Indeks Literasi Keuangan 2026 Tembus Target 2029

JAKARTA – Indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia meningkat pada 2026. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 menunjukkan indeks literasi keuangan mencapai 69,57%, sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 93,61%.

Capaian tersebut meningkat dibandingkan SNLIK 2025, masing-masing sebesar 66,64% dan 92,74%. Bahkan, angka tahun ini telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 untuk 2029, yakni indeks literasi keuangan sebesar 69,35% dan inklusi keuangan 93%.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan kenaikan indeks literasi keuangan tersebut tidak terlepas dari berbagai program literasi yang terus digencarkan.

“Indeks Literasi Keuangan Nasional Tahun 2026 mengalami peningkatan dari 66,64 pada 2025 menjadi 69,57 seiring dengan program-program literasi yang intensif,” ujar Friderica dalam acara penyampaian hasil SNLIK 2026 di Jakarta, Senin (10/8).

Hasil SNLIK 2026 diumumkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS). Survei tahun ini menjadi yang pertama dilaksanakan melalui kolaborasi ketiga lembaga tersebut dengan cakupan pengukuran yang lebih komprehensif.

Friderica menegaskan, peningkatan indeks secara nasional tetap perlu diikuti dengan penguatan edukasi pada kelompok masyarakat yang tingkat literasi dan inklusinya masih berada di bawah rata-rata nasional.

SNLIK 2026 dilakukan di 38 provinsi dan mencakup seluruh 514 kabupaten/kota dengan jumlah sampel 75.000 responden berusia 15-79 tahun. Pendataan berlangsung pada 26 Januari hingga 18 Februari 2026 melalui wawancara tatap muka menggunakan Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) yang melibatkan 3.480 petugas.

Hasil survei menunjukkan masih terdapat kesenjangan literasi dan inklusi keuangan berdasarkan karakteristik masyarakat. Di wilayah perkotaan, indeks literasi keuangan mencapai 72,54% dan inklusi 95,47%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan wilayah perdesaan yang masing-masing sebesar 64,42% dan 90,39%.

Berdasarkan gender, tingkat literasi dan inklusi keuangan laki-laki dan perempuan relatif setara. Indeks literasi laki-laki tercatat 69,54%, sementara perempuan 69,61%. Adapun indeks inklusi masing-masing sebesar 93,49% dan 93,73%.

Kelompok usia 26-35 tahun memiliki indeks literasi dan inklusi keuangan tertinggi, masing-masing sebesar 78,70% dan 96,27%. Sementara kelompok usia 15-17 tahun memiliki indeks literasi 56,04% dan kelompok usia 51-79 tahun sebesar 60,01%.

Pendidikan juga menjadi salah satu faktor yang berkaitan erat dengan tingkat literasi dan inklusi keuangan. Masyarakat yang tamat perguruan tinggi memiliki indeks literasi 93,46% dan inklusi 99,49%. Sebaliknya, masyarakat yang tidak atau belum pernah sekolah hingga tidak tamat SD hanya mencatat literasi 45,23% dan inklusi 85,80%.

Dari sisi pekerjaan, pensiunan atau purnawirawan mencatat indeks literasi tertinggi sebesar 85,15%, disusul pegawai atau profesional 85,12% dan pengusaha atau wiraswasta 76,51%. Sementara kelompok tidak atau belum bekerja, petani/peternak/pekebun/nelayan, serta pelajar atau mahasiswa memiliki tingkat literasi yang lebih rendah.

Secara wilayah, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan indeks literasi keuangan tertinggi sebesar 84,01%, diikuti Kalimantan Selatan 79,69% dan Bali 78,77%. Untuk inklusi keuangan, DKI Jakarta juga berada di posisi teratas dengan 99,74%, disusul DI Yogyakarta 98,74% dan Kepulauan Riau 98,43%.

Meski mencatat kenaikan secara nasional, kesenjangan antarwilayah dan kelompok masyarakat masih menjadi tantangan. Sejumlah provinsi, terutama di kawasan Indonesia bagian timur, masih memiliki tingkat literasi dan inklusi di bawah angka nasional.

Sementara itu, literasi keuangan syariah masih tertinggal dibandingkan konvensional. Indeks literasi keuangan konvensional mencapai 69,57% dengan inklusi 93,53%. Adapun literasi keuangan syariah baru mencapai 43,07% dan inklusinya 13,24%.

Dari perspektif LPS, hasil survei juga menunjukkan masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai penjaminan simpanan. Sebanyak 62,51% pemilik rekening mengetahui bahwa simpanannya dijamin, tetapi hanya 46,31% yang mengenal LPS sebagai lembaga penjamin.

Pengetahuan mengenai penjaminan polis bahkan lebih rendah. Hanya 12,47% pemilik produk asuransi non-program jaminan sosial yang mengetahui mengenai penjaminan polis.

Berdasarkan segmentasi, sebanyak 38,8% masyarakat sudah mengetahui penjaminan simpanan sekaligus mengenal LPS. Sebanyak 23,7% mengetahui penjaminan simpanan tetapi belum mengenal LPS, sedangkan 7,5% mengenal LPS tetapi belum memahami penjaminan simpanan. Adapun 30% masyarakat belum mengetahui penjaminan simpanan maupun LPS.

Kondisi tersebut membuat strategi literasi keuangan ke depan tidak cukup hanya mengejar jumlah masyarakat yang terjangkau. Edukasi perlu diarahkan secara lebih spesifik berdasarkan karakteristik, kebutuhan, wilayah, serta tingkat pemahaman masyarakat.

OJK, LPS, BPS, dan pemangku kepentingan lainnya akan menggunakan hasil SNLIK 2026 sebagai salah satu rujukan dalam menyusun kebijakan, strategi, serta produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen.

Dengan indeks literasi 69,57% dan inklusi 93,61%, Indonesia telah melewati target RPJMN 2029 lebih awal. Tantangan selanjutnya adalah memastikan peningkatan tersebut berlangsung lebih merata, terutama bagi masyarakat perdesaan, kelompok usia muda dan lanjut, masyarakat berpendidikan rendah, serta kelompok pekerja dengan tingkat literasi dan inklusi yang masih tertinggal.