SEMARANG, PortalJateng.id — Jumat (1/5/2026) pagi, Semarang seperti berganti wajah. Bukan karena gedung-gedungnya berubah, tapi karena ribuan pasangan kaki yang biasanya berjalan santai di trotoar, pagi itu berbaris rapi membawa spanduk dan bendera serikat. May Day 2026 di Kota Semarang berlangsung dalam gelombang orasi yang bergantian, namun tetap dalam koridor damai yang terjaga.
Sejak pagi hingga sore hari, jajaran Polrestabes Semarang melaksanakan pengamanan secara menyeluruh di sejumlah titik aksi. Sekitar 3.038 personel gabungan dari Polrestabes Semarang, Polda Jawa Tengah, Brimob, TNI, Satpol PP, dan Dishub Kota Semarang dikerahkan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar.
“Aparat mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif dalam menghadapi massa aksi. Komunikasi aktif terus terjalin dengan koordinator lapangan,” ujar Kasihumas Polrestabes Semarang, Riki Fahmi Mubarok.
Ribuan Buruh di Depan Kantor Gubernur
Aksi terbesar berlangsung di depan Kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah dan Kantor Gubernuran di Jalan Pahlawan, yang diikuti sekitar 1.200 massa dari Aliansi Buruh Jawa Tengah (ABJAT). Mereka datang dari berbagai kota Semarang, Pemalang, Pati, Tegal, Blora, Jepara, hingga Banjarnegara.
Ribuan buruh ini membawa setidaknya 11 tuntutan yang dibacakan bergantian oleh para orator. Panggung dadakan di pinggir jalan menjadi panggung bagi serikat-serikat yang ingin didengar. Di antara kerumunan, spanduk berwarna-warni berkibar ada yang bertuliskan “Hapus kerja kontrak dan outsourcing” hingga “Realisasikan daycare ramah anak untuk pekerja”.
Tuntutan utama yang paling keras digaungkan adalah pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru yang terpisah dari Omnibus Law, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.
“Pemerintah harus membuat undang-undang baru selama 2 tahun. Tahun 2026 bulan Oktober harus disahkan, kawan-kawan!” seru salah seorang orator di tengah teriknya siang.
Pidato itu disambut gemuruh tepuk tangan. Ribuan buruh yang sejak pagi berdiri di bawah panas matahari, tetap bertahan.
Di tengah aksi yang berlangsung dinamis, Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, turun langsung menemui para buruh . Ia tidak hanya menyapa dari kejauhan, tapi benar-benar masuk ke tengah massa aksi, bersalaman, dan berdialog.
“Terima kasih bahwa pelaksanaan May Day di 35 kabupaten/kota berjalan tertib dan aman. Rasa aman merupakan salah satu investasi di Jawa Tengah. Rasa aman ini akan menambah kepercayaan publik terhadap Jawa Tengah,” ucap Gubernur di hadapan massa aksi.
Ia menegaskan, peringatan May Day bukan hanya kegiatan seremonial. Sebab, dengan adanya momentum ini para buruh dapat mengawal hak dan kewajiban mereka.
Pemerintah Provinsi Jateng telah membuat sejumlah program yang berpihak kepada buruh, di antaranya membentuk koperasi buruh untuk mempermudah akses kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, serta daycare untuk anak-anak pekerja.
Dalam dialog dengan perwakilan buruh dan mahasiswa, Gubernur menyerap berbagai aspirasi, di antaranya kompensasi PHK dari perusahaan, fasilitas jalan yang dilewati buruh ke tempat kerja, penghapusan sistem outsourcing, hingga pendidikan murah bagi anak-anak buruh.
“Semua saya terima, saya akomodir, saya berikan semangat. Kita punya desk tenaga kerja, punya Polda Jateng yang siap mengawal,” katanya.
Sorotan Buruh Perempuan: Ini Bukan Sekadar Isu Pinggiran
Di tengah lautan massa yang didominasi laki-laki, isu perempuan ikut mengemuka. Ulfatul Hasanah, Ketua Bidang Pendidikan dan Organisasi di Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Semarang, menyoroti keterbatasan fasilitas penitipan anak (daycare) bagi buruh perempuan.
