SEMARANG – Penyerapan rumah subsidi di Jawa Tengah pada 2026 masih menghadapi tantangan. Dari target 20.000 unit melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), realisasinya diperkirakan baru mencapai 14.000 unit atau sekitar 70 persen.
Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Jawa Tengah, Harmawan Mardiyanto, mengatakan, kondisi tersebut dipengaruhi melemahnya daya beli masyarakat. Minat membeli rumah tahun ini dinilai menurun dibandingkan tahun sebelumnya.
“Animo masyarakat untuk membeli rumah berbeda sekali dengan tahun lalu. Padahal, harga rumah FLPP di Jawa Tengah masih Rp166 juta per unit dan sudah sekitar tiga tahun tidak berubah,” ujarnya.
Menurut Harmawan, kondisi ekonomi yang belum stabil membuat masyarakat semakin kesulitan mengakses pembiayaan perumahan. Pemutusan hubungan kerja (PHK), pengurangan pendapatan, dan penundaan pembayaran turut memengaruhi kemampuan calon pembeli mengajukan kredit pemilikan rumah (KPR).
Sasaran penerima KPR FLPP mencakup masyarakat dengan penghasilan maksimal Rp10 juta per bulan bagi pasangan suami istri dan Rp8,5 juta bagi individu, sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, sebagian calon pembeli masih terkendala persyaratan perbankan, termasuk riwayat pinjaman online (pinjol).
“Banyak masyarakat terdampak PHK, mengalami pengurangan penghasilan, atau pembayaran yang tertunda. Ada juga yang terjerat pinjol. Hal-hal seperti ini bisa menjadi hambatan ketika mengajukan kredit ke perbankan,” jelasnya.
Di sisi lain, pengembang juga menghadapi kenaikan biaya produksi, sementara harga jual rumah subsidi relatif tetap. Kondisi ini membuat keuntungan semakin tergerus dan meningkatkan risiko kerugian ketika rumah yang dibangun tidak terserap pasar.
Harmawan menyebut, target penyaluran FLPP secara nasional mencapai 350.000 unit pada 2026. Namun, hingga Oktober, realisasinya diperkirakan baru berkisar 60–70 persen, padahal waktu yang tersisa hanya sekitar tiga bulan.
Karena itu, REI Jateng mendorong keterlibatan pemerintah pusat, BP Tapera, serta pemerintah daerah untuk mempercepat penyerapan rumah subsidi. Kemudahan perizinan dan dukungan pembiayaan dinilai penting agar target program perumahan dapat tercapai.
Selain itu, pemerintah diharapkan menyediakan data masyarakat yang belum memiliki rumah secara lebih akurat. Dengan data tersebut, pengembang dapat menyesuaikan pembangunan dengan kebutuhan calon pembeli sehingga mengurangi risiko rumah kosong akibat tidak terserap pasar.
“Pengembang tentu senang membangun rumah. Namun, kalau tidak laku, rumah bisa kosong dan investasi menjadi tidak produktif. Karena itu, kami membutuhkan data yang lebih solid mengenai masyarakat yang benar-benar membutuhkan rumah,” katanya.
Persoalan lain yang disoroti adalah kebijakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Harmawan mengatakan, sejumlah pengembang telanjur membeli lahan, bahkan menggunakan pinjaman bank, sebelum mengetahui bahwa lahan tersebut masuk kawasan LSD.
Akibatnya, lahan yang sudah dibeli berpotensi tidak dapat dimanfaatkan sesuai rencana. Kondisi tersebut menimbulkan kerugian bagi pengembang dan dapat berdampak pada perbankan ketika kewajiban pembayaran pinjaman tidak terpenuhi.
“Beberapa pengembang sudah telanjur berinvestasi dan berutang ke bank. Ternyata, lahannya masuk LSD sehingga tidak bisa dimanfaatkan sesuai rencana. Ini menjadi persoalan serius bagi pengembang,” ungkapnya.
Harmawan berharap pemerintah dan pihak terkait dapat mencari solusi atas persoalan tersebut, dengan tetap memperhatikan ketentuan perlindungan lahan pertanian. Kepastian regulasi dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan investasi sektor perumahan.***
