SEMARANG, PortalJateng.id – Forum Konsultasi Publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang berlangsung konstruktif dan komunikatif, Rabu (6/5/2026). Sekitar 50 peserta dari berbagai unsur memadati Aula Kantor BBPOM di Jalan Sukun Raya 41 A, Banyumanik.
Acara yang dipandu MC Andra ini menghadirkan Kepala BBPOM Semarang Dra. Rustyawati, Apt. M.Kes (Epid), Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah Siti Farida, S.H., M.H., serta Hj. Ida Nurul Farida, M.Pd dari Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, Setiadi, SH, MH , Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Tengah, dan Dr. Endang Sarwiningsih Setya Wulan, SE, MM.AK, Kepala Dinas Ketahanan Kota Semarang.
Turut hadir pula berbagai akademisi, pelaku usaha, dan media massa.
Tujuannya, menggali masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, adil, transparan, dan akuntabel.
Penghargaan dan Predikat Membanggakan
Puncak acara adalah pemberian penghargaan Kabupaten/Kota Pangan Aman Terbaik Nasional 2025 kepada Pemerintah Kota Semarang. Penghargaan diterima oleh Dr. Endang Sarwiningsih Setyawulan, SE, MM, Ak, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, yang mewakili Walikota Semarang.
Sebelumnya, Rustyawati memaparkan capaian BBPOM Semarang sepanjang 2022 hingga 2025. Tiga penghargaan bergengsi berhasil dikoleksi.
Pertama, Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan Predikat “PELAYANAN PRIMA”. Kedua, Badan Publik INFORMATIF. Ketiga, Penyelenggara Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan Terbaik 2024-2025.
Indeks Pelayanan Publik (IPP) BBPOM Semarang mencapai 3,95. Rustyawati menjelaskan bahwa predikatnya “Sangat Baik”. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) juga masuk kategori “Bersih dari Korupsi”.
Rustyawati kemudian membeberkan kinerja 10 layanan publik BBPOM. Seluruh layanan mencatat tingkat pemenuhan sesuai timeline (SLA) mencapai 100 persen pada 2025.
Kesepuluh layanan itu meliputi, Penerbitan SKI dan SKE, Rekomendasi Sertifikasi CDOB, Sertifikasi CPOTB dan CPKB, Rekomendasi Importir Obat Bahan Alam, Izin CPPOB, Rekomendasi Pemohon Notifikasi Kosmetik, Pengujian Obat dan Makanan, serta Pengaduan dan Informasi Masyarakat.
Inovasi Melon Manis dan Pijar Mentari
Rustyawati juga memperkenalkan inovasi terbaru. Melon Manis adalah layanan konsultasi online melalui Zoom Meeting setiap Jumat. Pijar Mentari merupakan program pendampingan izin edar menuju UMKM pintar dan mandiri.
“Kami punya inovasi Pijar Mentari. Kami kembangkan, kami blow up tahun ini untuk lebih mendampingi, lebih jemput bola,” jelas Rustyawati di hadapan peserta.
Ia menyebut program ini disinergikan dengan program strategis Presiden. Terutama untuk mendampingi startup baru yang butuh legalitas produk.
“Presiden mengharapkan banyak startup baru. Startup baru berarti newcomer di bidang usaha. Tentu butuh pendampingan Badan POM. Jadi kami prioritaskan ke sana,” tambah Kepala BBPOM itu.
Tentang program MBG (Makanan Bergizi Gratis), Rustyawati mengakui masih banyak kasus keracunan.
“MBG banyak keracunan. Untuk pendampingan, Badan POM harus mendampingi di hulunya. Supplier-supplier ke MBG perlu diberi edukasi tentang pangan yang aman,” papar Rustyawati.
Untuk layanan impor melalui Pelabuhan Semarang, Kepala BBPOM itu mengaku punya sikap tegas.
“SLA impor 6 jam. Alhamdulillah, tidak sampai 6 jam. Tapi saya agak ketat kalau impornya sudah produk jadi. Saya akan pelototin,” tegas Rustyawati.
“Jangan sampai kita kalah bersaing dengan produk impor. Produk dalam negeri harus ditunggu,” pungkasnya.
Ombudsman: Integritas Adalah Segalanya
Di tengah paparan kinerja yang impresif, Siti Farida memberikan tanggapan yang paling kritis.
Perempuan berkacamata itu mengawali dengan data. Menurutnya, tren pelayanan publik menurun setelah 2022.
“2021-2022 masih tren bagus. Tapi 2023 ke sini ada problem. Bukan aturan. Bukan regulasi. Bukan sarpras. Ternyata integritas,” tegas Siti Farida.
Ia mengulang pesannya dengan nada yang lebih keras.
“Nih, sekali lagi. Integritas. Mau sebaik apapun aturan dan infrastruktur, kalau yang mengoperasikan sistem tidak berintegritas, ya diakali.”
Ombudsman bahkan berani mencontohkan institusi yang dulu dipuji tetapi kini indikatornya menurun.
“Kami dulu mengatakan bahwa perubahan nilai yang paling bagus adalah Bea Cukai. Tapi kami juga harus sampaikan bahwa indikator yang tidak bagus, juga Bea Cukai,” ungkap Siti Farida.
Ia memperkenalkan konsep “satu strip di atas standar” untuk mencapai pelayanan prima.
“Standar itu kan biasa saja. Tapi kalau mau ke WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani), harus satu strip di atas standar,” jelas Siti Farida.
Perempuan berkantor di Jalan Pahlawan itu menggunakan analogi sepeda.
“Seperti sepeda, baru bisa berdiri, baru ada jejak. Tapi untuk bisa lebih cepat, bahkan lebih nyaman, harus ada satu strip lebih di atas standar.”
