SEMARANG – Keberhasilan Demak dan Kabupaten Semarang menekan prevalensi stunting hingga kisaran 2 persen bakal dijadikan model untuk mempercepat penurunan stunting di daerah lain di Jawa Tengah.
Bahkan, apa yang telah dilakukan dua daerah tersebut akan ditiru dan dijadikan menjadi model ke berbagai daerah di Indonesia untuk mempercepat penurunan stunting.
Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Setwapres, Eddy Cahyono Sugiarto, mengatakan, prevalensi stunting nasional saat ini berada di angka 19,8 persen. Pemerintah menargetkan angka tersebut turun menjadi 14-15 persen pada 2029.
Menurut Eddy, pencapaian target tersebut membutuhkan komitmen kepala daerah dan kerja lintas sektor. Sebab, ujarnya, persoalan stunting tidak hanya berkaitan dengan asupan gizi, tetapi juga sanitasi, lingkungan, infrastruktur, serta kondisi sosial keluarga.
Ia mengapresiasi dan mengacungi jempol Pemkab Demak dan Kabupaten Semarang dalam menurunkan stunting. Hal itu dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain, kata Eddy, usai Rapat Koordinasi Teknis dan Advokasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara di Hotel Novotel, Kota Semarang, Selasa (22/9/2026).
“Tadi juga ada good lessons dari dua kabupaten yang akan kami replika untuk ditiru di daerah lain, tidak hanya regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, tetapi seluruh Indonesia. Semoga apa yang sudah dilakukan Jawa Tengah ini bisa menjadi trigger daerah lain melakukan langkah serupa,” ungkap Eddy.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, meminta daerah dengan prevalensi tinggi tidak bekerja sendiri, tetapi belajar dan mereplikasi praktik dari Demak dan Kabupaten Semarang dengan intervensi lintas sektor.
Saat ini, prevalensi stunting Jawa Tengah berada di angka 9,77 persen. Namun, angka tersebut masih menyimpan kesenjangan antarwilayah. Sejumlah daerah tercatat memiliki prevalensi jauh lebih tinggi dibandingkan Demak dan Kabupaten Semarang.
“Penanganan ini sudah baik. Ada dua kabupaten yang dijadikan model penanganan stunting bagi kabupaten/kota lain untuk meniru, yaitu Demak dan Semarang. Mereka masing-masing sudah mencapai angka 2-an persen,” kata Ahmad Luthfi yang memimpin Jateng bersama Wagub Taj Yasin.
Ia menyebut Wonosobo, Banjarnegara, dan Purbalingga, sebagai daerah yang perlu mendapat perhatian lebih dalam upaya percepatan penurunan stunting. Pemprov Jateng akan mengerahkan organisasi perangkat daerah terkait untuk melakukan intervensi secara terpadu.
Menurut dia, pendekatan yang digunakan bukan sekadar menyalin program, melainkan melakukan amati, tiru, dan modifikasi (ATM) terhadap praktik yang telah terbukti berjalan di Demak dan Kabupaten Semarang.
“Ini nanti akan kita intervensi dengan dinas terkait. Nanti akan kita keroyok seluruh daerah untuk belajar dengan Demak dan Semarang,” tegasnya.
Luthfi menekankan, penanganan stunting tidak bisa dibebankan kepada satu instansi. Persoalan tersebut berkaitan dengan banyak aspek kehidupan masyarakat, mulai dari kesehatan, gizi, pendidikan, pola asuh, sanitasi, lingkungan, hingga kondisi sosial dan ekonomi keluarga.
Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa harus mengetahui peran masing-masing dan bergerak dalam satu penanganan yang terintegrasi.
Dukungan nonpemerintah juga mulai diperkuat. Luthfi menyebut kontribusi Baznas dan CSR Bank Jateng untuk mendukung berbagai kegiatan penurunan stunting hingga saat ini hampir mencapai Rp 21 miliar.
“Ini adalah penanganan yang komprehensif, milik kita bersama agar Jawa Tengah dan nasional menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Luthfi juga menyoroti pentingnya validitas data dalam penanganan stunting. Menurutnya, angka prevalensi tidak boleh berhenti sebagai statistik, tetapi harus menjadi dasar untuk menentukan siapa yang membutuhkan intervensi dan bentuk penanganan yang tepat.
Ia mencontohkan hasil pemeriksaan dokter spesialis keliling atau Speling di Wonosobo. Dari 10 balita yang diperiksa, sembilan di antaranya diketahui mengalami stunting.
Temuan tersebut, kata Luthfi, menunjukkan perlunya penguatan validasi data hingga tingkat lapangan agar pemerintah tidak keliru menentukan sasaran program.
Dengan menjadikan daerah yang berhasil sebagai rujukan dan mengerahkan intervensi lintas sektor, Ahmad Luthfi menargetkan penanganan stunting di Jawa Tengah tidak berhenti pada penurunan angka prevalensi.
Ia ingin memastikan anak-anak yang menjadi sasaran benar-benar mendapatkan layanan kesehatan, gizi, lingkungan, dan dukungan keluarga yang dibutuhkan.
“Maka saya tekankan daerah dengan stunting tinggi, kualifikasi data harus dilakukan mobilisasi, harus valid sehingga penanganan stunting bisa tepat sasaran, terprogram, berlanjut dan berkelanjutan. Tidak boleh hanya sebatas data,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Budi Setiyono, mengatakan persoalan stunting di Indonesia masih membutuhkan penanganan serius dan berkelanjutan.
Salah satu upaya yang akan disinergikan adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Menurut Budi, integrasi program tersebut dapat memperkuat intervensi pada kelompok sasaran yang rentan mengalami persoalan gizi.
“Kalau prevalensi stunting nasional pada 2024 bisa mencapai 19,8 persen, maka dengan adanya MBG khusus sasaran 3B itu akan bisa mengakselerasi capaian lebih progresif. Maka kita ingatkan kepala daerah untuk memanfaatkan distribusi MBG itu sehingga target penurunan stunting tercapai,” katanya.
