SEMARANG, PortalJateng.id – Pernahkah kita membayangkan negeri yang kaya raya, justru kekurangan di hadapan hartanya sendiri?
Indonesia adalah salah satu pengekspor batu bara terbesar dunia. Di bawah tanahnya, tersimpan energi yang cukup untuk menerangi ribuan pulau.
Namun akhir-akhir ini, sejumlah wilayah justru merasakan gelap bergilir, listrik padam di tengah aktivitas. Sementara kabar dari atas mengatakan, “tidak ada masalah”.
Ada dua cerita yang berjalan bersamaan.
Cerita dari Atas: Aman dan Terkendali
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meyakinkan publik. Total kebutuhan batu bara PLN tahun ini mencapai 154 juta ton. Dari jumlah itu, 134 juta ton sudah terikat kontrak.
Sisanya, sekitar 18 hingga 20 juta ton, sedang dikejar. “Overall enggak ada masalah,” katanya.
Ia juga mengakui adanya kendala teknis, batu bara kalori medium (5.200 kcal/kg) mulai langka karena kualitas cadangan menurun. Dan harga DMO (Domestic Market Obligation ) sebesar USD 70 per ton dinilai kurang menarik bagi pengusaha di tengah biaya produksi yang terus naik.
Cerita dari Bawah: Pemadaman Nyata
Di sisi lain, mantan Dirut PLN Dahlan Iskan membuka suara. Ia mengaku mendapat “curhat” dari pelaku kelistrikan, pasokan batu bara ke pembangkit mulai seret stok beberapa PLTU hanya tersisa 10 hingga 12 hari.
Kondisi itu memaksa pembangkit melakukan penghematan batu bara. Daya produksi dikurangi. Listrik yang sampai ke rumah-rumah pun ikut berkurang.
“Misalnya biasa bisa memproduksi 600 MW, ini memproduksi 400 saja, supaya batu baranya diolor,” kata Dahlan .
Akibatnya? Pemadaman bergilir melanda Tangerang Selatan, Depok, hingga kawasan Universitas Indonesia.
Masyarakat merasakan padam selama 2-3 jam, bahkan ada yang lebih dari 3 jam.
Akar Masalah: Antara Produksi, Harga, dan Pengawasan
Krisis ini bukan datang tiba-tiba. Ada beberapa benang kusut yang saling terkait:
| Faktor | Penjelasan |
|---|---|
| Target produksi diturunkan | Pemerintah menargetkan produksi batu bara 600 juta ton di 2026, jauh di bawah realisasi 790 juta ton di 2025. Tujuannya menekan kelebihan pasokan di pasar global, tapi dampaknya dirasakan di dalam negeri. |
| Harga DMO terlalu rendah | Harga patokan DMO USD 70/ton sudah berlaku sejak 2018. Sementara biaya produksi meningkat — termasuk akibat perang AS-Iran. Selisih dengan harga ekspor yang mencapai USD 140/ton membuat pengusaha lebih bersemangat mengekspor daripada memenuhi kebutuhan domestik. |
| Pengawasan yang longgar | Dahlan menyebut kewajiban DMO dilanggar habis-habisan. Ia meminta pemerintah mencabut izin tambang yang tidak mematuhi aturan. |
Refleksi untuk Kita yang Masih Punya Listrik
Kita kaya akan batu bara. Tapi kekayaan itu seolah tak cukup untuk menyalakan lampu di rumah sendiri.
Ini bukan tentang siapa yang salah. Tapi tentang sebuah pertanyaan yang terus mengusik, Mengapa negeri yang kaya, seringkali harus kekurangan?
Mungkin karena keseimbangan itu rapuh. Antara kepentingan ekspor dan kebutuhan dalam negeri. Antara harga yang adil bagi pengusaha dan biaya yang terjangkau bagi rakyat. Antara pernyataan resmi dan realita di lapangan.
Dahlan Iskan mengingatkan, batu bara ini “produk miliknya bangsa Indonesia”. Maka pengelolaannya seharusnya berpihak pada rakyat, bukan semata-mata angka ekspor atau keuntungan sesaat.
Kita tidak bisa menyelesaikan persoalan ini dengan satu keputusan. Tapi kita bisa mulai dari kesadaran, bahwa yang milik bersama harus dikelola dengan adil.
Bahwa pernyataan “aman” harus dibuktikan, bukan sekadar diucapkan. Dan bahwa rakyat yang merasakan padam, berhak mendapatkan penjelasan yang jujur, bukan sekadar kata “pemeliharaan”.
Pada akhirnya, listrik bukanlah sekadar arus. Ia adalah napas kehidupan.
Saat lampu padam, yang turut mati bukan hanya peralatan. Tapi juga kepercayaan.
Maka, mari kita berharap dan kita ingatkan bahwa kekayaan negeri ini dikelola untuk semua. Bukan untuk segelintir, bukan untuk ekspor semata. Tapi untuk menerangi rumah-rumah kecil yang menunggu di malam hari.
Catatan Redaksi
Dari ruang kecil yang hanya ingin mengingatkan, bukan menggurui.
