Semarang – Sektor perbankan di Jawa Tengah menunjukkan pertumbuhan yang positif meskipun dalam tekanan perlambatan ekonomi global dan ketidakpastian domestik. Hingga Juli 2025, Dana Pihak Ketiga (DPK) di wilayah ini tumbuh sebesar 1,78 persen secara tahunan menjadi Rp469,23 triliun. Sementara itu, penyaluran kredit meningkat 1,44 persen (yoy) dengan nilai total sebesar Rp420,96 triliun.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, menyampaikan, perbankan di Jawa Tengah secara umum masih mampu menjaga fungsi intermediasinya di tengah berbagai tantangan.
“Kinerja perbankan di Jawa Tengah masih relatif stabil. Meskipun aset mengalami sedikit kontraksi, namun penyaluran kredit tetap tumbuh dan DPK juga meningkat. Ini menandakan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan masih tinggi,” ujarnya melalui keterangan pers pada Selasa (30/9) di Semarang.
Hanya saja total rasio kredit bermasalah atau rasio Non Performing Loan (NPL) pebankan di Jawa Tengah pada Juli 2025 sebesar 6,01 persen dengan nominal Rp.25,29 triliun, masih harus menjadi perhatian.
Total aset perbankan secara keseluruhan di Jawa Tengah mengalami kontraksi tipis sebesar -0,09 persen (yoy), turun menjadi Rp579,51 triliun. Perbankan konvensional atau Bank Umum masih menjadi penopang utama sektor ini, dengan total aset mencapai Rp528,42 triliun, meskipun tercatat terkontraksi 0,16 persen (yoy).
Bank Umum di Jawa Tengah berhasil menghimpun DPK sebesar Rp429,68 triliun atau tumbuh 1,85 persen (yoy). Kredit yang disalurkan juga meningkat sebesar 1,70 persen (yoy) menjadi Rp383,13 triliun. Rasio NPL terjaga 4,77 persen dengan nominal Rp.18,27 triliun. Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) yang mencapai 89,17 persen menjadi indikator bahwa bank umum tetap menjaga kinerja intermediasinya secara sehat dan proporsional.
“Untuk menjaga kualitas aset, kami terus melakukan pengawasan secara intensif kepada bank. Kami juga mewajibkan perbankan untuk membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang memadai, agar risiko kredit dapat diminimalisir,” tegas Hidayat.
Sementara itu, Bank Perkreditan Rakyat dan BPR Syariah (BPR/S) juga mencatatkan pertumbuhan positif. Aset BPR/S naik sebesar 0,69 persen (yoy), seiring dengan pertumbuhan DPK sebesar 1,04 persen menjadi Rp39,55 triliun. Kredit yang disalurkan oleh BPR/S mencapai Rp37,83 triliun, mencerminkan peran BPR/S yang masih aktif dalam mendukung pembiayaan skala mikro dan UMKM di daerah.
Namun kualitas kredit BPR/S bulan Juli masih menjadi perhatian karena rasio kredit bermasalah atau rasio Non Performing Loan (NPL) sebesar 18,55 persen dengan nominal Rp7,02 triliun.
Adapun perbankan syariah di Jawa Tengah menjadi salah satu segmen yang mencatatkan pertumbuhan signifikan. Aset perbankan syariah naik 10,90 persen (yoy), disertai pertumbuhan DPK sebesar 10,45 persen menjadi Rp38,63 triliun. Pembiayaan syariah juga tumbuh 10,82 persen (yoy) dengan total Rp34,49 triliun. Meski demikian, rasio Non Performing Financing (NPF) tercatat sebesar 5,04 persen dengan nominal Rp.1,74 triliun yang turut menyumbang 6,87 persen terhadap total NPL perbankan di provinsi ini.
Melihat kinerja perbankan di wilayahnya, Hidayat Prabowo tetap optimistis bahwa tren positif ini akan berlanjut hingga akhir tahun, terutama dengan adanya potensi pemulihan sektor riil dan konsumsi domestik.
“Kami berharap perbankan bisa lebih agresif namun tetap prudent dalam menyalurkan kredit, khususnya kepada sektor-sektor produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tutupnya.
