PEKALONGAN – Ramadan tahun ini kembali diwarnai operasi senyap. Selasa pagi (3/3/2026), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq di sebuah hotel kawasan Simpang Lima, Semarang . Ia langsung diterbangkan ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan intensif.
Fadia tak sendirian. KPK turut mengamankan dua orang lainnya, orang kepercayaan dan ajudannya, yang diamankan di lokasi yang sama. Operasi yang berlangsung dini hari itu menjadi OTT ketujuh KPK sepanjang 2026.
Tak hanya menangkap, penyidik KPK juga menyegel kantor Bupati di kompleks Pemkab Pekalongan. Berdasarkan pantauan dilapangan, setidaknya delapan ruangan dipasangi segel bertuliskan “DALAM PENGAWASAN KPK”. Ruangan tersebut meliputi:
· Kantor Bupati
· Kantor Sekretaris Daerah (Sekda)
· Ruang Kepala Dinas Koperasi dan UKM
· Kantor Satpol PP
· Bagian Umum dan Bagian Perekonomian
· Ruang Prokompim
· Dinperkim LH
· Dinas PU dan Tata Ruang
Akibatnya, aktivitas perkantoran mendadak lengang. Pegawai hanya diperbolehkan mengambil barang pribadi dengan pendampingan aparat.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan operasi ini. “Tim mengamankan sejumlah tiga orang, salah satunya adalah Bupati Pekalongan,” ujarnya. Namun ia masih bungkam soal detail kasus, pasal yang disangkakan, maupun barang bukti yang diamankan. Sesuai aturan, status hukum Fadia akan ditentukan dalam 1×24 jam.
Siapa Fadia Arafiq?
Perempuan kelahiran Jakarta, 23 Mei 1978 ini bukan nama asing. Putri penyanyi dangdut legendaris A. Rafiq ini sempat merilis lagu “Cik Cik Bum Bum” di era 2000-an sebelum banting setir ke politik. Karier politiknya melejit cepat. Ia menjadi Wakil Bupati Pekalongan (2011-2016), lalu naik jadi bupati dua periode, 2021-2026 dan 2025-2030 usai memenangi Pilkada 2020 dan 2024 lalu. Ia juga menjabat Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pekalongan.
Selama memimpin, ia populer dengan program-program populis seperti “Dalan Alus Rejeki Mulus” (perbaikan infrastruktur), “Kudu Sekolah” (wajib belajar), dan “Kesehatan Gratis Cukup KTP”. Gaya kepemimpinannya dikenal “tancap gas” tanpa pola 100 hari kerja.
Di balik citra populis itu, Fadia tercatat sebagai penyelenggara negara dengan kekayaan Rp 85 miliar berdasarkan LHKPN per 30 Maret 2025. Sebagian besar berupa tanah dan bangunan senilai Rp 74 miliar yang tersebar di Pekalongan, Bogor, hingga Semarang.
Fadia menikah dengan Ashraff Abu, penyanyi dangdut era 90-an asal India yang kini menjadi anggota DPR RI Fraksi Golkar. Pasangan ini dikaruniai enam anak.
Dampak di Pekalongan Mobil Dinas Mengantre di Polres
Di sisi lain, pengusutan kasus ini turut merembet ke aparat penegak hukum setempat. Dari analisis data dan pantauan di lapangan, di Polres Pekalongan Kota sejak pagi tadi, menunjukkan adanya aktifitas kendaraan dinas berpelat merah milik Pemkab Pekalongan terparkir rapi di halaman Mapolres. Kendaraan tersebut diduga kuat milik para pejabat yang tengah menjalani pemeriksaan intensif di dalam gedung sebelum kemungkinan diterbangkan ke Jakarta.
Wakil Bupati Pekalongan, Sukirman, mengaku belum mendapat informasi resmi terkait OTT yang menjerat atasannya. “Belum, belum. Kita cek dulu ya. Saya belum tahu,” ujarnya singkat.
Respons Partai Antara Prihatin dan Kecewa
Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menyatakan prihatin. “Kami tentu saja prihatin dan menyesal atas kejadian ini. Kami meminta dengan sangat kepada seluruh kader yang memegang amanat pemerintahan untuk menjalankan pemerintahan sesuai koridor tata pemerintahan yang baik,” ujarnya.
Wakil Ketua Umum Golkar, Ahmad Doli Kurnia, lebih tegas. “Kami sangat kecewa. Harus lebih berhati-hati dan tidak lagi mengambil kebijakan yang berpotensi melanggar hukum. Seharusnya setelah rentetan OTT sebelumnya, para kepala daerah bisa mengambil pelajaran,” tegasnya.
Ketua DPD Golkar Jateng, Mohammad Saleh, memilih sikap wait and see. “Kami menghargai proses hukum yang dilakukan KPK. Kita tunggu saja hasilnya dalam 1×24 jam. Kalau yang bersangkutan minta didampingi, kami siap,” ucapnya.
Sementara itu dari data yang kita himpun, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia sendiri, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Desember 2025 lalu, disebut sudah berulang kali mengimbau kader untuk tidak melanggar hukum.
Kasus Fadia menjadi OTT ketujuh KPK di 2026. Sebelumnya, Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo juga terjaring operasi serupa.
Yang Perlu Dicermati
Lokasi penangkapan di hotel Semarang menarik perhatian. Mengapa bupati Pekalongan diamankan di luar wilayahnya? Ini indikasi adanya transaksi atau pertemuan tertentu yang tengah dipantau tim KPK. Namun lembaga antirasuah masih merahasiakan pasal dan barang bukti.
Hari ini akan menjadi penentu status hukum Fadia. Dalam 24 jam ke depan, KPK harus memutuskan apakah ia ditetapkan sebagai tersangka atau tidak. KPK berjanji akan menggelar konferensi pers resmi pada Rabu (4/3/2026) untuk memaparkan detail kasus dan barang bukti yang disita.
Catatan Redaksi
Sahabat, operasi senyap di bulan suci ini mengingatkan bahwa korupsi tak kenal waktu. Fadia adalah figur publik dengan program populis dan citra pro-rakyat. Ia mewarisi popularitas dari sang ayah, lalu membangun karier politik di atas fondasi itu.
Dari panggung dangdut ke kursi bupati, lalu ke ruang pemeriksaan KPK, sebuah perjalanan yang penuh ironi. Di tengah program-program mulianya, ada operasi senyap yang menanti.
Kita tunggu perkembangan 24 jam ke depan. Semoga proses hukum berjalan adil. Yang penting bagi kita, jadikan ini pelajaran bahwa amanah publik adalah tanggung jawab besar, bukan sekadar popularitas.
 untuk memaparkan detail kasus dan barang bukti yang disita.){kind=link}