SEMARANG – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat sinergi untuk memperluas akses pembiayaan hijau bagi industri kecil dan menengah (IKM).
Upaya tersebut dilakukan untuk mendorong transformasi industri yang lebih berkelanjutan, meningkatkan efisiensi usaha, sekaligus memperkuat daya saing IKM di Jawa Tengah.
Kepala Direktorat Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Jawa Tengah, Taufik Andriawan, mengatakan keuangan berkelanjutan tidak hanya berkaitan dengan aspek lingkungan, tetapi juga perlu menyelaraskan kepentingan ekonomi dan sosial.
“OJK mendukung pengembangan ekosistem tersebut melalui kebijakan dan ketentuan yang mendorong pembiayaan bagi kegiatan usaha berkelanjutan,” ujar Taufik dalam Focus Group Discussion (FGD) Pembiayaan Hijau Industri Jasa Keuangan di Gedung Gradhika, Semarang, Senin (28/9).
FGD bertema “Kolaborasi Strategis: Mengurai Hambatan Pembiayaan Hijau pada Sektor Industri Kecil dan Menengah” tersebut mempertemukan pemerintah, regulator, industri jasa keuangan, akademisi, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.
Forum ini membahas sejumlah kendala yang masih dihadapi IKM dalam menerapkan praktik usaha berkelanjutan. Beberapa di antaranya adalah tingginya kebutuhan investasi, keterbatasan infrastruktur energi terbarukan, regulasi dan insentif yang belum memadai, keterbatasan sumber daya manusia, serta tuntutan sertifikasi untuk menembus pasar ekspor.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan pelaku industri perlu melihat transformasi hijau bukan semata-mata sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai peluang bisnis.
“Kita perlu mengubah cara pandang terhadap industri hijau. Industri hijau bukan hanya berbicara tentang lingkungan, tetapi juga tentang efisiensi. Transformasi hijau bukan sekadar kewajiban, melainkan peluang untuk meningkatkan daya saing usaha,” kata Taj Yasin.
Menurut dia, penguatan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan dan pelaku usaha diperlukan agar transformasi industri dapat berjalan sekaligus memberikan manfaat terhadap daya saing IKM.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, July Emmylia, menyampaikan bahwa Pemprov Jawa Tengah terus mendorong pengembangan industri hijau sebagai bagian dari transformasi industri yang berdaya saing dan berkelanjutan.
Dukungan tersebut antara lain dituangkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Industri Hijau di Provinsi Jawa Tengah.
Dari sisi industri jasa keuangan, pembiayaan berkelanjutan juga mulai menjadi bagian dari strategi perbankan. Strategy, Policy and Communication Department Head BNI, Poppy Irmasari, memaparkan implementasi Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) di BNI yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial.
Poppy menyebut pembiayaan BNI pada sektor yang eligible dalam TKBI telah mencapai 39,6% dari total portofolio kredit perseroan.
Sementara itu, Bank Jateng juga menyatakan komitmennya untuk mendukung transformasi industri dan penguatan UMKM di Jawa Tengah. Per 31 Agustus 2026, portofolio kredit hijau Bank Jateng tercatat sebesar Rp322,23 miliar.
Perwakilan Pimpinan Cabang Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Joni Anwar, mengatakan Bank Jateng menyediakan dukungan pembiayaan, termasuk melalui skema pembiayaan dengan bunga khusus sebesar 9%.
Selain pembiayaan, pengembangan skema pendanaan untuk efisiensi energi juga dinilai penting dalam memperluas akses pembiayaan hijau bagi IKM.
Guru Besar dan Dosen Magister Energi Universitas Diponegoro, Silviana, mendorong industri jasa keuangan mengembangkan skema pembiayaan efisiensi energi sebagai bagian dari portofolio keuangan berkelanjutan.
Menurut dia, skema pembayaran dapat dirancang dengan mempertimbangkan penghematan energi yang dihasilkan dari investasi tersebut. Dengan demikian, efisiensi biaya energi dapat menjadi salah satu sumber untuk mendukung pembayaran pembiayaan.
Di sisi pemerintah daerah, Analis Kebijakan Ahli Muda Biro BUMD/BLUD Provinsi Jawa Tengah, Jarot Mulyawan, menyampaikan tiga kerangka penguatan pembangunan berkelanjutan bagi IKM.
Ketiganya meliputi perluasan akses jasa keuangan, penguatan aspek keberlanjutan, serta pembinaan IKM melalui sinergi organisasi perangkat daerah (OPD), badan usaha milik daerah (BUMD), APBD, dan program tanggung jawab sosial perusahaan.
FGD tersebut juga diikuti perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Bappeda, BPS, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Biro Perekonomian Provinsi Jawa Tengah.
Dari sektor jasa keuangan, peserta berasal dari BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN, BSI, BCA, Bank Jateng, Perbarindo Jawa Tengah, PT Jamkrida Jateng, PT Asuransi Jasindo, PT Armada Finance Jateng, PT Sarana Jateng Ventura, PT Permodalan Nasional Madani (PNM), ADPI Jawa Tengah, dan Bursa Efek Indonesia (BEI) Jawa Tengah.
Forum tersebut juga melibatkan 50 pelaku IKM binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dari berbagai kabupaten dan kota.
Melalui forum ini, OJK dan Pemprov Jawa Tengah berharap terbentuk kesamaan pemahaman mengenai keuangan berkelanjutan, sekaligus teridentifikasinya peluang dan hambatan dalam pembiayaan hijau.
Hasil pembahasan selanjutnya diharapkan dapat menjadi masukan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan dan strategi untuk memperluas akses pembiayaan bagi IKM serta mendorong pertumbuhan industri yang lebih berdaya saing dan berkelanjutan.
