Makassar – PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah dalam mendorong diversifikasi energi nasional, termasuk pengembangan pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG).
Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional melalui optimalisasi sumber energi domestik, di tengah dinamika harga energi global yang fluktuatif.
Area Head PGN Kawasan Timur Indonesia, Fuad Hamzah, menjelaskan bahwa wacana pemanfaatan CNG untuk berbagai segmen, termasuk rumah tangga, masih dalam tahap pembahasan dan kajian bersama pemerintah serta pemangku kepentingan terkait.
Menurutnya, berbagai aspek teknis dan operasional masih perlu dimatangkan, mulai dari skema distribusi, kesiapan infrastruktur, hingga model pemanfaatan yang paling sesuai bagi masyarakat.
“PGN pada prinsipnya mendukung upaya pemerintah dalam memperluas pemanfaatan energi gas bumi. Namun, implementasinya memerlukan kajian menyeluruh agar dapat berjalan secara efektif, aman, dan berkelanjutan,” ujar Fuad, Selasa (5/5/2026).
PGN menegaskan bahwa pengembangan CNG bukan semata sebagai pengganti energi tertentu, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk memperluas pemanfaatan gas bumi domestik.
Sebagai perusahaan dengan pengalaman dalam pengelolaan gas bumi, PGN telah memiliki kapabilitas distribusi baik melalui jaringan pipa maupun moda non-pipa seperti CNG dan LNG.
Saat ini, PGN didukung oleh infrastruktur CNG berupa 14 SPBG/Mother Station dan 4 Mobile Refueling Unit (MRU), serta telah melayani berbagai segmen pelanggan mulai dari transportasi, komersial, hingga industri di berbagai wilayah.
Di sisi lain, pemerintah terus mengkaji potensi pemanfaatan CNG sebagai bagian dari upaya efisiensi energi dan penguatan kemandirian energi nasional.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya menyampaikan bahwa pemanfaatan CNG telah mulai diterapkan di beberapa sektor dan tengah dikembangkan lebih lanjut untuk berbagai kebutuhan energi.
PGN memastikan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan guna mendukung kebijakan energi nasional sesuai dengan kapasitas dan kesiapan yang dimiliki.***