DNA Layanan: Bukan Pejabat, Tapi Pelayan
Menanggapi catatan Ombudsman, Rustyawati mengakui perlunya perubahan pola pikir. Ia menyebut istilah “DNA layanan”.
“DNA layanan itu betul-betul berpihak. Sudah beda lagi, kita bukan lagi sebagai pejabat, bukan lagi sebagai PNS. Sekarang kita melayani,” tegas Rustyawati.
Kepala BBPOM itu mengakui bahwa selama ini masyarakat diharapkan datang ke kantor. Kini, paradigma itu harus diubah.
“Kita enggak boleh lagi berpikir bahwa masyarakat harus datang ke kantor. Enggak. Kitanya yang mendatangi mereka,” imbuh Rustyawati dengan nada penuh keyakinan.
Tentang keterbatasan anggaran, Rustyawati mengaku akan menggandeng dinas lain.
“Anggaran enggak ada nanti kami gandeng dengan pihak lain. Kolaborasi dengan dinas-dinas terkait,” ujarnya.
“Kayak Dinas Kesehatan, mereka mengelola PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga). Sehingga nanti kami jemput. Prinsip jemput bola. Kita mendatangi lokus, mendatangi orang. Bukan mereka yang datang ke kita,” pungkas Rustyawati.
Testimoni Ibu Nana: Dulu Kesulitan, Sekarang Lebih Baik
Ibu Nana, pelaku usaha industri minyak goreng kelapa dari PT Bunansa Megah, memberikan testimoni perbandingan. Perempuan paruh baya itu membandingkan tahun 2019 dengan sekarang.
“Dalam pengurusan BPOM dari tahun 2019, kecepatan prestasinya agak kesulitan. Sampai saya harus datang ke Jakarta, terus kembali lagi, dulu,” kenang Ibu Nana.
“Tapi setelah tahun 2020 ke atas, sudah lebih baik. Registrasi langsung. BBPOM Jakarta Pusat dan Semarang sudah tidak seperti dulu,” jelasnya.
Ibu Nana mengucapkan terima kasih dengan nada haru.
“Sekarang investasi lebih lancar, lebih mudah. Dan kalau ada kesulitan, mereka lebih baik dan bagus. Makasih,” tutup perempuan itu.
Harapan ke Depan: Mendampingi, Bukan Mengatur
Usai forum, Rustyawati menyempatkan diri berbincang dengan awak media. Perempuan yang akrab disapa Bu Rusti itu mengungkapkan harapannya.
“Kami secara rutin mengadakan forum konsultasi publik sebagai bentuk pertanggungjawaban pelayanan publik kami kepada masyarakat,” jelas Rustyawati.
Ia mengakui ingin lebih sering menggelar forum serupa. Namun keterbatasan anggaran dan sumber daya membuatnya hanya bisa setahun sekali.
“Sebenarnya kami ingin lebih sering, lebih dekat lagi kepada masyarakat. Tapi keterbatasan semuanya,” ujarnya jujur.
Rustyawati mengaku senang dengan antusiasme peserta. Menurutnya, masyarakat sudah merasakan layanan yang lebih baik dari tahun ke tahun.
“Mereka sudah mendapatkan layanan yang lebih baik dari Badan POM dari tahun ke tahun. Makin baik, makin baik,” papar Rustyawati.
“Dari sisi fasilitas, standar pelayanan, digitalisasi, itu akan mempercepat proses. Petugasnya bisa lebih ramah, lebih solutif. Itu yang mereka butuhkan,” tambah Kepala BBPOM itu.
Ia menyadari bahwa tidak semua pelaku usaha memiliki literasi tinggi.
“Kami sadar bahwa pelaku usaha tidak semuanya berkemampuan literasi tinggi. Masih ada yang rendah. Makanya kami dampingi terus,” pungkas Rustyawati mengakhiri perbincangan.
Forum konsultasi publik BBPOM Semarang 2026 berlangsung hangat, kritis, namun konstruktif. Penghargaan membanggakan diserukan. Inovasi digital diluncurkan. Capaian 100 persen tepat waktu dipaparkan.
Namun Ombudsman mengingatkan bahwa integritas adalah segalanya. Tanpa integritas, aturan secanggih apapun bisa diakali. Tanpa integritas, sistem secanggih apapun bisa dimanipulasi.
Dan di sudut ruang, seorang pelaku UMKM mikro yang tidak disebut namanya melontarkan pertanyaan yang terus menggantung di udara hingga forum usai, “Setahun ada berapa halilintar?”
Pertanyaan itu bukan sekadar ungkapan putus asa. Ia adalah pengingat bahwa setiap hari, pelaku usaha kecil bergulat dengan masalah yang datang silih berganti. Izin, modal, distribusi, dokumen semuanya seperti halilintar yang bisa menyambar kapan saja.
Mereka tidak menuntut segalanya sempurna dalam sehari. Mereka hanya berharap: jangan ada petugas yang mengakali sistem, jangan ada sistem yang diakali oknum, dan jangan ada halilintar baru setiap pagi.
Apakah BBPOM Semarang dengan segala inovasi Melon Manis, Pijar Mentari, prinsip jemput bola, status WLA dari WHO, DNA layanan yang berpihak, dan predikat pelayanan prima bisa mengubah halilintar itu menjadi hujan yang membasahi, bukan menyambar?
Semua yang hadir sepakat, waktu, konsistensi, dan integritas yang akan menjawab. Karena pada akhirnya, masyarakat tidak melihat proses di balik layanan. Mereka merasakan langsung kualitas layanan yang diterima meliputi integritas, keadilan, keterbukaan, responsivitas, dan keandalan.
Seperti pesan Siti Farida, satu strip di atas standar, atau tak ubahnya sepeda yang hanya bisa berdiri di tempat.
