JAKARTA — Sejumlah kawasan pantai utara (Pantura) di Jawa Tengah (Jateng) menjadi prioritas utama dalam perlindungan, pembangunan, dan pengelolaan Pantura Jawa oleh pemerintah pusat.
Pembangunan kawasan tersebut untuk mengangani persoalan banjir rob, abrasi, hingga penurunan tanah.
Hal itu mengemuka dalam Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu, di Ballroom Gedung Mina Bahari III Lantai 1, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin, 4 Mei 2026.
Rapat dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan serta jajaran pemangku kepentingan.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), yang hadir mewakili Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, mengatakan, rapat tersebut menjadi penanda dimulainya tahapan pembangunan tanggul laut (giant sea wall) di kawasan Pantura Jawa.
“Rakor ini kick off untuk memulai pembangunan giant sea wall. Kajiannya sudah selesai di Jawa Tengah. Dari Badan Otorita Pantura Jawa itu sudah kulonuwun dengan kami sejak tujuh bulan yang lalu,” kata Taj Yasin.
Ia menyebut, langkah itu menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dalam menindaklanjuti pembangunan perlindungan pesisir dari Banten hingga Jawa Timur. Pemerintah daerah akan segera mengoordinasikan rencana tersebut dengan masyarakat, terutama di wilayah prioritas Jawa Tengah.
Dalam pembangunan tersebut, kata dia, daerah yang menjadi prioritas di Jawa Tengah ada di Kabupaten Demak, Kota Semarang, dan Kabupaten Kendal.
“Saya minta nanti bupati dan wali kota segera turun, berkoordinasi dengan masyarakat bahwa ini akan ada segera pembangunan giant sea wall,” kata Taj Yasin.
Menurut dia, pembangunan perlindungan pesisir itu tidak hanya ditujukan untuk mengatasi rob. Program tersebut juga diharapkan berdampak terhadap pemenuhan air bersih di kawasan Pantura Jawa Tengah melalui keberadaan kolam retensi.
Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, kawasan Semarang dan sekitarnya menjadi salah satu wilayah yang masuk prioritas penanganan awal, bersama Jakarta dan sekitarnya.
“Kita identifikasi, yang paling rentan adalah Jakarta dan Semarang dan sekitarnya secara simultan. Ada kurang lebih 565 kilometer dari barat hingga timur, tetapi tentu kita harus menentukan mana yang paling rentan terlebih dahulu untuk diintervensi,” kata dia.
AHY menegaskan, penanganan Pantura Jawa tidak bisa dilakukan secara seragam. Setiap wilayah memiliki kondisi dan kebutuhan berbeda, sehingga solusi harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah.
Ia mencontohkan, perlindungan pesisir tidak selalu berbentuk tanggul raksasa dari ujung ke ujung. Solusi dapat berupa kombinasi infrastruktur fisik, green solution, hingga pendekatan berbasis alam seperti mangrove.
Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Jawa (BOPPJ) Didit Herdiawan menyampaikan, penanganan Pantura Jawa akan dibagi berdasarkan segmentasi wilayah. Untuk Jawa Tengah, salah satu fokusnya berada di kawasan Kendal–Semarang.
Didit mengatakan, kawasan Teluk Jakarta dan Kendal–Semarang telah menjalani sejumlah kajian teknis, seperti soil investigation, batimetri, dan pendalaman model penanganan lapangan.
“Pelaksanaan kegiatan ini tentunya bersama-sama dengan pemerintah daerah setempat, tidak bisa sendiri-sendiri,” kata Didit.
Jawa Tengah memiliki garis pantai sepanjang 1.127,85 kilometer, dengan wilayah Pantura sepanjang 651,47 kilometer. Kawasan ini menjadi pusat aktivitas ekonomi sekaligus rentan bencana pesisir.
Sejumlah persoalan yang dialami di wilayah pesisir Jateng diantaranya abrasi, banjir rob, penurunan muka tanah, kerusakan ekosistem pesisir, dan pencemaran.
Pemprov Jateng telah menjalankan sejumlah upaya pengelolaan pesisir, antara lain rehabilitasi ekosistem melalui program Mageri Segoro, pengembangan ruang karbon biru, kawasan konservasi perairan, serta pembangunan sarana pelindung pantai.
Sepanjang 2025, penanaman sekitar 2,3 juta batang mangrove dilakukan melalui program Mageri Segoro bersama TNI, Polri, kelompok tani hutan, badan usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan pegiat lingkungan.
Sejumlah infrastruktur pelindung pantai juga didorong di Jawa Tengah, seperti Tol Tanggul Laut Semarang–Demak, tanggul pantai di Kota Pekalongan dan Rembang, breakwater di Kota Pekalongan, serta rencana Hybrid Sea Wall di Kabupaten Demak.
Dalam kegiatan ini, turut hadir sejumlah kepala daerah di wilayah Pantura Jawa Tengah, antara lain Kota Semarang, Kota dan Kabupaten Tegal, Demak, Kendal, Pemalang, Pekalongan, Rembang, dan Jepara.*
