langkah ini akan meningkatkan jumlah formasi dan mempercepat penempatan tenaga guru untuk meminimalkan kekurangan yang terjadi setiap tahunnya.
Kedua, mendorong kesejahteraan dan insentif kompetitif. Hal ini bisa dilakukan dengam meninjau mekanisme tunjangan dan insentif agar profesi guru lebih dikenal sebagai pilihan karier yang stabil dan layak secara ekonomi.
Ketiga, memperluas akses pelatihan dan sertifikasi profesi guru. Ini untuk membantu program-program seperti Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang membuka jalur peningkatan kompetensi sekaligus tunjangan profesi.
“Pendidikan unggul tidak hanya ditentukan oleh bangunan sekolah, tetapi oleh kualitas dan keberlanjutan profesi guru itu sendiri. Jika kita gagal menjaga talenta terbaik di ruang kelas, maka kita juga gagal mempertahankan kualitas generasi masa depan,” tuturnya.
Heri berharap, dengan pendekatan kebijakan yang lebih holistik, dari kesejahteraan guru hingga perencanaan kebutuhan tenaga pengajar secara tepat, Jawa Tengah dapat tetap mempertahankan standar pendidikan yang kompetitif dan inklusif.***
