Menu ✖

Mode Gelap

Bupati Pekalongan Tertangkap KPK, Gubernur Tekankan Good Governance

3 Mar 2026 · 17:01 WIB ·


					Bupati Pekalongan Tertangkap KPK, Gubernur Tekankan Good Governance Perbesar


SEMARANG
 – Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, mengagetkan banyak kalangan, khususnya masyarakat Jawa Tengah. Tak terkecuali Gubernur Ahmad Luthfi. Terlebih OTT yang dilakukan KPK tersebut tak berselang lama dari tertangkapnya mantan Bupati Pati, Sudewo.

Gubernur menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas di seluruh kabupaten/kota. Ahmad Luthfi menghormati sepenuhnya proses hukum yang dilakukan KPK atas dugaan suap proyek pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

“Kita menghormati penyidikan yang dilakukan KPK. Ini menjadi pembelajaran bagi seluruh pejabat publik untuk menjalankan prinsip good governance,” ujar Ahmad Luthfi usai Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG di Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Selasa (3/3/2026).

Ia menegaskan, sejak awal telah mengingatkan seluruh bupati dan wali kota di Jawa Tengah agar menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kewenangan.

“Kita harus menciptakan birokrasi yang bersih dengan jalan tidak melanggar hukum. Tapi kembali kepada personelnya masing-masing,” tegasnya.

Sebelumnya, KPK mengamankan Fadia Arafiq bersama orang kepercayaan dan ajudannya dalam operasi tangkap tangan di Semarang.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan, penindakan tersebut berkaitan dengan dugaan suap proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Pekalongan.

“Para pihak yang diamankan saat ini sedang menjalani pemeriksaan intensif. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum,” ujarnya.

Ketiganya telah dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan. Hingga berita ini diturunkan, KPK masih mendalami konstruksi perkara dan peran masing-masing pihak dalam dugaan praktik rasuah tersebut.

Kasus ini kembali menjadi sorotan publik dan memperpanjang daftar kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan lembaga antirasuah, sekaligus menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pengawasan internal dan transparansi pengadaan proyek.*

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Penulis

Bagikan ke WhatsApp Bagikan ke Facebook Bagikan ke Line Salin tautan artikel
Baca Lainnya

Kasus Pemalang Jadi Evaluasi, Disdik Jateng Perkuat Pencegahan Bullying

7 Oktober 2026 - 20:23 WIB

Kasus Pemalang Jadi Evaluasi, Disdik Jateng Perkuat Pencegahan Bullying

Ahmad Luthfi Pastikan Pemadaman TPA Putri Cempo Tuntas, Warga Jadi Perhatian Utama

5 September 2026 - 14:14 WIB

Ahmad Luthfi Pastikan Pemadaman TPA Putri Cempo Tuntas, Warga Jadi Perhatian Utama

Kejati Jateng Bongkar Dugaan Kredit Fiktif Rp4,5 Miliar di Banjarnegara, HWK Mantri Bank BUMN di Tahan

4 September 2026 - 10:10 WIB

Kejati Jateng Bongkar Dugaan Kredit Fiktif Rp4,5 Miliar di Banjarnegara, HWK Mantri Bank BUMN di Tahan

Rp3 Miliar Disita, Kejati Jateng Dalami Dugaan Korupsi Smart Classroom di 13 Daerah

2 September 2026 - 14:51 WIB

Rp3 Miliar Disita, Kejati Jateng Dalami Dugaan Korupsi Smart Classroom di 13 Daerah

Pasca Gempa NTT, XLSMART Kebut Pemulihan Jaringan, Tinggal 5 BTS Terdampak

21 Agustus 2026 - 22:37 WIB

Pasca Gempa NTT, XLSMART Kebut Pemulihan Jaringan, Tinggal 5 BTS Terdampak

Rayakan HUT RI, Pertamina Gelar Tebus Murah Sembako untuk Donasi Korban Gempa di NTT

19 Agustus 2026 - 21:22 WIB

Rayakan HUT RI, Pertamina Gelar Tebus Murah Sembako untuk Donasi Korban Gempa di NTT
Trending di Peristiwa

Tinggalkan Komentar