Jakarta – Serikat Pekerja (SP) PT PLN (Persero) menggelar Rapat Akbar di Plaza Terbuka Kantor Pusat PT PLN (Persero), Jakarta, pada Selasa (27/10/2026), guna menuntut penguatan peran PLN dan menolak secara tegas praktik privatisasi terselubung di sektor kelistrikan.
Kegiatan berskala nasional yang bertepatan dengan momentum peringatan Hari Listrik Nasional (HLN) ke-81 ini mengusung tema “Penguatan Peran PLN sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan Terintegrasi Sesuai Amanah Konstitusi demi Kedaulatan Energi Nasional”.
Sebelum agenda puncak Rapat Akbar dimulai, seluruh jajaran direksi dahulu melaksanakan Upacara Peringatan HLN ke-81 yang kemudian dilanjutkan dengan agenda strategis terkait hubungan industrial.
Agenda tersebut meliputi penandatanganan Turunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) mengenai Penghargaan Direksi dan Talenta, yang diteken langsung oleh Ketua Umum SP PLN, M. Abrar Ali, bersama Direktur Legal dan Human Capital (Dir LHC) PT PLN (Persero), Nurlely Aman, serta disaksikan oleh Direktur Utama PLN, Suroso Isnandar.
Menutup rangkaian kegiatan pendahuluan, Ketua Umum SP PLN secara simbolis menyerahkan Buku “Kedaulatan Negara Ditengah Paradoks Pengelolaan Ketenagalistrikan Nasional” Karya Ketua Umum SP PLN M. Abrar Ali dan Kuasa Hukum SP PLN Redyanto Sidi kepada Direktur Utama dan Jajaran Direksi serta Komisaris sebagai penanda kuatnya sinergi antara pekerja dan manajemen perusahaan.
Memasuki agenda utama Rapat Akbar, Ketua Umum SP PLN, M. Abrar Ali, dalam orasinya menyoroti urgensi penegakan aturan agar ketenagalistrikan dikelola sepenuhnya oleh negara melalui PLN. Ia meminta agar Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang ada saat ini ditinjau kembali.
“RUPTL tahun 2025-2034 harus dievaluasi untuk memberikan peran yang sangat strategis kepada PLN sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39 Tahun 2023, di mana ketenagalistrikan itu harus terintegrasi dari pembangkit sampai ke retail,” tegas Abrar.
Lebih lanjut, Abrar secara terbuka menyuarakan penolakan terhadap dominasi pihak swasta di sektor pembangkitan. Ia menyoroti kondisi oversupply dan skema pembayaran yang dinilai memberatkan keuangan perusahaan.
“Di tengah oversupply, RUPTL 2025-2034 itu harus dievaluasi ulang sehingga porsi pembangkit itu harus dikelola oleh PLN kembali. Kami sangat berharap evaluasi terhadap IPP khususnya secara kontraktual pembayarannya, take or pay itu menjadi Take and Pay sehingga Permen ESDM 5 Tahun 2025 tentang Pedoman PJBTL juga harus dievaluasi,” papar Abrar di hadapan ribuan peserta.
Selain itu, Abrar juga mengkritisi ketidakadilan terkait penggunaan mata uang asing dalam transaksi listrik swasta dan secara khusus menyoroti Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT) yang saat ini sedang dibahas di DPR. SP PLN mengingatkan dengan keras agar jangan sampai ada penyelundupan pasal mengenai power wheeling ke dalam RUU tersebut, mengingat pasal itu sebelumnya telah dihapus dari Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
“Kami juga sangat berharap denominasi dolar juga menjadi bahan evaluasi, karena itu sangat mempengaruhi keuangan PLN maupun berdampak terhadap APBN. Begitu juga power wheeling, setelah dikaji oleh Kementerian Keuangan ini akan berdampak terhadap finansial PLN maupun APBN, sehingga itu dikeluarkan dari DIM Pemerintah. Kami berharap power wheeling tetap pada DIM semula (tidak ada),” tambahnya.
Hadir secara langsung untuk mendengarkan aspirasi dan tuntutan dari ribuan pekerja kelistrikan tersebut, Direktur Utama PT PLN (Persero), Suroso Isnandar, turut memberikan tanggapan komprehensifnya di atas panggung Rapat Akbar.
Suroso menegaskan bahwa manajemen siap mendengar tuntutan SP PLN karena ia memahami betul kondisi di lapangan.
“Saya juga bagian dari rekan-rekan semuanya. Karir saya dari panjat-panjat tiang. Sampai saat ini berarti dihitung saya 32 tahun di PLN. Artinya rekan-rekan semuanya, saya sangat mengerti apa yang dirasakan. Ruang dialog akan kita buka seluas-luasnya. Semua yang ada di sini, saya minta dicatat, di-list, kayak daftar belanja gitu, wishlist,” ujar Suroso.
Suroso juga merespons tuntutan terkait peningkatan kesejahteraan pekerja dan pensiunan yang harus sejalan dengan perbaikan kinerja perusahaan.
“Mari sama-sama kita pikirkan cara untuk membuat kesejahteraan pensiunan lebih baik. Bagaimana nggak tekor? Ya kita tingkatkan revenue-nya. Saya juga secara umum ingin remunerasi menjadi lebih baik. Pada intinya, mari sama-sama kita perbaiki PLN menjadi lebih baik. SP dan manajemen PLN bekerja membahu bersama-sama kita bangun,” ungkap Suroso.
Suroso juga merespons aspirasi pekerja terkait keandalan operasional dan penanganan gangguan di daerah terisolasi seperti Serui dan Kepri. Ia menekankan pentingnya mengutamakan kecepatan aksi di lapangan ketimbang memperpanjang alur birokrasi saat menghadapi situasi darurat, guna memastikan seluruh masyarakat di wilayah terisolasi tetap mendapatkan pelayanan kelistrikan yang andal dan layak.
Selain aspek operasional, Suroso menegaskan komitmennya untuk mengevaluasi kesejahteraan pegawai dan pensiunan, yang mencakup peningkatan fasilitas kesehatan, penyesuaian fasilitas tenaga kerja (FTK), serta perbaikan sistem remunerasi. Ia meyakini peningkatan kesejahteraan ini dapat dicapai dengan bersinergi meningkatkan pendapatan (revenue) perusahaan, seraya mengingatkan bahwa kolaborasi solid antara manajemen dan serikat pekerja adalah kunci utama untuk membangun PLN yang lebih tangguh.***
