SEMARANG – DPRD Jawa Tengah mengabulkan tuntutan evaluasi yang digaungkan sejumlah elemen masyarakat. Dalam rapat pimpinan pada Kamis (4/9/2025), dewan setuju untuk mengevaluasi kebijakan tunjangan perumahan dan secara resmi menghapus program kunjungan kerja luar negeri.
Ketua DPRD Jateng, H. Sumanto, menyatakan keputusan ini merupakan bentuk dukungan penuh terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto dan sikap responsif terhadap aspirasi rakyat, termasuk suara kritis dari kalangan mahasiswa. “DPRD siap bersinergi dengan rakyat mendorong perbaikan,” tegas Sumanto.
Ia mengakui bahwa tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota dewan memiliki landasan hukum yang kuat, merujuk pada PP No 18/2017, Perda Jateng No 9/2017, dan Pergub No 64/2017. Namun, sebagai bentuk akuntabilitas, dewan dengan legawa membuka ruang evaluasi terhadap kebijakan tersebut.
Keputusan tegas untuk memangkas dua hak yang sering disorot ini langsung menjadi pembahasan hangat di publik, yang melihatnya sebagai langkah awal reformasi birokrasi legislatif di tingkat daerah.
