PEKALONGAN – Perekonomian Jawa Tengah (Jateng) tetap tumbuh kuat di tengah ketidakpastian global. Pada triwulan II 2026, ekonomi Jateng tumbuh 5,71% secara tahunan (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa sebesar 5,65% dan nasional 5,29%.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Jawa Tengah Noor Nugroho mengatakan capaian tersebut menunjukkan perekonomian Jateng masih memiliki daya tahan yang kuat.
“Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tetap kuat didukung permintaan domestik yang terjaga, berlanjutnya investasi, serta kinerja sektor utama daerah,” ujar Noor dalam Media Briefing KPwBI se-Jawa Tengah di Pekalongan, Kamis (13/8/2026).
Media Briefing dihadiri KPwBI Provinsi Jawa Tengah, KPwBI Solo, KPwBI Tegal, dan KPwBI Purwokerto, sebagai bagian dari penguatan sinergi komunikasi kebijakan BI sekaligus langkah strategis BI di Jawa Tengah.
“BI berharap penguatan sinergi ini dapat menjaga kinerja ekonomi Jateng sekaligus mendorong pertumbuhan yang semakin inklusif, berdaya tahan, dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat,” lanjut Noor.
Adapun pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,31% yoy, ditopang mobilitas masyarakat saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha dan libur panjang. Investasi bahkan tumbuh 8,84% yoy seiring berlanjutnya pembangunan kawasan industri dan Proyek Strategis Nasional.
Sementara itu, konsumsi pemerintah mencatat pertumbuhan 15,69% yoy.
Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Jateng terutama ditopang industri pengolahan yang tumbuh 5,03% yoy, perdagangan 7,52%, serta penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh 12,80%.
Di sisi lain, stabilitas harga Jateng juga tetap terjaga. Inflasi pada Juli 2026 tercatat 2,60% yoy, berada dalam sasaran inflasi 2,5%±1% dan lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,88%.
Noor menyebut pengendalian inflasi terus dilakukan bersama pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat provinsi maupun 35 kabupaten/kota.
“Pengendalian inflasi kami lakukan secara end-to-end, terutama untuk komoditas pangan strategis, dengan memperkuat keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif,” katanya.
Penguatan tersebut dilakukan melalui peningkatan produktivitas pangan strategis, perluasan kerja sama antardaerah (KAD) antara wilayah surplus dan defisit, penguatan outlet pangan dan BUMD sebagai offtaker, serta digitalisasi data untuk membangun sistem peringatan dini.
Meski demikian, Bank Indonesia tetap mencermati sejumlah risiko yang dapat memengaruhi pertumbuhan. Hasil liaison BI dengan pelaku usaha pada triwulan II 2026 menunjukkan dunia usaha masih optimistis terhadap prospek ekonomi. Namun, kenaikan biaya produksi, pembiayaan, keandalan energi, serta dinamika perdagangan global masih menjadi perhatian.
“Penguatan permintaan domestik, keberlanjutan investasi, serta penciptaan iklim usaha dan pembiayaan yang kondusif menjadi penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah,” ujar Noor.
Untuk mendukung pertumbuhan, KPwBI se-Jateng juga memperkuat asesmen dan riset ekonomi, pengembangan UMKM dan ekonomi syariah, digitalisasi daerah, serta penyediaan data dan rekomendasi kebijakan.
BI juga mendorong akselerasi digitalisasi sistem pembayaran. Hingga Juni 2026, jumlah pengguna QRIS di Jateng mencapai 9,08 juta, menjadikan Jateng sebagai provinsi dengan jumlah pengguna QRIS terbanyak ketiga secara nasional. Sementara jumlah merchant mencapai 4,52 juta, atau terbanyak keempat secara nasional.
Perluasan akseptasi pembayaran digital terus dilakukan melalui Pekan QRIS Nasional (PQN) 2026 yang berlangsung 11–17 Agustus 2026 dan dirangkaikan dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.
Selain digitalisasi, BI memperkuat literasi Rupiah. Sepanjang paruh pertama 2026, sebanyak 49 kegiatan edukasi Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah telah dilaksanakan dengan menjangkau 29.909 peserta di Jawa Tengah.
Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah juga menjadi bagian dari strategi BI mendorong pertumbuhan yang inklusif. Penguatan ekosistem halal dilakukan melalui pendampingan sertifikasi halal, pengembangan Halal Value Chain (HVC), pembentukan Sekolah Pelopor Ekonomi Syariah (SPES), serta pengembangan zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat (KHAS) di lingkungan sekolah.
Menurut Noor, berbagai program tersebut merupakan bagian dari bauran kebijakan BI untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan dan program lintas wilayah dengan pemerintah daerah serta seluruh mitra strategis untuk menjaga stabilitas harga, memperluas digitalisasi, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan literasi Rupiah, serta mengoptimalkan berbagai sumber pertumbuhan ekonomi daerah,” tuturnya.
 tetap tumbuh kuat di tengah ketidakpastian global. Pada triwulan II 2026, ekonomi Jateng tumbuh 5,71% secara tahunan (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa sebesar 5,65% dan nasional 5,29%.){kind=link}