BANJARNEGARA – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mulai memantapkan arah pembangunan Jawa Tengah tahun 2027 dengan menjadikan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi daerah.
Setelah infrastruktur diperkuat pada 2025 dan swasembada pangan dipacu pada 2026, sektor pariwisata diproyeksikan menjadi “mesin baru” penggerak ekonomi Jawa Tengah.
Komitmen itu ditegaskan Ahmad Luthfi saat memimpin Rembug Pembangunan Jawa Tengah di Pendopo Kabupaten Banjarnegara, Senin, 18 Mei 2026. Dalam forum tersebut, ia mulai mengintegrasikan peta jalan pembangunan provinsi dengan rencana pembangunan kabupaten/kota agar arah pembangunan 2027 berjalan selaras.
“Infrastruktur sudah dan swasembada pangan sudah kuat pada 2026, maka 2027 adalah pariwisata yang menjadi prioritas kita,” kata Ahmad Luthfi, yang memimpin Jawa Tengah bersama Wagub Taj Yasin itu.
Acara tersebut dihadiri Sekda Jateng Sumarno, Wakil Ketua DPRD Jateng Setya Arinugroho, serta para kepala daerah dari Banjarnegara, Wonosobo, Purbalingga, Banyumas, dan Cilacap.
Menurut Luthfi, integrasi peta jalan pembangunan itu merupakan tindak lanjut hasil Musrenbang tingkat provinsi yang telah selesai beberapa waktu lalu. Ia menilai usulan daerah masih minim yang mengarah pada pengembangan ekonomi syariah dan pariwisata berkelanjutan, padahal potensi di masing-masing wilayah sangat besar.
“Ajuan yang masuk ke provinsi belum banyak yang mengarah pada ekonomi syariah dan pariwisata berkelanjutan. Padahal potensi daerah kita luar biasa,” ujarnya.
Data Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan sektor pariwisata tumbuh signifikan sebesar 10,60 persen pada 2025. Kontribusi sektor tersebut terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah juga terus meningkat, dari 3,29 persen pada 2022 menjadi 3,74 persen pada 2025.
Sementara itu, jumlah kunjungan wisatawan melonjak dari 46,6 juta orang pada 2022 menjadi 74,4 juta orang pada 2025 atau naik hampir 60 persen. Jawa Tengah kini menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan domestik dari Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur, hingga wisatawan mancanegara.
“Pariwisata Jawa Tengah saat ini sudah menempati peringkat pertama dalam kunjungan wisata. Ini harus ditangkap sebagai peluang,” tegas Luthfi.
Ia menambahkan, pengakuan dunia internasional terhadap budaya Jawa Tengah, termasuk pengakuan UNESCO dan pengembangan Kota Batik di Pekalongan, menjadi modal besar untuk memperkuat sektor wisata berbasis budaya dan wisata ramah muslim.
Wilayah Banjarnegara, Wonosobo, Purbalingga, Banyumas, hingga Cilacap dinilai memiliki potensi besar untuk pengembangan wisata alam, agro, budaya, hingga desa wisata. Namun, menurut Luthfi, pemetaan potensi masih perlu diperkuat agar seluruh destinasi dapat tergarap optimal.
“Tahun 2027 kita sudah bisa take off. Ini akan kita dorong bersama,” katanya.
Bupati Banjarnegara, Amalia Desiana, siap menyelaraskan program daerah dengan arah pembangunan Pemprov Jateng. Salah satu fokus yang akan digarap adalah pengembangan destinasi wisata zona dua yang selama ini belum banyak tersentuh.
“Desa wisata menjadi magnet pertumbuhan ekonomi Banjarnegara. Potensi zona dua juga sangat besar untuk dikembangkan,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Plt Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya. Dijelaskan, Cilacap memiliki 19 desa wisata mandiri yang terus berkembang. Selain itu, kata dia, Pemkab Cilacap juga akan menata ulang sejumlah destinasi unggulan seperti Teluk Penyu dan Benteng Pendem agar menjadi kawasan wisata berkelanjutan.
“Kami juga akan mendorong pengembangan wisata syariah dan ekonomi syariah di Cilacap,” katanya.***
