Selasa, 12 Mei 2026
29.2 C
Semarang

Program SPHP Jagung Mulai Disalurkan, Peternak Jateng Terbantu Tekan Biaya Produksi

Berita Terkait


SEMARANG
 – Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Perum Bulog Kantor Cabang Semarang resmi melepas penyaluran perdana program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung kepada peternak di wilayah kerja Bulog Semarang, Senin (11/5/2026).

Pelepasan perdana dilakukan Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono, didampingi Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil Jawa Tengah Sri Muniati serta Pimpinan Cabang Perum Bulog Semarang Rendy Ardiansyah.

Program penyaluran jagung pakan tersebut disambut positif para peternak ayam petelur di Jawa Tengah. Bantuan itu dinilai mampu meringankan biaya produksi di tengah anjloknya harga telur dan tingginya harga bahan baku pakan.

Direktur SPHP Bapanas Maino Dwi Hartono mengatakan, penyaluran SPHP jagung di Semarang merupakan tahap perdana yang dialokasikan untuk dua koperasi peternak, yakni KPUS dan PPN.

Menurutnya, program tersebut bertujuan membantu peternak menekan biaya produksi akibat mahalnya harga pakan.

“Hari ini harga jagung di tingkat peternak bisa mencapai Rp6.300 hingga Rp6.600 per kilogram. Dengan program SPHP ini, Bulog menyalurkan jagung ke koperasi seharga Rp5.000 per kilogram dan maksimal dijual ke peternak Rp5.500,” jelasnya.

Ia menambahkan, secara nasional pemerintah menargetkan penyaluran SPHP jagung sebanyak 242 ribu ton yang diperuntukkan bagi peternak mandiri mikro, kecil, dan menengah yang bukan merupakan mitra perusahaan besar.

“Tujuannya agar biaya produksi peternak bisa ditekan sehingga beban mereka berkurang, terutama di tengah harga telur yang saat ini sedang turun hampir di seluruh daerah,” imbuhnya.

Sementara itu, Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil Jawa Tengah Sri Muniati mengatakan Bulog mendapat penugasan menyalurkan cadangan jagung pemerintah dengan pagu sebanyak 36.723 ton.

“Kami mendapatkan tugas untuk menyalurkan jagung cadangan pemerintah dengan pagu sebanyak 36.723 ton dan saat ini stok yang tersedia sekitar 13 ribu ton. Sebentar lagi juga akan ada panen jagung, artinya Bulog siap untuk terus melakukan serapan jagung,” jelasnya.

Ia menambahkan, untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan, Bulog juga mengajukan pemindahan stok dari daerah surplus.

“Kami sudah mengajukan ke kantor pusat untuk pemindahan atau move dari wilayah lain yang surplus. Kami siap menyediakan kebutuhan jagung peternak di Jawa Tengah,” tuturnya.

Pimpinan Cabang Perum Bulog Semarang, Rendy Ardiansyah menambahkan, pagu penyaluran yang dilayani Bulog Cabang Semarang mencapai sekitar 21.500 ton dengan stok siap salur sekitar 5.500 ton.

“Sisa pagu yang ada kami upayakan melalui penyerapan lokal. Informasinya pada bulan Juni akan ada penyerapan di sentra produksi seperti Grobogan, serta tambahan move jagung dari NTB, Lampung, maupun Sulawesi Selatan,” kata Rendy.

Ia optimistis target penyaluran jagung SPHP di wilayah Semarang dapat terealisasi sepenuhnya pada 2026.

“Insya Allah target kami terhadap pagu yang ditetapkan bisa disalurkan 100 persen pada tahun 2026,” jelasnya.

Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) Kendal, Suwardi, mengapresiasi pemerintah melalui Bapanas, Bulog, dan Kementerian Pertanian atas realisasi program tersebut.

“Kami mewakili anggota KPUS Kendal yang berjumlah 631 penerima SK dengan pagu sekitar 19 ribu kilogram selama tiga bulan mengucapkan terima kasih atas program ini. Kondisi peternak saat ini memang sedang tidak baik-baik saja,” tuturnya.

Menurut Suwardi, meski produksi telur melimpah, harga jual di tingkat peternak justru mengalami penurunan drastis. Di sisi lain, harga bahan baku pakan masih tinggi karena sebagian besar komponennya masih bergantung pada impor.

“Dengan adanya SPHP jagung ini setidaknya bisa membantu mengurangi biaya pakan peternak,” katanya.

Ia menambahkan, KPUS bersama koperasi peternak lainnya di Jawa Tengah dan Yogyakarta sepakat menyalurkan jagung SPHP kepada anggota dengan harga Rp5.350 per kilogram hingga sampai gudang peternak.

“Kami ingin program ini berjalan sesuai aturan karena ini uang negara yang harus dipertanggungjawabkan bersama,” pungkasnya.***

Berita Terkait

spot_img

Berita Terbaru