“Sekarang untuk Jawa Tengah sebenarnya sudah ada sedikit akomodasi dari pemerintah daerah terkait adanya daycare ini, ada di beberapa daerah Kabupaten Semarang juga nanti di Jepara. Harapannya, di setiap kawasan industri itu punya daycare. Di situ pekerja juga bisa terlibat sebagai pengawas sekaligus penerima manfaat,” ujarnya di sela aksi.
Ia juga menyoroti diskriminasi status pajak terhadap pekerja perempuan kepala keluarga yang kerap tercatat sebagai “pekerja lajang” meski memiliki tanggungan. Dengan upah murah, para buruh perempuan di Jateng seringkali terpaksa mengambil pekerjaan tambahan demi mencukupi kebutuhan atau membayar sekolah anak.
Di sela-sela aksi, PortalJateng.id juga sempat berbincang dengan Nur Farida (28), seorang buruh asal Grobogan yang ikut dalam rombongan aksi di Semarang.
Wajahnya sedikit lelah setelah berjalan kaki dari titik kumpul, tapi semangatnya masih menyala. Farida mengaku sudah tiga tahun berturut-turut mengikuti aksi May Day. Namun ada yang mengganjal di hatinya.
“Setiap tahun rasanya seperti hanya sebagai simbol saja. Atau sekadar peringatan. Hampir tidak ada solusi pasti. Kami tidak tahu apakah tuntutan kami ini dipenuhi atau dipertimbangkan. Entahlah,” ujarnya sambil memegang spanduk yang ujungnya sudah sedikit robek.
Ia merasakan bahwa semua tuntutan mereka soal upah, outsourcing, hingga jaminan sosial seolah hanya menjadi tulisan yang ditumpuk dan akan diingat setiap setahun sekali, lalu dilupakan kembali setelah usai.
“Saya merasakan bahwa semua tuntutan kita ini seakan hanya sekadar tulisan yang ditumpuk dan akan diingat setiap setahun. Setelah itu ya kembali lagi seperti biasa,” keluhnya.
Kata-kata Farida menggambarkan kegelisahan yang mungkin dirasakan banyak buruh lain di berbagai daerah. May Day memang meriah. Tapi esok harinya, setelah spanduk digulung dan pengeras suara dimatikan, apakah ada yang benar-benar berubah?
Gelombang Aksi di Bali Kota dan Titik Lain
Selain di Kantor Gubernuran, aksi juga digelar di Balai Kota Semarang yang diikuti sekitar 50 peserta dari HMI Cabang Semarang. Sempat terjadi aksi simbolik berupa pembakaran ban dan upaya masuk ke area kantor, namun situasi dapat segera dikendalikan oleh aparat.
Di lokasi lain, aksi yang digelar oleh Aliansi GERAM bersama elemen mahasiswa dan buruh dengan jumlah peserta sekitar 895 orang juga berlangsung dinamis namun tetap terkendali. Selain orasi, kegiatan diwarnai dengan audiensi antara perwakilan massa dengan jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Uniknya, tidak semua buruh memilih aksi di jalanan. Ratusan buruh lainnya mengikuti jalan sehat di Alun-Alun Bung Karno, Ungaran, yang juga dihadiri Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin. Seorang buruh perempuan dari PT Semarang Garmen, Mardia, mengaku lebih senang dengan kegiatan jalan sehat.
“Kami bangga bisa ikut jalan sehat begini. Kalau demo malah khawatir nanti dadi ambyar (berantakan). Lebih baik jalan sehat begini saja. Semoga ke depan buruh tambah sukses, jaya, dan selamat semua,” ujarnya.
Dari Jakarta: Presiden Prabowo Hadir dan Beri Janji
Di tengah riuhnya aksi di Semarang, gelombang buruh yang jauh lebih besar membanjiri Jakarta. Diperkirakan sekitar 100.000 buruh dari berbagai serikat memadati kawasan Monumen Nasional (Monas).
