Jakarta – Pemerintah terus mengedepankan sinergi seluruh unsur dan pendekatan kolaboratif dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kerja bersama kementerian/lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, pemegang konsesi, serta masyarakat dilakukan dengan memadukan kemampuan personel dan peralatan agar penanganan karhutla semakin efektif dan efisien.
Hal tersebut mengemuka dalam konferensi pers penanggulangan karhutla di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Kamis (1/10/2026), yang menghadirkan perwakilan Kemenko Polkam, BNPB, BMKG, Kementerian Dalam Negeri, Polri, dan Kementerian Kehutanan. Penanganan difokuskan pada enam provinsi prioritas, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kemenko Polkam Brigjen TNI Honi Havana mengungkapkan bahwa Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago selaku Ketua Pengarah Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla menegaskan pentingnya sinergi nasional yang kuat dalam pengendalian karhutla. Pendekatan yang dilakukan tidak lagi bersifat sektoral, tetapi kolaboratif dengan menempatkan keselamatan masyarakat, perlindungan lingkungan hidup, dan kepentingan negara sebagai prioritas utama.
Menko Polkam juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh personel yang bekerja langsung di lapangan dalam penanggulangan karhutla. Di tengah medan dan kondisi cuaca yang tidak mudah, para personel terus bekerja melakukan patroli, pemadaman, dan berbagai upaya untuk melindungi masyarakat serta lingkungan. Menko Polkam berpesan agar seluruh personel tetap mengutamakan keselamatan dan menjaga kesehatan selama menjalankan tugas.
“Pemerintah beserta seluruh unsur yang terlibat bersungguh-sungguh bekerja secara optimal untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, sehingga dampaknya dapat diminimalkan dan situasi dapat ditangani dengan baik,” ujar Honi.
Dalam paparan melalui rekaman video, Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton S.P. Panjaitan melaporkan bahwa operasi pemadaman pada periode 24–30 September 2026 terutama menyasar kebakaran di lahan gambut. Operasi gabungan memprioritaskan titik api aktif, api bawah permukaan, wilayah dengan potensi penyebaran tinggi, serta kawasan sekitar bandara dan permukiman.
“Pada periode 24–30 September yang lalu, kita sudah berhasil memadamkan 3.736 hektare lahan yang terbakar,” ujarnya.
Upaya penanggulangan dilakukan melalui operasi darat, patroli udara, water bombing, dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). BNPB menyampaikan bahwa pelaksanaan OMC di Sumatera Selatan dan Jambi menghadapi kendala minimnya pertumbuhan awan yang berpotensi menghasilkan hujan. Sementara itu, penggunaan armada water bombing terus dioptimalkan dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dan jarak pandang.
Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG Dr. Marjuki menjelaskan bahwa awal musim hujan berlangsung secara bertahap. Sebagian wilayah mulai memasuki musim hujan pada September dan Oktober, sementara jumlah zona musim terbanyak yang memasuki awal musim hujan diperkirakan terjadi pada Desember. Secara umum, musim kemarau diperkirakan berakhir pada Oktober hingga November.
“Jadi kalau kita lihat sejalan dengan prediksi awal musim hujan BMKG, Oktober kita masih bergulat dengan karhutla. Mudah-mudahan pada November hujan alami sudah semakin banyak,” ungkap Marjuki.
Menurut Marjuki, peningkatan curah hujan akan sangat membantu proses pemadaman, khususnya pada kebakaran lahan gambut. Hal ini penting karena api di bawah permukaan masih dapat terus membakar meskipun nyala api tidak terlihat dari permukaan.
Sementara itu, Kasubdit Pencegahan Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan Hariyanto menyampaikan bahwa pihaknya telah mengerahkan 2.579 personel Manggala Agni serta menyiagakan 5.000 aparatur sipil negara untuk diperbantukan dalam penanganan karhutla. Dukungan juga diberikan melalui pelaksanaan OMC yang dikoordinasikan bersama BMKG, BNPB, TNI, dan Polri.
Selain penanganan di lapangan, pemerintah juga memperkuat aspek pencegahan melalui penyelarasan regulasi. Kementerian Dalam Negeri melakukan reviu terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah mengenai pembukaan lahan dengan cara dibakar sebagai tindak lanjut Inpres Nomor 1 Tahun 2026. Hingga 1 Oktober 2026, reviu telah dilakukan di tiga provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan.
Kasubdit Taops dan Kebakaran Kemendagri Danang Putra mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota berjalan dalam satu arah serta memperkuat verifikasi dan pengawasan terhadap penerapan kearifan lokal.
“Kami di Kemendagri ingin memastikan bahwa kebijakan ini berada dalam satu garis yang utuh, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga pemerintah daerah,” kata Danang.
Ia menegaskan bahwa upaya pemerintah daerah tidak boleh berhenti pada penyusunan regulasi, tetapi harus dilanjutkan dengan implementasi dan pengawasan yang konsisten. “Reviu regulasi bukan akhir, melainkan langkah awal untuk memastikan implementasinya berjalan dengan baik ke depan,” tegas Danang.
Dari aspek keamanan dan penegakan hukum, Kabag Pulahjianta Biro Pengendalian Operasi Sops Polri Kombes Pol. Erwin Sinaga menyampaikan bahwa Polri mengerahkan personel melalui Operasi Aman Nusa II. Kegiatan tersebut mencakup edukasi kepada masyarakat, pengawasan, kesiapsiagaan personel, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait karhutla.
“Sampai dengan September, kami melakukan sosialisasi, pengawasan, serta menyiapkan satuan penindak yang siap menegakkan hukum,” ujar Erwin.
Menutup konferensi pers, Karo Humas, Data, dan Informasi Kemenko Polkam Brigjen TNI Honi Havana menegaskan bahwa meskipun sejumlah wilayah mulai memasuki awal musim hujan, operasi penanggulangan karhutla tidak akan dikendurkan dan tetap dioptimalkan. Seluruh unsur akan terus bekerja untuk mengendalikan kebakaran serta meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.
“Masyarakat kami imbau untuk tetap waspada dan bersama-sama menjaga lingkungan. Jangan membuka lahan dengan cara membakar dan patuhi seluruh ketentuan yang berlaku. Pemerintah akan terus mengoptimalkan seluruh upaya hingga karhutla benar-benar dapat dikendalikan,” pungkas Honi.***
