JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat ketahanan siber industri pinjaman daring (pindar) untuk mengantisipasi serangan digital yang semakin kompleks. Langkah ini dilakukan agar penyelenggara mampu menjaga keamanan data sekaligus memastikan layanan tetap berjalan ketika terjadi gangguan.
Penguatan tersebut dilakukan melalui peluncuran Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber bagi industri Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) pada Selasa (10/11).
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK, Agusman, mengatakan penyelenggara pindar tidak cukup hanya mengandalkan sistem keamanan untuk mencegah serangan siber. Mereka juga harus memiliki kemampuan menangani dan memulihkan layanan jika terjadi serangan.
“Tidak ada sistem yang sepenuhnya kebal terhadap serangan siber. Karena itu, penyelenggara LPBBTI harus memiliki kemampuan untuk mengantisipasi, mendeteksi, merespons, dan memulihkan layanan secara cepat ketika terjadi insiden,” kata Agusman.
Pedoman tersebut memuat lima aspek utama, yakni tata kelola, identifikasi, pelindungan, deteksi dan pemantauan, serta ,penanganan dan pemulihan insiden siber.
OJK juga menyiapkan instrumen penilaian mandiri atau self-assessment agar perusahaan dapat mengukur tingkat keamanan sistem, mengetahui kelemahan, dan menyusun perbaikan. Penerapannya disesuaikan dengan skala dan risiko masing-masing penyelenggara.
Agusman menegaskan, keamanan siber bukan hanya menjadi tanggung jawab bagian teknologi informasi. Direksi, dewan komisaris, hingga seluruh pegawai harus terlibat dalam menjaga keamanan sistem perusahaan.
Selain keamanan siber, OJK juga memperkuat perlindungan konsumen melalui penandatanganan Pakta Integritas antara penyelenggara pindar dan Perusahaan Jasa Penagihan (PJP).
Pakta tersebut menjadi komitmen agar proses penagihan dilakukan secara profesional dan tidak melanggar hak konsumen.
“Praktik penagihan harus mengedepankan pelindungan konsumen, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta bebas dari intimidasi dan kekerasan,” tegas Agusman.
Sementara itu, Deputi IV Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Slamet Aji Pamungkas, mengatakan serangan siber kini menjadi risiko bisnis yang dapat menimbulkan kerugian finansial, mengganggu operasional, hingga merusak reputasi perusahaan.
Karena itu, menurut dia, diperlukan kerja sama seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ketahanan siber sektor jasa keuangan.
Pedoman tersebut disusun OJK dengan dukungan BSSN, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Asosiasi Fintech Indonesia Layanan Pendanaan Digital (AFTECH LPD), dan ISACA Indonesia Chapter.
