Semarang – Desa Bejaten jadi daerah selanjutnya yang mendapat sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang langsung disambut antusiasme tinggi dari masyarakat. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menegaskan kebermanfaatan Program MBG, tidak hanya dalam aspek peningkatan gizi, tetapi juga dalam mendorong dampak sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.
Komisi IX DPR RI bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi program MBG kali ini di Balai Desa Bejaten, Kabupaten Semarang pada Minggu (15/2). Sosialisasi program penting dalam memberikan pembekalan ke masyarakat terkait pentingnya kebutuhan gizi sejak dini.
Anggota Komisi IX DPR RI, H. Muh Haris hadir bersama jajaran mitra kerja dan perwakilan Badan Gizi Nasional. Dalam pemaparannya, Muh Haris menekankan bahwa Program MBG merupakan langkah strategis negara dalam memastikan pemenuhan hak dasar masyarakat terhadap pangan yang berkualitas dan bergizi.
“Program MBG bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi sekaligus meningkatkan pengetahuan dan kesadaran gizi masyarakat. Selain itu, program ini juga diarahkan untuk memperluas akses terhadap makanan bergizi, mendorong pemanfaatan bahan pangan lokal, serta menciptakan lapangan kerja melalui pelibatan petani, nelayan, dan pelaku usaha pangan setempat,” ujar Muh Haris dalam sambutannya.
Menurutnya, kebermanfaatan program ini tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan, tetapi juga memberikan efek sosial dan ekonomi yang luas. Pelibatan berbagai unsur masyarakat dalam rantai pasok pangan menciptakan ekosistem yang saling menguatkan, mulai dari hulu hingga hilir.
Ia juga menegaskan pentingnya penerapan Pedoman Gizi Seimbang dalam setiap pelaksanaan program. Pendekatan ini menggantikan paradigma lama dengan konsep yang lebih komprehensif, seperti konsumsi aneka ragam pangan sesuai proporsi “Isi Piringku”, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, aktivitas fisik yang cukup, serta pemantauan berat badan secara berkala.
“Melalui sinergi lintas sektor dengan mengedepankan pemanfaatan bahan pangan lokal, penyusunan menu gizi seimbang sesuai standar kebutuhan gizi nasional dapat diterapkan, sekaligus memperkuat nilai kearifan lokal,” tambahnya.
Sosialisasi ini juga menjadi ruang edukasi bagi masyarakat agar memahami bahwa keberhasilan MBG sangat bergantung pada kolaborasi berbagai pihak. Implementasi program dinilai sebagai manifestasi nyata kehadiran negara dalam menjamin hak warga atas pangan yang berkualitas.
“Diperlukan kolaborasi multi-helix yang melibatkan pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mengawal efektivitas program ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan secara berkelanjutan,” tegas Muh Haris.
Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan masyarakat semakin memahami peran strategis MBG sebagai program yang tidak hanya memberikan makanan bergizi, tetapi juga membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya gizi seimbang, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi lokal. Program MBG pun diharapkan menjadi fondasi kuat dalam menciptakan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.***
