YOGYAKARTA, PortalJateng.id – Ratusan organisasi masyarakat sipil, aktivis, akademisi, dan tokoh intelektual se-Tanah Air akan berkumpul di Universitas Gadjah Mada (UGM), Sabtu (30/5/2026). Mereka menggelar forum bertajuk Konferensi Republik: Meneguhkan Civil Society Pilar Republik.
Ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ini adalah konsolidasi nasional berbagai elemen masyarakat sipil. Forum ini menghadirkan ruang refleksi untuk berbagai pikiran yang selama ini tersebar.
Dipenuhi dipertemukan, dipertegas, dan diubah menjadi kehendak kolektif yang terorganisir.
Menyambung Panggilan Sejarah
Ketua Umum Panitia Konferensi Republik, Sudirman Said, menegaskan bobot sejarah pertemuan ini.
“Forum ini sejatinya ialah meneruskan panggilan sejarah. Republik ini digerakkan kehadirannya oleh civil society jauh sebelum negara hadir. Makanya, kerapatan civil society harus kembali dihadirkan sebagai poros yang turut aktif berkontribusi bagi hitam-putihnya Republik,” kata Sudirman.
Sejarah mencatat, imbuh Sudirman, masyarakat sipil yang sebagian besar dipimpin oleh kaum cerdas-tercerahkan selalu menjadi suluh terdepan bagi rakyat dan perubahan zaman. Bahkan, mereka menjadi penggerak utama menuju kemerdekaan.
Padahal kemunculan mereka adalah unintended consequences dari Politik Etis. Lebih-lebih, mereka minoritas di tengah rakyat Indonesia yang kala itu belum banyak yang melek huruf.
Kontribusi mereka bukan saja sebagai agen pencerah. Tapi yang lebih utama ialah pewakafan diri dan keteladanan laku konkret.
Siklus 20 Tahunan Bangsa
Sudirman memaparkan bahwa berkat gerakan masyarakat sipil, bangsa ini terus naik kelas. Tonggak-tonggaknya hampir serupa “siklus 20 tahunan”.
“Mari kita cermati. Sebermula adalah tonggak ‘Berbangsa’ (1908), diikuti ‘Bersatu’ (1928), lalu ‘Merdeka’ (1945), ‘Membangun’ (1966), hingga tiba saatnya ‘Berdemokrasi’ (1998). Setelah ‘Berdemokrasi’, sepantasnyalah negeri ini makin naik kelas. Pertanyaannya, apakah hari-hari ini negeri kita sedang naik kelas?” ujar Sudirman.
Tantangan yang Berbeda dari 1998
Sekretaris Umum Panitia, Yanuar Nugroho, mengingatkan bahwa tantangan hari ini menuntut cara yang berbeda dari masa Reformasi 1998.
“Dulu kita bersatu tentang apa yang tidak kita mau. Hari ini kita berhadapan dengan oligarki yang bekerja lewat hukum, regulasi, dan kendali narasi jauh lebih licin,” ujar Yanuar.
Masyarakat sipil mesti mulai memikirkan infrastruktur yang menyambungkan berbagai kelompok. Agar saling tahu, kenal, dan bergerak bersama.
“Republik ini tak kurang warga yang peduli. Tapi ia butuh penghubung yang menyatukannya,” tambah Yanuar.
Rangkaian Acara di UGM
Dalam kerangka pikir itulah Konferensi Republik dirancang. Forum sehari penuh yang akan berlangsung di kampus UGM ini akan dibuka dengan pidato pembuka oleh Wakil Rektor UGM, Arie Sujito.
Dilanjutkan dengan keynote address oleh Prof. Komaruddin Hidayat. Ketua Dewan Pers itu akan meletakkan dasar-dasar pandangan tentang relasi antara civil society dan kekuasaan dalam konteks krisis hari ini.
Setelah itu, konferensi akan bergerak ke sesi pleno. Membahas empat dimensi krisis secara bersamaan:
- Krisis representasi demokrasi
- Ketimpangan ekonomi dan pelemahan basis sosial
- Anatomi pelemahan institusi strategis
- Fragmentasi sosial dan depolitisasi publik
Tujuh panel paralel kemudian akan mendalami tema-tema yang lebih spesifik. Yakni:
- Model institusionalisasi partisipasi publik
- Strategi konsolidasi nasional civil society
- Keadilan ekonomi dan demokrasi ekonomi
- Supremasi hukum dan anti-korupsi
- Krisis ekologi dan batas-batas pertumbuhan
- Demokratisasi pengetahuan
- Model kewargaan aktif dan deliberatif
Puluhan Pembicara dari Berbagai Latar
Puluhan pembicara diagendakan hadir. Berasal dari pelbagai latar belakang, akademisi, praktisi hukum, ekonom, aktivis gerakan, hingga pemimpin lembaga sipil.
Antara lain:
- Jaleswari Pramodhawardani (Lab 45)
- Andi Widjajanto (eks-Gubernur Lemhannas)
- Arie Sujito (Sosiolog FISIPOL UGM)
- Romo Leo Kleden (IFTK Ledalero)
- Alissa Wahid (Jaringan Gusdurian)
- Prof. Zainal Arifin Mochtar (Guru Besar HTN UGM)
- Bhima Yudhistira (CELIOS)
- Titi Anggraini (Perludem)
- Victoria Fanggidae (The Prakarsa)
- Chandra Hamzah (eks-Komisioner KPK)
- Yanuar Nugroho (Nalar Institute)
Konferensi akan ditutup dengan sambutan Prof. Dr. Baiquni (Ketua Dewan Guru Besar UGM) dan Gita Wirjawan (Visiting Scholar Stanford University). Mereka akan membuka cakrawala tentang pentingnya membangun komunitas epistemik masyarakat sipil lintas-bangsa di Asia Tenggara.
Dua Hasil Konkret yang Diharapkan
Para penyelenggara konferensi menegaskan bahwa tema “Meneguhkan Civil Society Pilar Republik” bukan slogan seremonial.
Gerakan masyarakat sipil selama ini kerap berhenti pada ekspresi dan aspirasi. Namun tak banyak yang terkonversi menjadi kekuatan yang mengikat arah keputusan dan aksi.
Oleh sebab itu, Konferensi Republik diikhtiarkan untuk menghasilkan dua hal konkret:
- Rumusan bersama tentang peran civil society sebagai pilar republik
- Langkah-langkah konkret pasca-konferensi
Masyarakat sipil adalah denyut nadi demokrasi. Mereka hadir bukan untuk mengambil kekuasaan, tetapi untuk memastikan kekuasaan tidak melenceng dari jalurnya.
Dari Boedi Oetomo, Sumpah Pemuda, hingga Reformasi 1998 selalu ada kaum cerdas-tercerahkan yang menjadi suluh peradaban. Mereka minoritas, tapi suaranya menggema sepanjang zaman.
Kini, di tengah oligarki yang bekerja lewat hukum dan kendali narasi, masyarakat sipil harus menemukan cara baru. Tidak cukup hanya bersatu karena tidak suka. Harus ada infrastruktur yang menyambungkan, agenda yang mengikat, dan aksi yang terorganisir.
Konferensi Republik ini adalah ruang untuk memulai. Bukan sekadar berdiskusi, tapi merumuskan langkah nyata.
Semoga hasil konferensi ini tidak berakhir sebagai dokumen yang berdebu. Semoga semangat kebersamaan ini menjadi gerakan yang terus bergerak. Karena republik ini membutuhkan warganya yang peduli, bukan hanya saat krisis, tapi setiap hari.
