Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Adib Khumaidi menyatakan, IDI akan memberikan pendampingan, bila ada dokter yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan bullying Program Pendidikan Doktor Specialis (PPDS) Undip Semarang.
Menurutnya, pendampingan hukum kepada dokter yang terjerat hukum merupakan tanggungjawab organisasi.
“Itu adalah tanggung jawab profesi ya. Kita tidak bicara ini nanti salah atau benar, tapi menjadi tanggung jawab dari organisasi untuk melakukan pendampingan,” kata Adib seusai membuka acara sidang organisasi Konika XIX 2024 Ikatan Dokter Anak Indonesia XIX 2024 di hotel Padma Semarang.
Namun demikian IDI tetap akan mengedepankan proses penegakan hukum yang kini tengah berlangsung di kepolisian.
Adib juga menekankan, yang tak kalah pentingnya dari proses hukum adalah upaya preventif untuk mencegah terulangnya kembali tindak bullying dalam pendidikan kedokteran.
Untuk tindakan preventif tersebut, IDI membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Bullying yang membicarakan bukan saja bullying secara fisik, tetapi juga berbagai hal yang terkait dengan hak yang harus didapatkan oleh peserta didik seperti jam stirahat, jam kerja dan insentif prakerja, yang harus tercantum dalam kontrak kerja yang jelas.
“Tidak terpenuhinya hak-hak tersebut juga merupakan bentuk tekanan tersendiri bagi mereka,” ungkapnya.
Sementara itu dalam lingkup IDI sendiri, Adip menegaskan bahwa IDI sangat anti bullying dan ingin memberantas bullying dalam pendidikan kedokteran.
“Kita semuanya harus satu suara untuk tidak melakukan bullying atau memberantas bullying,” tegas Adib Khumaidi.
 Adib Khumaidi menyatakan, IDI akan memberikan pendampingan, bila ada dokter yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan bullying Program Pendidikan Doktor Specialis (PPDS) Undip Semarang.){kind=link}