SEMARANG – Petani di Jawa Tengah kini tak lagi dibiarkan menghadapi sendiri persoalan klasik pertanian, seperti modal terbatas, biaya produksi, risiko gagal panen, hingga ketidakpastian harga saat panen tiba.
Melalui program “JTAB Petani Gajian”, petani tidak hanya mendapat dukungan pembiayaan dari awal tanam hingga panen, tetapi juga penghasilan yang disetarakan dengan upah minimum regional (UMR) per hektare.
Melihat manfaat tersebut, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, meminta PT Jawa Tengah Agro Berdikari (JTAB) memperluas cakupan program agar semakin banyak petani memperoleh kepastian usaha dan perlindungan ekonomi.
“Ini bagus. Harus diperluas. JTAB koordinasi lagi dengan Dinas Pertanian dan Peternakan yang punya datanya, kabupaten mana yang bisa di-cover program ini. Kalau bisa ter-cover semua maka akan aman karena ada kepastian untuk petani,” kata Ahmad Luthfi saat menerima audiensi Direktur Utama PT JTAB Totok Agus Siswanto, Kamis, 17 September 2026.
Menurut Ahmad Luthfi, perluasan program menjadi penting karena Jawa Tengah memiliki sekitar 1,5 juta hektare lahan pertanian. Besarnya luasan tersebut perlu diikuti dengan skema perlindungan yang mampu menjangkau petani maupun petani penggarap.
“Sebisa mungkin luasan itu dan petani yang menggarap dapat merasakan manfaat dan perlindungan dari program tersebut,” ujar pria yang memimpin Jawa Tengah bersama wagub Taj Yasin.
Direktur Utama PT JTAB, Totok Agus Siswanto, mengatakan, hingga September 2026, sekitar 80 petani dengan luas lahan sekitar 200 hektare telah mengikuti program JTAB Petani Gajian. Program tersebut telah berjalan di sejumlah daerah, antara lain Sukoharjo, Sragen, Klaten, dan Kabupaten Semarang.
Komoditas yang digarap meliputi padi, bawang merah, dan jagung. Peserta program tidak terbatas pada pemilik lahan, tetapi juga mencakup petani penggarap.
“Melalui Program JTAB Petani Gajian ini, kita coba bantu kendala-kendala petani terkait kesejahteraan yang kurang. Mulai bantuan modal, pengaturan komoditas yang ditanam, lalu kami kasih penghasilan (gaji) sesuai UMR per hektare, dan kemudian kami sebagai off taker hasil panen,” kata Totok usai bertemu Gubernur Luthfi.
Skema tersebut dirancang untuk membuat petani tidak berjalan sendiri sejak awal musim tanam. Dukungan diberikan mulai dari pengolahan lahan, penanaman, pemupukan hingga panen. Setelah panen, hasil pertanian ditampung JTAB sebagai off-taker dengan harga yang telah disepakati sejak awal.
Untuk mendukung pembiayaan, JTAB menggandeng PT BPR BKK. Sementara untuk penjaminan kredit petani, JTAB menggandeng Jamkrida. Adapun risiko gagal panen diantisipasi melalui kerja sama dengan Jasindo dalam skema asuransi pertanian.
JTAB menargetkan sekitar 1.000 petani dapat terakomodasi melalui program tersebut.
Totok mengatakan, kepastian penghasilan dan harga beli diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi generasi muda untuk kembali melihat sektor pertanian sebagai pilihan pekerjaan dan usaha yang menjanjikan.
“Harapan kami dengan adanya kejelasan dan masa depan yang bagus, nanti akan membuat petani-petani muda kita mau terjun ke sawah. Dari awal kita sudah ada kesepakatan harga beli hasil panen,” jelasnya.
Manfaat program tersebut mulai dirasakan petani peserta. Ruswanto, petani padi asal Kabupaten Sukoharjo, mengatakan keberadaan program JTAB Petani Gajian membuat persoalan modal yang selama ini menjadi salah satu kendala dalam bertani menjadi lebih ringan.
Ia mendapat dukungan sejak pengolahan lahan, penanaman, pemupukan hingga masa panen. Hasil panennya pun telah memiliki kepastian penampungan melalui JTAB.
“Penjualan padi juga sudah ditampung oleh PT JTAB. Saya dukung dan semoga bisa diperluas dan ditambah jaringannya,” ujar Ruswanto.
Bagi Jawa Tengah, perluasan program tersebut bukan sekadar memperbesar jumlah penerima manfaat. Skema itu juga diarahkan untuk membangun rantai usaha pertanian yang lebih pasti, mulai dari pembiayaan, produksi, perlindungan risiko hingga pemasaran.
Dengan demikian, petani diharapkan tidak lagi menghadapi ketidakpastian secara sendirian, baik ketika membutuhkan modal untuk menanam maupun ketika harus menentukan ke mana hasil panen akan dijual.***
