SEMARANG – Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia (DPD REI) Jawa Tengah menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Wisma Perdamaian Semarang, Rabu (11/2/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-54 REI.
Kegiatan ini menjadi momentum konsolidasi pengembang perumahan dalam memperkuat kolaborasi dengan pemerintah guna mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah.
Ketua DPD REI Jawa Tengah, Harmawan Mardiyanto, menyampaikan Rakerda merupakan forum strategis untuk menyatukan visi dan langkah seluruh anggota REI Jateng. Menurutnya, tantangan pemenuhan kebutuhan perumahan membutuhkan sinergi yang kuat antara pengembang, pemerintah, dan sektor perbankan.
“REI Jawa Tengah berkomitmen mendukung Program 3 Juta Rumah melalui pembangunan perumahan yang berkualitas, baik rumah komersial maupun rumah subsidi,” ujar Harmawan.
Hingga akhir 2025, DPD REI Jawa Tengah memiliki 2.266 anggota yang tersebar di tujuh komisariat. Para anggota tersebut aktif berkontribusi dalam penyediaan perumahan, khususnya rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Pada tahun 2025, Jawa Tengah tercatat sebagai penyumbang rumah FLPP terbesar kedua secara nasional. Capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi REI dengan berbagai asosiasi pengembang perumahan serta dukungan perbankan.
“Dalam dua tahun terakhir, kualitas rumah FLPP di Jawa Tengah terus meningkat dan proyek-proyeknya telah dua kali dikunjungi langsung oleh Menteri PKP,” kata Harmawan.
Ia juga mengungkapkan rencana agenda nasional perumahan yang direncanakan berlangsung pada Juli 2026 di Jawa Tengah dan dijadwalkan akan dihadiri oleh Menteri PKP bersama Presiden Prabowo Subianto.
Mewakili Ketua Umum DPP REI, Ketua Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) DPP REI MR Priyanto menegaskan bahwa REI di usia ke-54 semakin meneguhkan perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam penyediaan hunian layak dan terjangkau.
“REI tidak hanya bergerak di sektor bisnis properti, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam mendukung penyediaan hunian bagi masyarakat,” ujarnya.
Priyanto menjelaskan bahwa sektor perumahan memiliki dampak besar terhadap perekonomian. Pembangunan satu unit rumah mampu menggerakkan lebih dari 170 jenis usaha turunan dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Ia juga menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi pengembang, mulai dari proses perizinan, tata ruang, hingga pembiayaan. Meski demikian, ia mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dinilai progresif dan solutif.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan komitmen Pemprov Jateng dalam mendukung Program 3 Juta Rumah. Saat ini, kebutuhan rumah di Jawa Tengah mencapai sekitar 1,33 juta unit.
Ia menjelaskan bahwa sekitar satu juta unit di antaranya merupakan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem yang akan dipenuhi melalui program Satu RW Satu Rumah Layak Huni.
Adapun sisanya merupakan kebutuhan rumah baru yang akan dipenuhi melalui kolaborasi dengan pengembang dan asosiasi perumahan seperti REI Jateng dan lainnya.
Terkait tata ruang dan perlindungan lahan hijau, Luthfi menegaskan Pemprov Jateng terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta Kementerian ATR/BPN.
“Pembangunan perumahan harus berjalan seimbang dengan perlindungan lingkungan. Prinsip kami adalah komunikasi, evaluasi, dan solusi bersama,” tegasnya.
Gubernur berharap Rakerda REI Jawa Tengah mampu menghasilkan langkah strategis yang konkret untuk mempercepat penyediaan perumahan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.***
