PORTALJATENG — Pemilihan Umum Raya Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Pemira KM Unnes) Tahun 2023 meninggalkan sejumlah catatan hitam. Mulai dari profesionalitas hingga independensi penyelenggara disoal dalam kontestasi tahunan pemilihan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) tersebut.
Menyoal profesionalitas, salah satu pegiat politik di Unnes, D memaparkan, pada Jumat (9/12/22) pasangan calon (paslon) presma dan wapresma BEM KM Unnes tahun 2023 pengambilan berkas, Jumat (9/12/22) di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Raya (KPUR). Tidak ditemukan satupun pengurus KPUR.
Sebagai informasi, berdasarkan akun instagram @kpurkmunnes, sebagaimana isi dari Juklak dan Juknis Pemira KM Unnes, masa pengambilan berkas mulai dari 8 sampai 11 Desember 2022.
“Sesampainya Paslon tersebut di sekretariat KPUR, tidak ada satupun komisioner yang menjaga,” papar D kepada Reporter, Jumat (6/1/23).
Hal tersebut, dibenarkan oleh ketua Badan Pengawas Pemira (Banwasra) Sabrang. Ia mengatakan, terdapat paslon mendatangi sekretariat KPUR untuk mengambil berkas pencalonan. Namun, kantor kosong tidak ada anggota KPUR.
“Iya betul, saya tahu karena antara sekretariat KPUR dan Banwasra berdekatan. Ketika paslon tersebut bertanya keberadaan staff KPUR, saya sendiri tidak mengetahui. Dan saya menganjurkan untuk ditelepon saja,” terang Sabrang kepada Reporter, Jumat (6/1/23).
Sementara itu, Ketua KPUR, Nasrullah, sewaktu dihubungi lebih dari tiga kali oleh Reporter, pihaknya tidak kunjung merespon dan tidak memberikan keterangan.
Lebih lanjut, tahapan verifikasi berkas dan penetapan nomor urut calon tidak sejalan dengan Juknis. Menurut D, KPUR tidak menaati Juknis Pasal 11 ayat (1), yakni 17 Desember 2022 Jam 19.00 WIB.
“Jadi KPUR secara mendadak mengeluarkan surat undangan Nomor 003.02/KPUR KM UNNES/XII/2022 berisikan jadwal tahapan verifikasi berkas dan penetapan calon di 17 Desember 2022 Jam 10.00 WIB, tidak sebagaimana Juknis yang disampaikan di awal,” terang D.
