PEMALANG – Gagal panen tak boleh berujung pada petani terlilit utang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan skema perlindungan melalui asuransi pertanian agar petani yang mengalami puso, tidak terpaksa mencari modal dari pinjaman online (pinjol) maupun rentenir.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengatakan, petani yang mengalami gagal panen dapat mengajukan klaim asuransi yang disiapkan pemerintah. Skema tersebut menjadi salah satu langkah untuk menjaga petani tetap memiliki modal guna kembali menanam tanpa harus menanggung beban utang berbunga tinggi.
“Kalau gagal panen, tidak boleh pinjam rentenir dan pinjol. Gagal panen sudah ada Jamkrida, asuransinya ada,” kata Ahmad Luthfi saat berdialog dengan kelompok tani usai panen raya padi di Desa Kedungbanjar, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Kamis, 3 September 2026.
Menurutnya, gagal panen dapat membuat petani kehilangan modal untuk memenuhi kebutuhan musim tanam berikutnya, mulai benih, pupuk hingga biaya produksi lainnya. Karena itu, petani perlu mendapatkan pendampingan dan kepastian perlindungan ketika hasil panen tidak sesuai harapan.
“Di Jawa Tengah kita siapkan asuransi untuk 10 ribu hektare lahan gagal panen atau puso. Jamkrida siap meng-cover apabila terjadi puso,” ujarnya.
Ahmad Luthfi yang memimpin Jawa Tengah bersama Wagub Taj Yasin, meminta penyuluh pertanian aktif memberikan pemahaman kepada petani mengenai mekanisme pengajuan asuransi tersebut. Dengan begitu, petani tidak mengambil jalan pintas melalui pinjol atau rentenir ketika mengalami kerugian akibat gagal panen.
Tak hanya perlindungan melalui asuransi, Pemprov Jateng bersama Kementerian Pertanian juga menyiapkan bantuan benih bagi petani terdampak. Bantuan diberikan melalui sejumlah skema setelah adanya laporan dan verifikasi kondisi di lapangan.
“Jangan khawatir untuk yang gagal panen,” tegasnya.
Upaya melindungi petani juga dilakukan dari sisi hulu, terutama untuk mengantisipasi kekeringan yang berpotensi mengganggu produksi.
Pemprov Jateng menyiapkan sejumlah mekanisme, antara lain optimalisasi jaringan irigasi tersier pada sawah irigasi serta pemanfaatan irigasi perpompaan dan perpipaan pada lahan yang mengalami keterbatasan air.
Langkah tersebut diarahkan untuk memastikan pasokan air ke lahan pertanian, menekan risiko gagal panen, sekaligus menjaga produktivitas pertanian.
Di Jawa Tengah tercatat terdapat 242.826 hektare sawah tadah hujan dan 530.748 hektare sawah irigasi. Untuk sawah tadah hujan, intervensi dilakukan melalui irigasi perpompaan. Sementara sawah irigasi diperkuat melalui jaringan irigasi tersier.
“Kita juga upayakan untuk menjaga dan mempertahankan sawah petani agar tidak beralih fungsi,” jelas Ahmad Luthfi.
Dalam dialog tersebut, kelompok tani di Kabupaten Pemalang turut menyampaikan berbagai persoalan yang masih mereka hadapi. Di antaranya pendangkalan sungai dan saluran irigasi, kondisi jalan usaha tani, hingga kebutuhan benih padi dengan kualitas yang lebih baik.
Menanggapi persoalan itu, Ahmad Luthfi mengatakan pengerukan sedimentasi pada sungai dan saluran irigasi akan diusulkan dalam anggaran 2027. Sementara persoalan jalan usaha tani disebut telah menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti.
Ia menekankan, persoalan irigasi tidak boleh terhambat oleh sekat kewenangan antarlembaga. Bagi petani, kata dia, yang terpenting adalah memastikan air mengalir hingga ke sawah.
“Petani itu tidak akan berpikir sungainya kewenangan provinsi, Kementerian PU, atau kabupaten/kota. Terpenting adalah airnya sampai ke sawah,” katanya.
Karena itu, penanganan pendangkalan sungai dan saluran irigasi membutuhkan koordinasi lintas kewenangan, termasuk dengan pemerintah kabupaten/kota.
Dengan kombinasi perlindungan asuransi, bantuan benih, penguatan irigasi, dan perbaikan infrastruktur pertanian, Pemprov Jateng berupaya memastikan persoalan gagal panen tidak berkembang menjadi persoalan baru yang lebih berat: petani kehilangan hasil sekaligus kehilangan modal dan terjerat utang. (*)