Yang menarik perhatian dan mungkin menjadi sorotan buruh di seluruh Indonesia adalah kehadiran Presiden Prabowo Subianto. Presiden hadir langsung di tengah-tengah massa buruh.
Dalam sambutannya, Prabowo berjanji akan memperjuangkan hak-hak pekerja. Ia merespons sejumlah aspirasi yang disampaikan oleh para perwakilan buruh, termasuk isu daycare dan perumahan terjangkau bagi pekerja.
“Rumah-rumah ini akan sesuai dengan saran saudara akan dibuat di kluster-kluster yang dekat dengan kawasan industri. Dekat dengan tempat bekerja,” ujar Presiden di hadapan ribuan buruh.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, turut mendorong pengesahan RUU Ketenagakerjaan baru, menyusul perintah MK terkait pembentukan undang-undang baru dalam waktu maksimal dua tahun.
Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Ely Rosita Silaban, menyoroti pentingnya peraturan tentang kontrak pengupahan dan outsourcing.
Setelah Orasi Usai, Kepastian Masih Tertunda
Jumat (1/5/2026) sore, semua aksi di Semarang resmi usai. Massa membubarkan diri secara teratur dan damai. Gubernur sudah kembali ke kantor. Anggota kepolisian mulai menarik diri dari posisi siaga. Aktivitas di Jalan Pahlawan dan Simpang Lima kembali normal.
Tapi yang tersisa bagi ribuan buruh tak terkecuali Nur Farida adalah pertanyaan yang sama, apakah setelah May Day ini, mereka akan benar-benar didengar? Atau semua hanya akan menjadi catatan tanpa tindak lanjut?
Sekretaris DPW FSPMI Jateng sekaligus Koordinator Aliansi Buruh Jawa Tengah (ABJT), Luqmanul Hakim, menegaskan perjuangan belum usai. Targetnya, pada 31 Oktober 2026, draf RUU Ketenagakerjaan baru harus benar-benar rampung. Sebelum tenggat itu tiba, buruh akan konsisten mengawal prosesnya.
Kasatgas BKO Polri, Kombes Pol Harry Kurniawan, yang memantau langsung konsentrasi massa di depan Kantor DPRD Jateng, menyebut seluruh rangkaian May Day di Semarang berjalan aman. Apresiasi juga disampaikan Kapolrestabes Semarang yang menekankan pentingnya menjaga stabilitas menjelang Pilkada 2026.
Catatan Redaksi
May Day 2026 di Semarang adalah potret kedewasaan demokrasi. Aspirasi menggema lewat orasi dan spanduk, tak perlu berujung anarkis. Dialog antara Gubernur dan buruh membuktikan bahwa menyampaikan pendapat dan mendengarkan bisa berjalan beriringan tanpa harus saling menjatuhkan.
Namun seperti yang disuarakan Nur Farida, peringatan tahunan tak boleh hanya menjadi ritual belaka. Daycare untuk buruh perempuan, revisi RUU Ketenagakerjaan, kenaikan upah layak, serta penghapusan pemiskinan struktural melalui sistem outsourcing bukanlah isu musiman. Ia harus diperjuangkan setiap hari, bahkan saat pengeras suara telah mati dan tenda aksi telah dibongkar.
Kehadiran Presiden Prabowo di Monas dan janjinya untuk memperjuangkan hak buruh adalah titik awal yang baik. Namun janji harus diikuti aksi nyata. UU Ketenagakerjaan baru harus segera dirampungkan sebelum tenggat Oktober 2026. Daycare di kawasan industri harus segera direalisasikan. Dan upah buruh harus terus ditingkatkan sebanding dengan kebutuhan hidup yang tak pernah berhenti naik.
Jika tidak, May Day akan selalu menjadi seperti yang dirasakan Farida hanya sebuah tulisan yang ditumpuk dan diingat setiap setahun sekali.
PortalJateng.id mencatat, Buruh bukan sekadar massa jalanan. Mereka adalah tulang punggung ekonomi yang layak mendapat kepastian, bukan sekadar janji musiman.
Berikutnya, mari awasi. Panggung sekarang beralih ke DPR.
