SEMARANG – Keterbatasan fiskal menuntut pemerintah daerah semakin cermat mengelola anggaran agar setiap belanja publik memberikan hasil nyata.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mendorong penguatan pengawasan keuangan dan pendampingan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan pembangunan berjalan efektif sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi daerah.
Ahmad Luthfi menilai, kolaborasi BPKP dengan pemerintah kabupaten dan kota menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.
Pengawasan tidak hanya dibutuhkan untuk memastikan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan, tetapi juga untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan.
“Para bupati, wali kota kita merupakan mitra strategis dari BPKP,” kata Luthfi seusai mengukuhkan Ayi Riyanto sebagai Kepala Perwakilan BPKP Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jumat (9/10/2026).
Ayi menggantikan Buyung Wiromo Samudro yang mendapat penugasan baru sebagai Kepala Perwakilan BPKP Banten.
Menurut Luthfi, pemerintah daerah perlu memanfaatkan pendampingan dan ruang konsultasi dengan BPKP untuk memperbaiki tata kelola sekaligus memperkuat pengawasan keuangan.
Langkah ini dinilai relevan ketika kemampuan fiskal terbatas, sementara kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik terus berjalan.
Di tengah kondisi tersebut, pemerintah daerah dituntut mengoptimalkan sumber daya yang tersedia serta membuka ruang pertumbuhan melalui investasi dan pengembangan potensi ekonomi.
“Dengan pergantian ini akan menambah perkembangan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah untuk lebih progresif lagi,” ujar Luthfi yang memimpin Jawa Tengah bersama wagub Taj Yasin.
Ruang lingkup pengawasan BPKP, lanjut Luthfi, juga mencakup badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), rumah sakit, hingga perusahaan nasional yang beroperasi di Jawa Tengah. Kolaborasi pengawasan dinilai penting untuk mendukung tata kelola yang lebih baik di berbagai sektor.
Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, Setya Nugraha, menyatakan kesiapan lembaganya melanjutkan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
“BPKP Perwakilan Jawa Tengah siap berkolaborasi dengan Pak Gubernur beserta jajaran untuk mendukung, menyukseskan, memajukan, dan apa yang sudah bagus akan terus dipertahankan dan sekaligus ditingkatkan untuk kemajuan Jawa Tengah,” kata Setya.
Ia turut mengapresiasi capaian pembangunan Jawa Tengah, termasuk peningkatan indeks pembangunan manusia, penurunan angka kemiskinan, dan penurunan prevalensi stunting.
Tantangan ke depan yakni menjaga capaian tersebut melalui pengelolaan anggaran dan program pembangunan yang semakin efektif.
Pengawasan yang kuat diharapkan membantu pemerintah memastikan sumber daya publik tidak sekadar terserap secara administratif, tetapi juga menghasilkan perbaikan layanan dan kesejahteraan masyarakat.*
