Semarang, 29 Agustus 2025 — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Tengah menyatakan, kondisi sektor jasa keuangan di Jawa Tengah hingga Juni 2025 tetap stabil. Stabilitas ini didukung oleh likuiditas yang memadai dan tingkat risiko yang terjaga di seluruh sektor industri keuangan.
“Hal ini menunjukkan peran sektor keuangan yang tetap positif bagi perekonomian daerah,” ujar Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah, Hidayat Prabowo dalam “Media Briefing Tw II 2025” di Kantor OJK Semarang, Jumat (29/8).
Menurutnya, berdasarkan data OJK, pada sektor perbankan, total aset per Juni 2025 tercatat sebesar Rp591,02 triliun, tumbuh 1,69 persen dibandingkan tahun lalu. Dana Pihak Ketiga (DPK) naik 1,67 persen menjadi Rp468,90 triliun, sementara kredit yang disalurkan mencapai Rp421,88 triliun atau tumbuh 1,80 persen.
Bank umum juga menunjukkan kinerja yang baik. Total asetnya mencapai Rp539,45 triliun, naik 1,60 persen. DPK sebesar Rp429,01 triliun naik 1,53 persen, dan kredit yang disalurkan tumbuh 1,76 persen menjadi Rp383,30 triliun.
Rasio kredit bermasalah (NPL gross) turun menjadi 4,70 persen atau senilai Rp18,03 triliun, didorong oleh perbaikan sektor perdagangan besar dan eceran. Loan to Deposit Ratio (LDR) tercatat di angka 89,34 persen, menunjukkan fungsi intermediasi masih berjalan baik.
“Untuk menjaga kualitas kredit, OJK terus memperketat pengawasan dan mewajibkan perbankan membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sesuai ketentuan,” tegas Hidayat.
BPR dan BPR Syariah (BPR/S) juga mencatat kinerja positif. Aset tumbuh 2,60 persen, DPK naik 3,24 persen menjadi Rp39,89 triliun, dan kredit yang disalurkan naik 2,23 persen menjadi Rp38,58 triliun.
“Perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan paling tinggi. Aset meningkat 9,82 persen, DPK naik 9,19 persen menjadi Rp37,68 triliun, dan pembiayaan naik 11,84 persen menjadi Rp34,41 triliun. Namun, rasio pembiayaan bermasalah (NPF) masih tercatat di angka 5,11 persen,” tambahnya.
Sektor IKNB
Sementara itu di sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), pada Juni 2025 Perusahaan Pembiayaan mencatatkan piutang pembiayaan sebesar Rp33,39 triliun, tumbuh 2,10 persen, dengan NPF 3,16 persen. Penyaluran Modal Ventura naik 3,13 persen menjadi Rp1,09 triliun, sedangkan aset Dana Pensiun naik 0,68 persen menjadi Rp6,81 triliun.
“Di sektor IKBN, Fintech Peer to Peer (P2P) Lending mencatat pertumbuhan paling pesat. Kredit yang disalurkan naik 30,42 persen menjadi Rp6,87 triliun dengan tingkat wanprestasi (TWP90) sebesar 3,52 persen,” ungkap Hidayat lagi.
Demikian pula, aktivitas Pasar Modal di Jawa Tengah terus meningkat. Jumlah investor Reksadana per Juni 2025 mencapai 1.654.542 SID, tumbuh 12,70 persen. Investor Saham meningkat 24,80 persen menjadi 850.366 SID, dan investor Surat Berharga Negara (SBN) naik 17,10 persen menjadi 106.028 SID. Total nilai transaksi pasar modal mencapai Rp14,86 triliun.
Perlindungan Konsumen
Hidayat menambahkan, dalam hal perlindungan konsumen, OJK menerima 1.819 pengaduan hingga 31 Juli 2025 melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK). Pengaduan terbanyak berasal dari sektor perbankan (1.078 aduan), disusul fintech legal (360), pembiayaan (284), asuransi (39), LJK lainnya (44), dan non-LJK (14).
Untuk meningkatkan literasi keuangan dan menurunkan angka pengaduan, OJK telah melaksanakan 205 kegiatan edukasi yang diikuti 40.544 peserta dari kalangan pelajar, petani, pelaku UMKM, dan masyarakat umum.
“Kami terus dorong edukasi dan pengawasan agar masyarakat makin terlindungi dan sektor keuangan tetap sehat,” tutup Hidayat.
 Provinsi Jawa Tengah menyatakan, kondisi sektor jasa keuangan di Jawa Tengah hingga Juni 2025 tetap stabil. Stabilitas ini didukung oleh likuiditas yang memadai dan tingkat risiko yang terjaga di seluruh sektor industri keuangan.){kind=link}