“Paling banter warga diminta datang ke kantor, yang melayani satpol PP dan kumisnya tebal. Ya mereka takut,” terangnya.
Dari situlah Ganjar berupaya melakukan reformasi birokrasi. Ia membuat sejumlah terobosan untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi publik di Jateng. Ada yang berupa website, aplikasi, telephone, SMS, WA dan lainnya.
“Masyarakat mau mendapatkan informasi kerja, kita buat e-Makaryo. Kalau ada yang ingin mengakses sistem keuangan, bagaimana belanjanya dan lainnya kita buat Goverment Resources Management System (GRMS). Ada yang mau tahu usulan-usulan Musrenbang, kita buat e-Rembugan. Sebenarnya itulah cara kami untuk mencoba terbuka, meskipun tidak telanjang,” jelasnya.
Baca Juga: Ganjar: Desa Mulai Gerakkan Lumbung Pangan dan Manfaatkan Pekarangan
Selain website dan aplikasi, Ganjar juga mengoptimalkan media sosial (medsos) sebagai upaya memberikan keterbukaan informasi publik. Ia mewajibkan semua OPD di Jateng memiliki akun medsos dan harus centang biru. Dengan akun medsos itulah, disampaikan rencana dan program kerja OPD di Jateng sebagai bentuk keterbukaan pada publik.
“Tidak hanya soal informasi, namun akun medsos ini juga bisa menjadi tempat aduan masyarakat yang paling efektif. Resikonya ya hanya dibully, tapi banyak lho yang bisa kita selesaikan melalui medsos ini,” jelasnya.
Ganjar mengatakan, keterbukaan informasi publik tidak cukup hanya menggunakan website atau aplikasi saja. Sebab di luar sana, masih banyak masyarakat yang belum memahami hal itu.
