Magelang, 5 November 2026 — Stabilitas harga pangan tidak hanya ditentukan oleh kecukupan produksi, tetapi juga oleh kelancaran distribusi dan kemampuan menghubungkan daerah penghasil dengan wilayah yang membutuhkan pasokan. Untuk memperkuat upaya tersebut, Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menggelar High Level Meeting (HLM) TPID dan Sinergi Pengendalian Inflasi Pangan (SIGAP) 2026 pada 5–7 November 2026 di Kabupaten Magelang, dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia.
Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Bupati dan Lapangan Drh. Soepardi ini melibatkan TPID Provinsi Jawa Tengah dan 35 kabupaten/kota, instansi pemerintah, petani, peternak, pelaku usaha pangan, perbankan, UMKM, serta masyarakat. SIGAP 2026 dirancang untuk mengintegrasikan koordinasi kebijakan dengan langkah pengendalian inflasi yang mencakup peningkatan kapasitas produksi, penguatan keterhubungan antardaerah, efisiensi distribusi, dan edukasi masyarakat.
Pelaksanaan SIGAP 2026 sejalan dengan strategi 4K pengendalian inflasi, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Melalui pendekatan tersebut, upaya stabilisasi harga pangan tidak hanya diarahkan pada penanganan gejolak harga jangka pendek, tetapi juga pada penguatan rantai pasok dan ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.
Memperkuat Koordinasi dan Keterhubungan Pasokan Antardaerah
Rangkaian kegiatan diawali dengan HLM TPID pada Kamis, 5 November 2026, yang membahas evaluasi program pengendalian inflasi, penguatan kerja sama antardaerah (KAD), serta apresiasi atas kinerja pengendalian inflasi daerah. Forum ini dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Fauzan Hasan, S.STP., M.Si., selaku Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III pada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menekankan pentingnya penyusunan neraca pangan yang terintegrasi, pemantauan harga dan pasokan, serta optimalisasi BUMD sebagai pembeli hasil produksi (offtaker). Ahmad Luthfi juga mendorong penguatan kerja sama antardaerah (KAD) untuk menghubungkan wilayah surplus dan defisit pangan sehingga distribusi lebih terencana dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
Sementara itu, Fauzan Hasan menyampaikan pentingnya konsistensi koordinasi pengendalian inflasi di tengah tantangan ketahanan pangan, mulai dari gangguan rantai pasok dan biaya produksi hingga perubahan iklim. Inflasi Jawa Tengah pada Oktober 2026 tercatat sebesar 2,99% (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,23% (yoy). Penguatan produktivitas, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga pangan menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas harga.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Mohamad Noor Nugroho, menyampaikan bahwa pengendalian inflasi pangan perlu diperkuat secara terintegrasi dari hulu hingga hilir. Dalam jangka pendek, upaya diarahkan untuk menjaga kecukupan pasokan dan kelancaran distribusi. Sementara itu, penguatan produktivitas, pengaturan pola tanam dan produksi, pengelolaan stok, serta kerja sama antardaerah menjadi perhatian dalam jangka menengah dan panjang.
Bank Indonesia turut mendukung penguatan sektor pangan melalui fasilitasi antara lain revitalisasi Rice Milling Unit (RMU), greenhouse, rumah burung hantu (rubuha), mobil pangan, irigasi dan pipanisasi, serta sumur dan pompa. Secara keseluruhan, dukungan fasilitasi yang tercatat mencapai 1.282 unit/paket. Dukungan tersebut dilengkapi peningkatan kapasitas petani dan TPID serta fasilitasi kemitraan antara produsen, pembeli, dan lembaga keuangan.
Sebagai tindak lanjut HLM, TPID Provinsi bersama TPID dari 35 kabupaten/kota akan mengikuti rapat koordinasi untuk menyelaraskan program pengendalian inflasi daerah, khususnya dalam menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.
Menghubungkan Petani, Pelaku Usaha, dan Lembaga Keuangan
Selain koordinasi kebijakan, SIGAP 2026 menghadirkan temu bisnis dan business matching pembiayaan yang mempertemukan produsen pangan, pembeli (offtaker), dan perbankan. Kegiatan ini berfokus pada komoditas beras, cabai, dan minyak goreng, dengan tujuan memperluas akses pasar, memperkuat jaringan distribusi, serta membuka peluang pembiayaan bagi pelaku usaha pangan.
Keterhubungan produsen dengan pembeli menjadi penting untuk mendukung kepastian pemasaran hasil produksi dan keberlanjutan pasokan. Sementara itu, akses pembiayaan diharapkan dapat membantu pelaku usaha dalam meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kegiatan usahanya.
Upaya tersebut dilengkapi dengan talkshow petani dan peternak milenial mengenai integrasi pola tanam cabai serta pola produksi ayam ras dan telur ayam ras antarwilayah. Talkshow lainnya akan membahas penguatan distribusi pangan dan manajemen stok untuk mendukung efisiensi rantai pasok komoditas strategis.
SIGAP 2026 juga menghadirkan Expo Inovasi Pertanian dan Pangan sebagai sarana pengenalan teknologi dan inovasi yang dapat dimanfaatkan petani, peternak, serta pelaku usaha dalam meningkatkan produktivitas dan pengelolaan pangan.
Memperluas Akses Pangan dan Edukasi Masyarakat
Bagi masyarakat, SIGAP 2026 menghadirkan Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk komoditas pangan strategis serta program tebus murah bawang merah dan cabai kering. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendukung keterjangkauan harga dan memperluas akses masyarakat terhadap bahan pangan.
Dari sisi konsumsi, SIGAP 2026 turut mendorong penerapan pola pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA), Gerakan Gemar Makan Ikan dan Minum Susu, serta konsumsi produk pangan lokal dan hasil hilirisasi. Edukasi mengenai pengurangan kehilangan dan pemborosan pangan (food loss and waste) juga menjadi perhatian untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola pangan secara bijak.
Berbagai layanan pendukung disediakan selama kegiatan, antara lain pendampingan pelaporan distributor untuk penyusunan neraca pangan, fasilitasi Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Rumah Pangan Kita (RPK) Bulog, layanan sertifikasi halal, Nomor Kontrol Veteriner (NKV), perbenihan, dan konsultasi kemasan. Kegiatan ini juga dilengkapi layanan masyarakat, termasuk Speling, Healing, SIM, perpajakan, dan administrasi kependudukan.
Melalui Galeri TPID dan Bazar UMKM, masyarakat dapat mengenal berbagai program unggulan pengendalian inflasi sekaligus produk pangan lokal. Rangkaian kegiatan juga mencakup perlombaan kreasi olahan pangan B2SA serta kegiatan edukatif dan partisipatif bagi masyarakat.
Melalui SIGAP 2026, Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan seluruh mitra TPID terus mendorong sinergi pengendalian inflasi yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat keterhubungan antardaerah, meningkatkan kapasitas pelaku usaha pangan, serta mendukung stabilitas harga dan ketahanan pangan Jawa Tengah secara berkelanjutan.
