Labuan Bajo – PT PLN (Persero) menegaskan komitmennya dalam mendorong terwujudnya integrasi sistem kelistrikan hijau lintas negara di Asia Tenggara melalui pembangunan ASEAN Power Grid (APG). Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus mempercepat pencapaian target Net Zero Emissions (NZE).
Komitmen tersebut tercermin dalam agenda The 41st Heads of ASEAN Power Utilities/Authorities (HAPUA) Council Meeting yang digelar di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Jumat (3/10).
Executive Director ASEAN Centre for Energy (ACE), Ir. Ts. Abdul Razid Dawood, menyampaikan bahwa ASEAN Power Grid merupakan salah satu tonggak penting integrasi energi di kawasan Asia Tenggara. Program ini diharapkan mampu mewujudkan sistem energi yang terjangkau, berkelanjutan, dan tangguh di masa depan.
“ASEAN Power Grid akan meningkatkan ketahanan energi bagi semua negara anggota ASEAN. Kita juga harus mengatasi persoalan keterjangkauan sekaligus memastikan keberlanjutan energi dalam rangka mencapai target penurunan emisi karbon,” ujar Abdul Razid Dawood.
Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Wanhar, menambahkan bahwa hasil dari HAPUA Council Meeting tahun ini akan menjadi fondasi penting dalam merumuskan target dan strategi baru ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC) Phase III 2026–2030, khususnya terkait program ASEAN Power Grid.
“Fase baru ini menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor, peningkatan ketahanan energi, serta mendorong transformasi energi yang adil dan inklusif,” ujar Wanhar.
Ia juga menjelaskan bahwa pada 43rd ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM) mendatang, para Menteri Energi ASEAN akan menandatangani dan mengesahkan The Enhanced Memorandum of Understanding of ASEAN Power Grid sebagai dasar penguatan kolaborasi energi lintas negara.
Sementara itu, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa Indonesia saat ini tengah melakukan transformasi besar untuk mewujudkan swasembada energi berkelanjutan.
“Kami ditugaskan oleh pemerintah melalui Kementerian ESDM untuk menyediakan energi yang terjangkau dan andal, namun pada saat yang sama juga mengurangi emisi gas rumah kaca. Dengan menyediakan energi yang terjangkau ini, kita dapat mengundang lebih banyak investasi, menciptakan lapangan kerja, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelas Darmawan.
Darmawan mengungkapkan bahwa hingga tahun 2034, Indonesia akan menambah kapasitas pembangkit baru sebesar 69,5 gigawatt (GW), di mana 76 persen di antaranya berasal dari energi baru terbarukan (EBT). Namun, pengembangan EBT masih menghadapi tantangan ketidaksesuaian antara lokasi sumber daya dengan pusat permintaan listrik.
Untuk itu, menurut Darmawan, pembangunan jaringan interkoneksi listrik ASEAN menjadi salah satu solusi strategis yang memungkinkan negara-negara di kawasan saling berbagi energi, menyeimbangkan sistem, dan memperkuat ketahanan energi regional.
“Kita tidak akan mampu menanggungnya sendirian. Satu-satunya jalan ke depan adalah kolaborasi — kolaborasi strategi, inovasi teknologi, investasi, baik di tingkat domestik, regional, maupun internasional,” pungkasnya.*
